Page 64 - MAJALAH 135
P. 64

KUNKER





































                                                                                                               foto: ry/hr


          Tim Kunjungan Spesifik Komisi VIII DPR meninjau titik kerusakan bencana di Pulau Bangka.

          udara kami lumpuh hamper tiga bulan,”   “Berkaitan dengan hal tersebut,   Jambi itu ke Pemerintah Pusat.
          kata Zumi Zola.                  kami mohon dukungan dan bantuan      Sementara di Provinsi Bangka
            Ia menambahkan, pihaknya akan   Komisi VIII DPR, kami mengusulkan   Belitung, Tim Kunspek Komisi VIII DPR
          mengambil tindakan tegas dan tidak ada   permohonan bantuan berupa perbaikan   menekankan perlunya kewaspadaan
          tawar menawar baik pada perorangan   jembatan gantung, pembuatan turak/  pada daerah bukan rawan bencana.
          maupun perusahaan yang melakukan   terojong, pembangunan hunian    Pasalnya, Pulau Bangka yang bukan
          pembakaran hutan dan melakukan   sementara bagi korban banjir dan   merupakan wilayah rawan bencana,
          pembiaran terhadap kebakaran hutan   relokasi warga terutama di Kabupaten   ternyata terjadi banjir besar pada
          dan lahan. Untuk memonitor kondisi   Bungo yang mengalami dampak paling   Februari lalu. Hal ini perlu mendapat
          di lapangan, Pemprov Jambi juga telah   parah, perahu karet serta tangki air,”   perhatian khusus, dan menjadi tugas
          mengusulkan dan meminta bantuan   papar Zumi Zola.                 berat bagi BNPB dan BPBD setempat.
          peminjaman helicopter untuk patroli   Menanggapi hal tersebut, Ketua Tim   “Dalam rapat dengan BNPB di DPR
          dan pemadaman mulai April 2016.  Kunspek Komisi VIII DPR Abdul Malik   disampaikan bahwa Bangka Belitung
            Dalam kesempatan itu, Zumi Zola   Haramain menyatakan, Badan Nasional   ini tidak termasuk dalam peta rawan
          juga minta dukungan dan bantuan     Penanggulangan Bencana (BNPB) yang   bencana, jadi sekarang apa kemudian
          Komisi VIII DPR untuk menanggulangi   merupakan mitra kerja Komisi VIII DPR   Babel ini dimasukkan ke peta rawan
          bencana banjir dan tanah longsor   mempunyai Dana Siap Pakai (DSP) atau   bencana untuk kemudian hari sebagai
          di Provinsi Jambi. Pasalnya, banjir   biasa disebut dana on call.  antisipasi,”  kata Wakil  Ketua  Komisi
          dan longsor di Jambi terjadi sejak   “Dana tersebut sebetulnya bisa   VIII DPR RI Ledia Hanifa Amaliah, saat
          Desember 2015 di 11 kabupaten/kota   keluar kalau ada bencana. Salah   pertemuan dengan BPBD Provinsi Babel.
          yang berada di daerah aliram sungai   satunya sempat kita keluarkan untuk   Politisi F-PKS itu menambahkan,
          Batanghari.                      Jambi  saat bencana asap tahun 2015   BPBD harus meningkatkan lagi
            Ia menginformasikan, dampak    lalu. Namun BNPB bukanlah Tuhan atau   kewaspadaan dan melakukan upaya
          banjir dan longsor telah mengakibatkan   dewa. Tidak mungkin BNPB sendirian   antisipasi dini bencana alam bersama
          4 orang meninggal, dan terendamnya   mengatasi bencana. Disamping karena   institusi pemerintah dan berbagai
          5.876 rumah, 19 sekolah, 4 unit sarana   dananya terbatas, SDM juga terbatas.   pihak yang lain.
          ibadah, 4 unit sarana kesehatan, 12   Yang penting jangkauan terhadap   “BNPB atau BPBD memang kebagian
          fasilitas umum, 7 unit jembatan putus   terjadinya bencana semakin lebar,” jelas   bersih-bersihnya tapi rehabilitasi
          serta 15 titik jalan mengalami longsor   politisi F-PKB itu, sembari berjanji akan   dan rekonstruksi itu secara umum
          dan terendam.                    menyampaikan harapan Gubernur     akan melekat pada bidang masing-



       64     l  PARLEMENTARIA  l  EDISI 135 TH. XLVI - 2016
   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69