Page 19 - MAJALAH 138
P. 19

Bagi remaja, seks seharusnya   yang terkait Kemensos, PPA, lalu   implikasi yang lebih kompleks lagi
               terkait dengan cinta, bukan pele-  Kemendikbud dan sebagainya, semua   dalam persoalan seksualitas manusia
               ce han, apalagi kekerasan. Maman   masuk di sana, sehingga betul-betul   secara keseluruhan.
               menjelaskan dalam Kitab Safinah   anak Indonesia terlindungi. Negara   “PKB juga mendorong kemen-
               sudah  ada pendidikan seks  yang   hadir untuk melindungi anak-anak   terian lain, seperti Menteri Komu-
               sehat. “Misalnya, bagaimana     kita,” harap Maman.              nikasi  dan Informatika  untuk
               mengenal alat reproduksi, cara     Pada era informasi ini, seksualitas   menggiatkan kembali panel-panel
               kita kencing, cara kita mengenal   manusia memang telah mengalami   yang bisa memblok situs-situs
               perempuan, menstruasi, dan lain   revolusi baru yang jauh lebih mutakhir,   pornografi, sehingga situs-situs
               sebagainya,” ungkap Maman.      karena didukung oleh perangkat   pornografi tidak gampang masuk
                 Cara-cara yang islami itu diha-  teknologi informasi. Wacana baru   di android gadged,” harap Maman.
               rapkan membuat semua orang      ini otomatis membawa sejumlah    Pengguna teknologi yang tidak bijak,
               terbuka dalam membincang seks.                                   akan menyuburkan pornografi dalam
               Sekali lagi, seks bukan sesuatu                                  kehidupan masyarakat modern.
               yang tabu dan seks bukan hanya                                     Maman juga mengharapkan,
               yang  tertutup.  Karena  dianggap                                dalam penanganan masalah sosial
               tabu dan tertutup itulah, kata                                   ini ada payung hukum yang bisa
               Maman, perempuan yang mengalami                                  menihilkan kekerasan seksual. Oleh
               pelecehan seksual diam membisu.     Masyarakat ikut berperan     sebab itu, dia mendorong legislator
               Apalagi bila yang melakukannya                                   yang  bertugas  di  Badan  Legislasi,
               adalah gurunya sendiri di sekolah.  dalam mewujudkan             agar RUU Penghapusan Kekerasan
                 Pada bagian lain, sambung         iklim sosial yang penuh      Seksual (PKS) menjadi RUU prioritas.
               Maman, masyarakat ikut berperan     penghormatan kepada          Di Baleg, RUU PKS sudah jadi nomor
               dalam mewujudkan iklim sosial                                    satu, sehingga tinggal menunggu
               yang penuh penghormatan kepada      hak-hak kepribadian          masuk  dalam  paripurna  untuk
               hak-hak kepribadian seseorang.      seseorang. Masyarakat        secepatnya disahkan.
               Masyarakat yang sakit sering        yang sakit sering ditandai     “Paling tidak 2016 ini kita
               ditandai dengan menggilanya                                      sudah punya Undang-Undang
               ekspresi prilaku seksual yang terjadi   dengan menggilanya       Penghapusan Kekerasan Seksual.
               di dalamnya. Unsur kekerasan pada   ekspresi prilaku seksual     Dan ada kata kunci juga, yaitu
               umumnya dominan dalam fenomena      yang terjadi di dalamnya.    tentang rehabilitasi. Rehabilitasi
               seksualitas manusia dengan segala                                bukan hanya pada korban, tapi juga
               perangkat baru yang mendukung.                                   pada pelaku, dan pelaku anak-anak.
                 “PKB juga mendorong perlin-                                    Problem kita sekarang adalah yang
               dungan anak berbasis masyarakat,                                 jadi korban anak-anak dan yang jadi
               sehingga nanti seluruh kementerian                               pelakunya juga anak-anak.” n   (eko)



                   Perppu No.1/2016
                       Pasal 82A





                 (1)   Tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (6) dilaksanakan selama dan/atau setelah terpidana
                    menjalani pidana pokok.

                 (2)  Pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bawah pengawasan secara berkala oleh
                    kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, sosial, dan kesehatan.

                 (3)  Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan tindakan diatur dengan Peraturan Pemerintah.








                                                                         PARLEMENTARIA l  EDISI 138 TH. XLVI - 2016  l  19
   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24