Page 13 - MAJALAH 138

risiko yang diakibatkan, termasuk Di sisi lain, harus ada upaya “Kami mengkritik Menteri PPA,
masalah anggaran yang dibutuhkan sistematis dan terpadu yang melibatkan karena dianggap langkah-langkahnya
bagi pelaksanaan hukuman kebiri semua pihak, seperti sekolah, keluarga, belum konkrit dalam menghadapi
tersebut. Meskipun menurut Sodik, Pemda, dan para penegak hukum. masalah kekerasan seksual,” ungkap
implementasi kebiri hanya dilakukan Komitmen penegak hukum penting Sodik, seraya menambahkan, sudah
untuk kasus-kasus yang bersifat luar disoroti. “Apa artinya ada pemberatan saatnya negara menyematkan status
biasa. Ia juga menambahkan bahwa hukuman jika tidak ada komitmen dari kejahatan luar biasa (extra ordinary
alokasi dana yang digunakan mungkin para penegak hukumnya,” papar politisi crime) pada kekerasan seksual. Sudah
bisa berasal dari Polri, Kementerian dari dapil Jabar I itu. saatnya tidak ada lagi impunitas
Hukum dan HAM, atau Kementerian Komisi VIII, la nju t Sod ik, pada kasus tindak pidana kekerasan
Pemberdayaan Perempuan Dan Anak. sudah meminta Kemen PPA agar seksual yang secara umum terjadi pada
Politisi Partai Gerindra ini, prihatin menempa tkan diri sebagai kelompok rentan diskriminasi, yaitu
atas meningkatnya kasus kekerasan koordinator atau leading sector perempuan, anak-anak, dan difabilitas.
seksual tersebut. Adanya hukuman untuk menangani masalah kekerasan Hadirnya RUU PKS bertujuan
pemberat sangat disetujuinya. “Oleh tersebut. Kementerian ini yang mencegah segala bentuk kekerasan
karenanya kami ingin bekerja lebih akan berkoordinasi dengan pihak seksual, melindungi perempuan
komprehensif, mulai dari preventif kepolisian, Pemda, sekolah, rumah korban kekerasan seksual, menindak
sampai sanksi. Komisi VIII mendukung tangga, tempat ibadah, termasuk juga pelaku kekerasan seksual, memulihkan
upaya pemberatan sanksi hukum kebiri media. Harus ada langkah-langkah korban, pendampingan keluarga, dan
tersebut, meskipun itu bukan satu- konkrit yang dilakukan dalam kondisi memberikan tanggung jawab pada
satunya elemen terpenting.” darurat kekerasan sekusal. negara. n (ryan)

Perppu No.1/2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No.23/2002
tentang Perlindungan Anak
Pasal 81

(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang
dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana pernah dipidana karena melakukan tindak pidana
penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D.
lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak
Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). (5) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 76D menimbulkan korban lebih dari 1
(Pasal 76D UU 23/2004: “Setiap orang dilarang (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan
melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya
memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia,
atau dengan orang lain.”) pelaku dipidana mati, seumur hidup, atau pidana
penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling
(2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada lama 20 (dua puluh) tahun.
ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan
sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian (6) Selain dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada
kebohongan, atau membujuk Anak melakukan ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), pelaku dapat
persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. dikenai pidana tambahan berupa pengumuman
identitas pelaku.
(3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang (7) Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat
yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh (4) dan ayat (5) dapat dikenai tindakan berupa kebiri
anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang kimia dan pemasangan cip.
menangani perlindungan anak, atau dilakukan
oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, (8) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (7)
pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman diputuskan bersama-sama dengan pidana pokok
pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1). dengan memuat jangka waktu pelaksanaan tindakan.

(4) Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud (9) Pidana tambahan dan tindakan dikecualikan bagi
pada ayat (3), penambahan 1/3 (sepertiga) dari pelaku Anak.

PARLEMENTARIA l EDISI 138 TH. XLVI - 2016 l 13