Page 67 - MAJALAH 135

Presiden Jokowi di satu sisi tetap sekarang ini dengan aksi demo yang rakat. Pemerintah harus mencari
ingin memperhatikan nasib pengemudi dilakukan supir taksi resmi angkutan jalan keluar dan menyelesaikan setiap
angkutan darat konvensional. Namun, umum lainnya. konflik dengan tetap mengutamakan
di sisi lain, ia berpendapat, Kementerian Mereka berdemo karena keha- kepentingan masyarakat, bukan peng-
Komunikasi dan Informatika juga tidak diran transportasi ilegal telah meram- usaha,” tegas Neng Eem anggota DPR
dapat serta merta memblokirnya pas penumpang yang selama ini RI dari F-PKB beberapa waktu lalu.
karena sudah menjadi kebutuhan memakai jasa taksi dan angkutan Menurut Neng Eem, sejumlah
masyarakat. lain. “Pengelola transportasi online pihak sudah mengajukan berbagai
Dalam diskusi dialektika demokrasi wajib taat UU. Seharusnya Presiden usulan penyelesaian konflik tersebut
bertema “Polemik Transportasi Jokowi tegas mengatakan hal seperti mulai dari revisi Undang-undang No.
Online” di Gedung DPR, Jakarta, itu. Bukan malah mencari solusi jalan 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan
Kamis (17/3), Ketua Komisi V DPR tengah. Solusi jalan tengah tersebut Angkutan Jalan, penerbitan Peraturan
Fary Djemy Francis mengatakan seharusnya dibicarakan tahun lalu, Pengganti UU (Perpu) atau Peraturan
keberadaan jasa transportasi berbasis bukan setelah terjadi kegaduhan,” Presiden (Perpres).
aplikasi merupakan terobosan demikian Djemy menjelaskan. Penutupan aplikasi transportasi
akibat ketidakmampuan pemerintah online, hingga memaksa perusahaan
menyediakan moda transportasi penyedia jasa aplikasi untuk memenuhi
b e r b i a y a mur ah, c e pa t dan persyaratan ijin operasi transportasi
nyaman. Namun, ia berpandangan di Indonesia tanpa melakukan revisi
tetap dibutuhkan aturan berupa UU No 22 Tahun 2009, PP 74 Tahun
regulasi sebagai payung hukum agar 2014 tentang Angkutan Jalan, dan
dapat melindungi keberadaan jasa Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang
transportasi berbasis aplikasi, dan Daftar Bidang Usaha Tertutup dan
sekaligus dirinya mengaku prihatin Bidang Usaha Terbuka yang mengatur
terhadap polemik transportasi yang taksi sebagai jenis angkutan yang
terjadi sekarang ini. termasuk bidang tertutup, maka tak
Djemy mengakui kalau tahun lalu akan selesaikan masalah.
sebenarnya sudah terjadi kegaduhan “Apapun pilihan solusi nantinya
transportasi tersebut dan pihaknya yang akan dikeluarkan oleh pemerintah,
menanyakan kepada Kementerian semuanya harus mengutamakan
Perhubungan terkait persoalan itu kepentingan masyarakat, baik itu
dan dikaitkan dengan UU No 22 tahun masyarakat pengguna atau konsumen
2009 tentang Lalu Lintas Angkutan maupun pengemudi kendaraan baik
Jalan (LLAJ). foto : od/hr yang konvensional maupun berbasis
“Saya masih ingat kalau saat aplikasi daring. Pemerintah harus
itu (saat Raker bulan Juli 2015-red) Ketua Komisi V DPR RI, memastikan bahwa konsumen terjaga
Kemenhub meminta waktu kepada Fary Djemy Francis keamanan dan kenyamanannya
Komisi V DPR untuk mensosialisasikan menggunakan transportasi publik dan
pemahaman masyarakat terhadap Dan terhadap usulan dari sejumlah pengemudi pun tidak kehilangan mata
kehadiran tranporasi online yang pihak yang berkembang di media pencahariannya,” ujarnya.
beroperasi karena kebutuhan massa yang menghendaki payung Menurut Neng Eem, pemerintah juga
masyarakat dan ketaatan perusahaan hukum regulasi untuk menyelesaikan harus jeli melihat berbagai ke pentingan
penyedia tranporasi online terhadap permasalahan angkutan umum yang yang ada di balik per se teruan dua moda
UU,” kata Djemy. berbasis terknologi aplikasi, terang transportasi ini. Apalagi mengamati
Lalu pada 3 Maret 2016, tambah Fary, Komisi V DPR siap menyambut perusahaan-perusahaan transportasi
Djemy, Komisi V menerima Front usulan dari pemerintah jika hendak publik besar, baik yang konvensional
Transportasi Jakarta yang meminta DPR melakukan revisi terhadap UU No. 22 maupun berbasis aplikasi, yang tengah
untuk mendukung upaya penutupam Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan ber saing sekarang ini. “Pemerintah
aplikasi transportasi umum berplat Angkutan Jalan. ha rus memberikan jaminan bahwa
hitam berbasis online seperti yang Sementara itu, menurut anggota masyarakat konsumen dan pengemudi
dioperasikan oleh Uber Taxi dan Grab Komisi VI DPR RI Neng Eem Marhamah tidak menjadi korban persaingan tidak
Car, alasan tuntutan tersebut karena Zulfa Hiz dalam keterangan persnya sehat dari perusahaan-perusahaan
layanan transportasi yang didukung meminta pemerintah bertindak tegas transportasi publik besar,” tambah
tersebut tidak memenuhi ketentuan dan cepat mengambil keputusan anggota DPR RI dari Dapil Jawa Barat
peraturan perundang-undangan. tentang status transportasi online itu.
Disini Fary menegaskan, bahwa tersebut dengan mengutamakan Neng Eem menilai bahwa ma-
siapapun yang mengelola transportasi kepentingan masyarakat pengguna sya rakat kini tengah menanti kete-
yang masuk ranah publik tidak boleh dan pengemudi sendiri. gasan pemerintah dalam upaya
seenaknya saja beroperasi. Akibatnya “Pemerintah harus hadir dalam menyelesaikan konflik taksi ini.
menurut dia, terjadi kegaduhan seperti setiap konflik yang terjadi di masya- “Konflik seperti ini jangan dibiarkan

PARLEMENTARIA l EDISI 135 TH. XLVI - 2016 l 67