Page 72 - MAJALAH 138

PERNIK

Opini WtP 7 kali

Oleh : Drs. Satyanta Nugraha, MM
Inspektur Utama Sekretariat Jendral DPR RI

Memperoleh Opini WTP dari yang dilakukan oleh pengawas internal.
BPK atas Laporan Keuangan yang Opini Badan Pemeriksa Keuangan
disajikan tentu menjadi dambaan (Opini BPK) merupakan pernyataan
bagi setiap kementrian, lembaga, professional pemeriksa mengenai
pemerintah daerah, dan entitas lain. kewajaran informasi keuangan yang
Betapa tidak, karena opini WTP ini disajikan dalam laporan keuangan
merupakan penghargaan tertinggi yang didasarkan pada empat kriteria
yang menggambarkan pengelolaan yakni, kesesuaian dengan standar
keuangan telah dilaporkan secara akuntansi pemerintah (SAP),
wajar dan bebas salah saji yang juga kecukupan pengungkapan (adewuate
merupakan prestasi entitas yang disclosures), kepatuhan terhadap
bersangkutan dalam mengelola peraturan perundang-undangan,
anggarannya. dan efektivitas system pengendalian
Patut disyukuri bahwa, Dewan intern.
foto : jaka/iw Perwakilan Rakyat yang dalam akan diterbitkan jika laporan keuangan
Opini WTP adalah, opini audit yang
nomenklatur anggaran memiliki
Bagian Anggaran 02 atau disingkat BA
yang disajikan dianggap memberikan
Drs Satyanta Nugraha, MM 02 mendapatkan opini WTP atau Wajar informasi yang bebas dari salah saji
Tanpa Pengecualian dari BPK atas material. Artinya, auditor meyakini
Laporan Keuangan Tahun 2015 untuk bahwa, berdasarkan bukti-bukti audit
ada Kamis, 02 Juni 2016, Ketua yang ketujuh kalinya secara berturut- yang dikumpulkan, dianggap telah
BPK RI, DR. Harry Azhar Aziz turut sejak tahun 2009. menyelenggarakan prinsip akuntansi
menyampaikan Laporan Keberhasilan mempertahankan yang berlaku umum dengan baik, dan
P Hasil Pemeriksaan BPK atas opini WTP tersebut merupakan kalaupun ada kesalahan, kesalahannya
Laporan Keungan Pemerintah Pusat usaha keras dan komitmen yang kuat dianggap tidak material dan tidak
(LKPP) 2015 di depan Rapat Paripurna jajaran Pimpinan Sekretariat Jendral, berpengaruh signifikan terhadap
DPR RI, antara lain menyampaikan dukungan sumber daya manusia (SDM) pengambilan keputisan.
bahwa, DPR RI memperoleh opini yang memadai, dan system manajemen Terdapat 4 (empat) jenis Opini yang
wajar tanpa pengecualian (WTP) keuangan yang semakin baik, serta diberikan oleh BPK, yaitu Wajar Tanpa
selama 5 tahun. penjaminan mutu (quality assurance) Pengecualian (WTP/unqualified

foto : arief/iw

72 l PARLEMENTARIA l EDISI 138 TH. XLVI - 2016