Page 12 - MAJALAH 138
P. 12
LAPORAN UTAMA
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Sodik Mujahid
ini kejahatan luar Biasa
ekerasan seksual masih Undang-undang (Perppu) yang banyak dipakai. Hanya untuk kasus-
jadi PR besar yang belum disahkan oleh pemerintah, nilai Sodik, kasus luar biasa saja sebagai bentuk
terjangkau oleh produk masih memiliki satu kelemahan, yakni shocktherapy. Karena sekarang sudah
K perundang-undangan yang tidak memuat rehabilitasi. ditetapkan menjadi PERPPU, menurut
ada. KUHP dan undang-undang terkait “Oleh sebab itu di DPR RI sedang saya tidak masalah, kita pakai saja,”
belum memberi perlindungan yang didiskusikan, apakah kita ikut tandasnya.
memadai bagi korban kekerasan mengesahkan Perppu yang tidak lengkap Menjawab pertanyaan, apakah
seksual. itu atau kita mengusulkan draf RUU kebiri merupakan hukuman yang ideal,
KUHP dan perundang-undangan Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) ia mengemukakan, kebiri tidak usah
lainnya yang menjadi rujukan selama menjadi UU yang di dalamnya tercakup dikhawatirkan, karena hanya sebagai
ini dalam penanganan kasus kekerasan program rehabilitasi,” ungkap Sodik. shocktherapy. Itu boleh saja, sepanjang
seksual justru menjadikan perempuan Menurutnya, ruang lingkup tindakan-tindakan preventifnya
sulit mengakses keadilan. Reviktimisasi RUU PKS harus mengatur lebih luas dilaksanakan dengan baik.
atau pola relasi antara korban terkait pencegahan, perlindungan Diskusi yang akan dilakukan
dengan pelaku, penegak hukum, dan korban, penanganan dan pemulihan oleh para politisi di Parlemen adalah
masyarakat harus dibenahi kembali. korban kekerasan seksual, baik oleh apakah DPR RI menerima atau menolak
Pemenuhan rasa keadilan korban harus pemerintah, Pemda, badan pendidikan, PERPPU itu. “Kalau DPR RI menerima,
diutamakan. kembaga masyarakat, dan keluarga. berarti RUU PKS akan ditanggalkan.
Oleh karenanya kami ingin bekerja lebih
komprehensif, mulai dari preventif sampai
sanksi. Komisi VIII mendukung upaya
pemberatan sanksi hukum kebiri tersebut,
meskipun itu bukan satu-satunya elemen
foto : kresno/iw
terpenting.
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Sodik Mujahid
Sejumlah kelemahan dalam RUU ini juga mengatur peran serta Tetapi jika kita menolak, maka RUU
rumusan delik KUHP butuh masyarakat dan kelembagaan yang PKS yang lebih komprehensif, tentu
penyempurnaan. Para penyidik kerap akan mengawal implementasi bila RUU yang akan kita dijadikan prioritas,”
terkendala dengan tidak lengkapnya ini sudah disahkan. ucap Sodik.
unsur, tidak adanya sanksi yang berat, Menanggapi hukuman kebiri yang Pelaksanaan hukum kebiri bagi
tidak adanya rumusan perlindungan mungkin akan menimbulkan masalah pelaku tindak kekerasan seksual masih
dan hak pemulihan korban yang tepat sosial baru, Sodik berpendapat, kebiri menimbulkan kontroversi diantara
dan ideal. Inilah bagian dari titik hanya satu elemen dalam paket berbagai kalangan, terutama jika
penyempurnaan atas UU yang ada. hukuman pemberat bagi pelaku dikaitkan dengan masalah Hak Asasi
Di tengah kesibukkannya mengi- dalam Perppu No.1/2016. Jika semua manusia (HAM). Sodik berpendapat
kuti berbagai rapat di Komisi VIII, program pencegahan dan penanganan bahwa kalau kita mengukur HAM
pertengahan Juli lalu, Parlementaria terpadu sudah dilakukan, sebetulnya dengan menggunakan UUD 1945,
berhasil menemui Sodik Mujahid untuk pemberatan hukuman kebiri tidak akan maka ada ruang pelanggaran. Oleh
dimintai komentarnya menyangkut banyak dipakai. karenanya, masalah ini harus menjadi
aturan hukum pemberat bagi pelaku “Jika program penanganan terpadu pertimbangan DPR RI dan pemerintah.
dan aturan rehabilitasi bagi korban. oleh semua stakeholder-nya sudah Jika sudah diundang kan,
Peraturan Pemerintah Pengganti berjalan, mungkin tidak akan terlalu pemerintah harus menanggung segala
12 l PARLEMENTARIA l EDISI 138 TH. XLVI - 2016
