Page 77 - MAJALAH 138

Party) 9 kursi dengan kelompoknya bangkan sekitar lima puluh tahun lalu, termasuk bagaimana kaitannya dengan
yang terdiri dari Alan Islands, hingga seiring berkembangnya perekonomian iklim bisnis perusahaan pemerintah
Partai Kristen Demokrat (Christian yang mendorong tumbuhnya serta perusahaan swasta. Pada
Democrats) menduduki 5 kursi. Saat perusahaan-perusahaan di era tahun 2012 Pemerintah Finlandia
ini parlemen Finlandia berjumlah 117 industrialisasi pasca Perang Dunia II. meluncurkan resolusi tentang CSR
laki-laki dan 83 perempuan. Dengan Hingga saat ini CSR merupakan prinsip untuk memperkuat kebijakan dan
perolehan kursi terbanyak oleh Centre dan nilai dasar (core value) yang menjadi petunjuk pelaksanaan internasional
Party, Juha Sipilä menjabat sebagai pedoman perusahaan-perusahaan tentang CSR seperti yang dikeluarkan
Perdana Menteri terpilih. yang ada di Finlandia, asalnya adalah oleh Uni Eropa dan PBB (UN Guiding
Kepala negara Finlandia adalah cara berpikir dan berperilaku sesuai Principles on Business and Human
presiden. Pemilihan presiden diadakan etika serta moral yang dijunjung tinggi Rights) dalam kerangka pembangunan
setiap enam tahun sekali. Finlandia oleh bangsa Eropa Utara (Skandinavia). berkelanjutan (sustainable deve­
telah menetapkan konstitusi baru yang CSR merupakan bagian integral dari lopment).
mulai diterapkan pada tahun 2000 operasional perusahaan dan tak D al am r e s o l us i te rs e but,
dan kemudian disempurnakan pada terpisahkan dari tanggung jawab Pemerintah Finlandia berkomitmen
tahun 2012. Konstitusi baru ini lebih terhadap lingkungan (environmental untuk mempromosikan CSR dalam
mengubah sistem politik Finlandia responsibility). rencana aksi yang disusun bersama
lebih ke arah parlemen. Konstitusi Uni Eropa mempertimbangkan masyarakat, perusahaan milik negara,
tersebut memperluas kekuasaan CSR sebagai isu kebijakan publik perusahaan swasta (termasuk Small
parlemen dan lebih membatasi setelah mempublikasikan Green Paper Medium Enterprise (SME) atau UKM),
kekuasaan presiden, dengan kata 7 nya pada tahun 2001. Kemudian LSM, organisasi buruh dan organisasi
lain perluasan kekuasaan perdana Uni Eropa membentuk Multi Stake- lain yang terkait. Resolusi tersebut
juga merupakan komitmen untuk
memberantas kejahatan ekonomi
(korupsi dan pencucian uang) dengan
menggandeng sektor perpajakan.
Tak hanya soal ekonomi dan
hukum, resolusi ini juga mendorong
keterbukaan informasi perusahaan
tentang aspek sosial dan lingkungan
hidup (company disclosure of social
and environmental information).
Keterbukaan informasi tersebut
dapat meningkatkan kepercayaan
Foto : telegraph.co.uk yang beroperasi dan mendorong
masyarakat terhadap perusahaan
pembangunan yang berkelanjutan
sebagai tujuan dari investasi. Tema
CSR di Finlandia sangat bervariasi
pemberantasan korupsi hingga
Gedung Parlemen Finlandia mulai dari perlindungan hak buruh,
perlindungan hak atas lahan.
Pelaksanaan kebijakan CSR
menteri dan pengurangan kekuasaan holder Forum Eropa tentang CSR di Finlandia dilaksanakan oleh
presiden. Tugas presiden menjalankan yang mendefinisikan CSR sebagai Kementerian Tenaga Kerja dan
kebijakan luar negeri bersama dengan bentuk voluntarism untuk berbuat Ekonomi (Ministry of Employment
pemerintah, berpartisipasi dalam bagi lingkungan sosialnya dalam and the Economy), berkoordinasi
negoisasi dan organisasi internasional, operasional bisnisnya sehari-hari jauh dengan Kementerian Luar Negeri,
serta bertanggung jawab atas melampaui apa yang diamanatkan Kantor Perdana Menteri, Kementerian
hubungan dengan negara-negara dalam hukum dan peraturan yang Kehakiman dan Kementerian
lain. Pemerintahan Finlandia terdiri berlaku. Lingkungan Hidup. Sebuah Komite
dari perdana menteri yang didampingi Perdebatan di Parlemen Finlandia CSR dibentuk di bawah Kementerian
oleh sejumlah menteri. Perdana tentang CSR tidaklah begitu tajam, Tenaga Kerja dan Ekonomi sebagai
menteri beserta menteri-menterinya hal ini diakibatkan karena status badan yang memberikan masukan
mengurusi urusan dalam negeri Finlandia sebagai negara kesejahteraan dan pertimbangan dalam mengambil
Finlandia seperti urusan kebijakan dan legislasi tentang aspek sosial keputusan. Komite CSR ini juga
dan adminstratif negara. yang lebih maju. Aspek legislasi bertindak sebagai Finnish National
tersebut telah mampu menciptakan Contact Point, dalam implementasi
Simbiosis Mutualisme melalui CSR jaminan minimum tanggung jawab kebijakan OECD tentang Guidelines for
CSR di Finlandia mulai dikem- dan pelayanan sosial bagi warganya Multinational Enterprises. n

PARLEMENTARIA l EDISI 138 TH. XLVI - 2016 l 77