Page 73 - MAJALAH 138

foto : naefuroji/iw

Suasana Sidang Paripurna DPR RI
opinion), Wajar Dengan Pengecualian Opini TMP diberikan apabila dan menghindari salah saji material.
(wdp/ Qualified opinion), Tidak terdapat suatu nilai yang secara 3. Meningkatkan kualitas penerapan
Wajar (TW/Adverse opinion) dan material tidak dapat diyakini auditor penganggaran berbasis Kinerja
Tidak Memberikan Pendapat ((TMP/ karena ada pembatasan lingkup melalui penataan Arsitektur dan
Disclaimer opinion). pemeriksaan oleh manajemen Informasi Kinerja (ADIK) dalam
Opini WTP diberikan dengan sehingga auditor tidak cukup bukti rencana kerja anggaran (RKA).
kriteria : system pengendalian internal dana atau system pengendalian intern 4. Membangun komitmen untuk
memadai dan tidak ada salah saji yang sangat lemah. Dalam kondisi melaksanakan secara efektif pene-
yang material atas pos-pos laporan demikian auditor tidak dapat menilai rapan system pengendalian intern
keuangan. Secara keseluruhan laporan kewajaran laporan keuangan. (SPI) dengan parameter pencapaian
keuangan telah menyajikan secara Opini WTP bukanlah merupakan Maturitas SPIP Level 3 pada tahun
wajar sesuai SAP. tujuan akhir, namun merupakan 2019.
Opini WDP diberikan dengan sasaran antara menuju tertib 5. Meningkatkan kompetensi Audi-
kriteria : sistem pengendalian internal administrasi pengelolaan keuangan tor/Aparat Pengawasan Intern
memadai, namun terdapat salah negara yang lebih akuntabel dan Pemerintah (APIP) dengan jumlah
saji yang material pada beberapa transparan untuk mencapai tata dan kualitas yang memadai.
pos laporan keuangan. Laporan kelola pemerintahan yang baik: good Kapabilitas Auditor/APIP diting-
keuangan dengan opini WDP dapat governance”. Oleh karena itu tetap katkan melalui penilaian model
diandalkan, tetapi pemilik kepentingan dibutuhkan usaha yang maksimal untuk IACM (Internal Audit Capability
harus memperhatikan beberapa menjaga dan meningkatkan kualitas Model) untuk dapat mencapai level
permasalahan yang diungkapkan laporan keuangan Sekretariat Jendral 3 tahun 2019
auditor atau pos yang dikecualikan DPR RI di masa-masa mendatang, Semoga kinerja Sekretariat Jendral
tersebut agar tidak mengalami antara lain : dan Badan Keahlian DPR RI lebih
kekeliruan dalam pengambilan 1. Meningkatkan efektivitas koor- baik lagi di masa mendatang seiring
keputusan. dinasi penyelesaian tindak lanjut dengan penetapan nilai organisasi
Opini TW diberikan jika system temuan hasil pemeriksaan BPK dan yang dianut, yaitu RAPI, religius,
pengendalian internal tidak memadai, penyelesaian temuan pemeriksaan akuntabel, professional dan integritas
namun terdapat salah saji pada banyak kerugian negara. serta komitmen institusi yang telah
pos laporan keuangan yang material. 2. Pengutamaan Etika dan Integritas mencanangkan pembangunan Zona
Dengan demikian secara keseluruhan aparatur, serta mentaati ketentuan Integritas menuju Wilayah Bebas
laporan keuangan tidak disajikan Perundangan untuk dapat mem- Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan
secara wajar sesuai dengan SAP. berikan keyakinan yang memadai Melayani (WBK/WBBM). Semoga… n

PARLEMENTARIA l EDISI 138 TH. XLVI - 2016 l 73