Page 74 - MAJALAH 138

PERNIK

Parlemen dan Perempuan:

Problem keterwakilan

Oleh Nining Indra Shaleh

angat tak berimbang. Itu- 101 orang (78,9%). Dan naik lagi pada
lah komposisi keterwakilan periode 2009 – 2014: menjadi 35 orang
perempuan di parlemen (26,51%). Untuk lembaga parlemen di
Sdibanding pria. Ketidak ber- bawahnya juga tetap rendah komposisi
imbangannya terjadi sejak negeri keterwakilan perempuan: rata-rata
ini memiliki lembaga parlemen 16,14% di DPRD Provinsi serta 14% di
hingga saat ini. Yang perlu kita catat, DPRD kabupaten/kota.
bukanlah semata-mata persoalan Perlu kita catat, keterwakilan
ketidakberimbangan itu, tapi perempuan bukan hanya masih terlalu
bagaimana kualitas keberpihakan jauh dari komposisi keberimbangan
yang mendalam terhadap kepentingan ideal, tapi juga jauh dari amanat UU
perempuan sehingga berpengaruh yang telah diputuskan, yakni 30%.
nyata bagi kepentingan nasional? Pasal 55 Undang-Undang Nomor 8
Sungguh problematik ketika bicara Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan
lebih konkret tentang keterwakilan Pemilihan Umum DPR, DPD dan
kaum Hawa dalam panggung parlemen. DPRD jelas-jelas amanatkan kuota
Jumlah populasi perempuan – perempuan 30%. Bahkan Pasal 56 ayat
katakanlah di negeri ini – masih lebih foto : eka/iw 2 menyebutkan, dalam setiap tiga orang
tinggi dibanding pria. Setidaknya bakal calon terdapat minimal satu orang
kondisi saat ini, kita memiliki data: Nining Indra Shaleh perempuan. Ketentuan ini diperkuat
untuk usia di bawah 15 tahun, jumlah dengan Peraturan Komisi Pemilihan
perempuan Indonesia sebesar 29 (6,3%) untuk perempuan dan pria Umum (KPU) Nomor 7 Tahun 2013 pada
35.298.880 jiwa, sedangkan pria 460 (93,7%). Periode1982 – 1987, wakil Pasal 11b,11d, 24 ayat 1c-d dan ayat 2.
sebesar 33.034.383 jiwa. Dan untuk usia perempuan 39 (8,5%), pria 460 (91,5%). Yang menarik adalah, parpol
15 – 64 tahun, perempuan Indonesia Hasil pemilu 1987 – 1992, naik drastis manapun terancam gugur ikut serta
sebanyak 78.969.160 jiwa, sedangkan keterwakilan perempuan: mencapai dalam pentas pemilu jika daftar
kaum pria sebesar 78.083.952 juta. 65 orang (13%), sedangkan pria 500 perempuan kurang dari kuota yang
Secara kuantitatif-komparatif, jumlah orang (87%). Jika ditelaah secara spe- ditentukan UU itu. Sekali lagi, spirit
kaum perempuan lebih besar. Maka, sifik, kenaikan jumlah keterwakilan artikulatif terhadap kepentingan
seharusnya keterwakilan unsur perempuan karena keputusan politik perempuan sudah demikian jelas.
perempuan – minimal – 50%, bukan terkait jumlah anggota Dewan yang Namun – dan inilah yang masih
30% apalagi lebih rendah. memang naik: yakni, totalnya 560 orang. menimbulkan keprihatinan mendalam
Tapi, idealitas keterwakilan Sementara itu, periode 1992 – 1997, bagi kepentingan perempuan – bahwa
perem puan di parlemen Indonesia wakil perempuan sebanyak 62 orang ketentuan UU Pemilu yang sudah pro
ma sih terlalu jauh. Catatan menun- (12,5%), sedangkan lelaki 500 orang kaum “Hawa” masih belum cukup.
jukkan, pada periode 1950 – 1955 (87,5%). Periode 1997 – 1999, sebanyak Sebuah potret ketidakmampuan
(DPR Sementara), wakil dari unsur 54 (10,8%) dan pria tetap sama: 500 perempuan dalam mengarungi
perempuan hanya sembilan orang orang (89,2%). Periode 1999 – 2004, kontestasi politik terbuka? Tidak
(3,8%), sedangkan pria mencapai 236 46 (9%) dan pria juga 500 orang (91%). sepenuhnya benar dan atau salah
orang (96,2%). Periode1955 – 1960, 17 Hasil pemilu 2009, hanya mengantarkan penilaian itu. Fakta menunjukkan, hanya
(6,3%) perempuan dan 222 (93,7%) pria. wakil perempuan 18,2% dan 17,32% kaum perempuan yang terkategori
Periode Konstituante (1956 – 1959): pada pemilu tahun 2014. Sedangkan “super” (karena punya modalitas sosial
25 (5,1%) perempuan : 488 (94,9%) untuk Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang cukup kuat sebelumnya dan atau
pria. Periode 1971 – 1977, 36 (7,8%) untuk periode 2004 – 2009, hanya punya keunggulan finansial) itulah
wakil perempuan, sedangkan pria 460 mampu antarkan 27 orang senator yang mampu menerobos persaingan
(92,2%). Untuk periode 1977 – 1982, (21%), sementara senator pria sebanyak hegemonis pria.

74 l PARLEMENTARIA l EDISI 138 TH. XLVI - 2016