Page 75 - MAJALAH 138

Sebuah renungan, berapa banyak bukan sekedar bicara keadilan wajib hukumnya. Bahkan, cukuplah
kaum Hawa yang terkategori super itu? berbagi peran di lembaga Dewan. rasional jika prosentasinya dinaikkan
Ada tapi tetap terbatas kuntitasnya. Tapi, ada makna strategis dari lagi. Hal ini sejalan dengan faktualitas
Keterbatasannya – bisa jadi – karena kualitas komitmen bahkan daya juang kuantitas data perempuan di Tanah
terkait dengan kodratnya yang harus ketika urusannya terkait kepentingan Air ini. Analisis komparatif gender ini
berbagi dengan kepentingan rumah perempuan. Terdapat nurani bahkan tidaklah mengada-ada atau berlebihan,
tangganya (urus suami dan anak- empati yang begitu kuat ketika tapi demi konstruksi tatanan sosial dan
anaknya). Jika, ia lajang, maka – kodrat subyeknya sama sebagai perempuan. sektor lainnya yang lebih baik. Untuk
perempuan secara fisik – juga sering Secara empirik, ada beberapa hal kepentingan Indonesia dan inilah
menjadi persoalan tersendiri, padahal yang tidak mungkin dirasakan pria dimensi holistik perempuan untuk
medan tempur yang dihadapi mutlak seperti melahirkan atau menstruasi. negeri ini.
memerlukan energi dan stamina prima. Bahkan, ada hal-hal lain yang jauh Jika perjuangan pro perempuan
Maka, fron terbuka (perang langsung lebih besar dan sangat mendasar bagi ini dihadang kalangan pria karena
antar perempuan versus pria) menjadi jati diri perempuan. Tidak tertutup persoalkan gender, maka resistensi itu
faktor krusial keterbatasan kaum Hawa kemungkinan akan muncul rasa gerah sesungguhnya tidak mencerminkan
keberpihakan untuk perubahan
Indonesia yang lebih baik. Karena itu,
tidaklah berlebihan jika kita selaku
perempuan harus menggalang aksi
dan opini publik guna sadarkan kaum
perempuan itu sendiri, juga untuk
menghindari kesalahpahaman kaum
pria terhadap gerakan restorasi
pro perempuan di parlemen ini.
Atas nama perubahan nasib bangsa
Indonesia yang lebih baik haruslah
didahului dengan mengubah potret
keterwakilan perempuan di parlemen
sebagai pijakan rekonstruksi tatanan
kebijakan.
Akhir kata, tuntutan pemenuhan
foto : andri/iw persoalan ketidakadilan pembagian
kuota 30% perempuan bukanlah hanya
peran politik di lembaga parlemen.

pada peran kaum lelaki, tapi jauh
Parlemen Perempuan Indonesia mempersiapkan peringatan Hari Wanita Internasional. Juga, bukan masalah ketidakpercayaan
lebih substansial. Yakni, perbaikan
kepentingan kaum Hawa untuk
memasuki lembah parlemen. atau tak rela ketika melihat persoalan kepentingan Indonesia yang lebih
Karena itu, ketentuan UU Pe- perempuan yang mendera, baik
milu yang masih memperhadapkan saat ini atau masa lalu dan akhirnya menyeluruh.
Karena itu, tuntutan kouta perem-
perempuan versus lelaki secara head menatap masa depan. puan yang harus dipenuhi merupakan
to head perlu direkonstruksi. Arahnya, Keterpanggilan sesama perempuan sikap nasionalisme yang sesunguhnya.
pertempuran hanya bersaing dengan inilah yang mendorong kuat bagai- Spirit nasionalisme ini sesungguhnya
entitas kandidat yang sama: lelaki mana persoalan perempuan yang menjadi tuntutan yang sangat
versus lelaki. Juga, perempuan versus mengemuka dari berbagai aspek mendasar: hayo bersama-sama dan
perempuan, bukan lagi dengan para kehidupan harus dicari kerangka bahu-membahu atas persoalan bangsa
calon anggota legislatif kaum pria. solusinya secara konstruktif-per- dan negara yang kini sungguh berat dan
Andai model persaingan terbuka manen, setidaknya berjangka panjang. besar tanggung jawabnya. Karena itu,
sesama jenisnya, maka kuota pe- Komitmen seperti ini – secara prediktif kesadaran menghadirkan keterwakilan
rempuan 30% pasti terisi, bukan – akan membuahkan peta perubahan perempuan secara proporsional dan
hayali. Kini, bagaimana mewujudkan kepentingan kaum Hawa. Bahkan, jaminan masuk sesuai kuotanya seperti
sekaligus merumuskan keinginan tidak tertutup kemungkinan bagi
kuota perempuan itu? kepentingan seluruh anak-bangsa ini. yang tertuang dalam ketentuan UU
haruslah dilihat sebagai cita-cita
Mencermati kuantitas jumlah
Makna Strategis Keberimbangan perempuan, apalagi dikaitkan dengan kebangkitan untuk negeri dan bangsa
tercinta ini.
Keterwakilan kualitas persoalannya, maka urgensi
Amanat UU Pemilu No 7 Tahun pemenuhan kuota 30% perempuan Penulis: Sekjen DPP Partai NasDem
2013 terkait representasi perempuan bukan hanya sangat kuat, tapi memang
dan Sekjen DPR RI Periode 2008 - 2013.

PARLEMENTARIA l EDISI 138 TH. XLVI - 2016 l 75