Page 60 - MAJALAH 135

KUNKER

foto : dep/hr

Anggota Komisi X DPR RI saat kunjungan kerja di Jawa Timur terkait Program BOPTN

KOMISI X TEMUKAN SEJUMLAH

MASALAH BOPTN DI BERBAgAI DAERAH

elaksanaan Bantuan Opera- akademik 2012/2013 hingga sekarang. perlu dicapai bagi setiap universitas di
sional Perguruan Tinggi “Komisi X akan serius memperhatikaan Indonesia. Sutan Adil Hendra, Wakil
Negeri (BOPTN), Beasiswa kondisi BOPTN saat ini, karena ketua Komisi X mengatakan, “Komisi
P dan Kepangkatan Dosen ditemukan beberapa masalah dalam X akan mendorong program BOPTN
masih ban yak menimbulkan pelaksanaannya. Maka kita telah guna memperbaiki kualitas pendidikan
masalah dalam penerapannya. “Dari membentuk Panja BOPTN dengan di Indonesia, dan upaya maksimal
berbagai perguruan tinggi negeri beberapa rekomendasi mengenai telah dilakukan oleh Komisi X terkait
yang ada dipulau Jawa, Kalimantan, kebijakan umum,” ucap Teuku Riefky hal itu yakni dengan menaikan jumlah
Sumatera, Sulawesi, ternyata memiliki Harsya, Ketua Komisi X DPR RI. anggaran BOPTN yang lebih besar dari
keseragaman permasalahan yang Salah satu rekomendasi untuk tahun sebelumnya.”
dihadapi oleh para rektor, dosen mendukung pelayanan Tri Darma Persoalan keterlambatan pen-
dan mahasiswa. Hal ini jelas menjadi Perguruan Tingg i, dan untuk cairan dana anggaran BOPTN juga
masalah yang sangat serius dan harus memenuhi standar minimal pelayanan merupakan hal yang dominan dike-
segera dicarikan solusinya,” kata Abdul pendidikan tinggi, maka pengalokasian luhkan. Belum adanya perubahan
Kharis Almasyhari saat kunjungan dana BOPTN sekurang-kurangnya sistem dan mekanisme yang ada di
kerja ke Provinsi Jawa Timur. harus memenuhi empat prinsip, yaitu Kementerian Keuangan menjadi faktor
Program BOPTN bertujuan me- prinsip kebutuhan, prinsip keadilan, penyebab lambatnya proses pencairan
nutupi kekurangan biaya operasional prinsip motivasi kerja, dan prinsip anggaran tersebut. Sementara di DPR
diperguruan tinggi, yaitu dengan apresiasi kinerja yang dilaksanakan masalah itu sudah diketuk palu pada
menetapkan tidak ada kenaikan uang tepat waktu. bulan November, tapi pencairannya
kuliah (SPP) dan menggunakan Uang Persaingan kualitas perguruan tetap saja tidak bisa dilakukan per
Kuliah Tunggal (UKT) pada perguruan tinggi di era globalisasi terus meningkat, satu Januari. Komisi X juga sebenarnya
tinggi negeri, yang berlaku sejak tahun oleh karena itu akreditasi internasional merasa keberatan jika anggaran

60 l PARLEMENTARIA l EDISI 135 TH. XLVI - 2016