Page 68 - MAJALAH 135

SOROTAN

berlarut-larut karena hanya akan tarif ditentukan oleh perusahaan. perizinan menjadi angkutan umum
menyengsarakan masyarakat pada Transportasi berbasis online mesti berbasis aplikasi secara legal.
umumnya, konsumen, dan pengemudi taat regulasi. Hal tersebut disampaikan Menteri
pada khususnya,” pungkasnya. Meski belum muncul payung Perhubungan (Menhub) Ignasius Jonan
Hal senada juga disampaikan hukum, transportasi berbasis online usai rapat bersama Kementerian
Ketua Yayasan Lembaga Konsumen tak boleh ditutup, sembari DPR dan Koordinator bidang Politik Hukum dan
Indonesia (YLKI) Tulus Abadi. Ia pemerintah melakukan amandemen Keamanan (Kemenkopolhukam), Sabtu
menyayangkan lambannya sikap UU LLAJ untuk mengakomodir (26/3/2016).
pemerintah dalam mengatasi transportasi berbasis aplikasi online. Ada beberapa hal yang dipu tus -
polemik transportasi berbasis online Sementara itu, di tempat yang kan dalam rapat bersama Kemen-
di tengah masyarakat berdampak sama, Direktur Eksekutif Institute kopolhukam. Pertama, yang menjadi
sebagian pengemudi angkutan umum Democracy and Education (IDE), persoalan bukan pada aplikasi online
konvensional melakukan aksi mogok Gugun Gumilar, berpandangan atau konvensional, namun lebih kepada
beroperasi. keberadaan transportasi berbasis bagaimana taksi berbasis aplikasi yang
Ketiadaan payung hukum yang online mesti dinaungi oleh payung jelas ilegal bisa dilegalkan sesuai
menjadi acuan transportasi menyulut hukum. Ia berpendapat perusahaan ketentuan yang berlaku.
sebagian pengemudi angkutan umum transportasi berbasis online bersama Kedua, pihak GrabCar dan
konvensional. Respon pemerintah dengan Kemenhub dan DPR duduk Uber diberikan dua pilihan, yaitu
yang solid dibutuhkan masyarakat. bareng menyusun aturan. Sekira tetap menjadi content provider atau
Tulus mengatakan pemerintah tak amandemen membutuhkan waktu perusahaan penyelenggara angkutan
tegas memberikan solusi di tengah panjang, maka yang paling ideal umum. Pada rapat tersebut, Uber dan
polemik. Pemerintah yang mestinya membentuk Peraturan Pemerintah GrabCar memutuskan untuk tetap
hadir dengan menjadi penengah, (PP) atau Peraturan Daerah (Perda). menjadi content provider (bukan
justru memihak salah satu pihak. “Kemudian kita harus adil trans- sebagai perusahaan penyelenggara
Terlebih, tidak kompaknya di internal portasi konvensional dan transportasi angkutan umum).
pemerintah terhadap penyikapan online harus adil. Pemerintah harus Jonan meminta, dengan keputusan
fenomena transportasi berbasis online. turun tangan, jangan hanya ulur ta- tersebut, pihak GrabCar dan Uber
“Kalau pemerintah tegas saya ngan,” ujarnya. untuk bekerja sama dengan perusahaan
setuju. Cuma pemerintah yang Di era digital teknologi, keberadaan penyelenggara angkutan umum yang
mana. Menteri Perhubungan sudah transportasi merupakan hukum alam berbentuk badan hukum (Koperasi).
menyebut adanya pelanggaran UU, yang tak bisa dihindari. Terlebih, Ketiga, Badan hukum (Koperasi)
sebaliknya presiden justru memihak perkembangan teknologi memudahkan tersebut harus memiliki izin sebagai
salah satu seolah memelintir. Kuncinya masyarakat mendapatkan transportasi badan hukum penyelenggara angkutan
di presiden,” ujarnya dalam sebuah hingga sampai ke tujuan tanpa perlu umum dan melakukan prosedur
diskusi di Gedung DPR, Kamis (17/3). bersusah payah. seperti, pendaftaran kendaraan, uji
Publik, kata Tulus, menuntut Transportasi berbasis online kir, dan aturan-aturan lain.
presiden taat konstitusi. Ketika Menhub merupakan bentuk ekonomi kreatif Koperasi tersebut nantinya me-
sudah menengarai adanya pelanggaran, yang pula didukung pemerintah. nurut Jonan, yang akan mewadahi
presiden mestinya sepandangan “Pemerintah mendukung aplikasi para pengemudi GrabCar dan Uber.
dalam menyikapi fenomena tersebut. online, namun memang ada benturan Para pengemudi yang tergabung
Menurutnya, meski transportasi antara menteri dengan presiden,” dalam koperasi harus memiliki SIM A
berbasis online melanggar UU No 22 katanya. Umum. Koperasi tersebut menjalankan
Tahun 2009 tentang LLAJ, tidak berarti Ia berpendapat rule of conduct usaha angkutan umum rental, dengan
keberadaannya ditutup. Sebaliknya, pemerintah tidaklah tegas. Pemerintah demikian kendaraan bisa beroperasi
pemerintah harus melakukan mestinya melaksanakan aturan yang dengan pelat nomor hitam (tidak perlu
amandemen UU LLAJ. sudah ada tanpa pandang bulu. Namun plat kuning).
“DPR harus mendorong kuat di lain sisi, pemerintah membuat Kemudian, lanjut Jonan, Badan
amandemen UU seperti apa. regulasi dalam rangka mengakomodir Hukum (Koperasi) yang bekerja sama
Ini tantangan untuk pemerintah transportasi berbasis online. dengan pihak GrabCar atau Uber
mewujudkan transportasi publik yang “Jangan sampai pemerintah diberi waktu hingga 31 Mei 2016 untuk
memenuhi standar, dan angkutan bicara terus tapi minim eksekusi di menyelesaikan semua perizinan. Jika
umum membenahi diri,” ujarnya. lapangan. Angkutan di Jakarta ini sampai pada waktu yang ditentukan
Ia menilai negara telah abai dalam buruk sekali, sementara masyarakat perizinan belum juga bisa diselesaikan,
pengawasan terhadap angkutan butuh transportasi yang cepat. Negara GrabCar dan Uber akan dilarang
umum jalan. Pasalnya negara mesti harus hadir dan tegas, karena ini beroperasi tanpa toleransi.
mengintervensi terhadap besaran persoalan bersama sama,” katanya. Selama proses perizinan di Dinas
tarif angkutan jalan dan standar Seiring perkembangannya, oleh Perhubungan DKI Jakarta, GrabCar dan
operasional pelayanan. Sementara, Pemerintah transportasi online Uber boleh beroperasi, namun tidak
transportasi berbasis online seperti GrabCar dan Uber diberi waktu hingga seperti, merekrut pengemudi baru. n (nt, ann)
diperbolehkan melakukan ekspansi,
Gojek, GrabBike dan sejenisnya besaran 31 Mei 2016 untuk menyelesaikan

68 l PARLEMENTARIA l EDISI 135 TH. XLVI - 2016