Page 58 - MAJALAH 135

KUNKER

foto: nt/hr

Ketua Komisi V DPR Fary Djemy Francis bersama anggota Komisi V lainnya saat berdiskusi dengan Kepala Desa Martajasah Achmad
di Bangkalan, Jatim beberapa waktu lalu.

Lebih lanjut, Muklis menjelaskan Masyarakat Desa di Kantor DPRD lagi penggunaan anggaran yang tidak
bahwa pendampingan itu sifatnya Bangkalan, Madura Selasa (8/3), Fary tepat sasaran. Mengingat jumlah dana
intervensi dan besaran gaji memang menambahkan, bentuk penyimpangan yang dialokasikan begitu besar. Total
disesuaikan dengan standar umum dalam penggunaan dana desa yang anggaran dana desa mencapai Rp.
yang berlaku dan tidak mem- ditemukannya terkait adanya dana 4,7 triliun. Masing-masing desa bisa
pertimbangkan medan kerja para desa yang dikelola oleh pihak ketiga mendapatkan dana sekitar Rp 800 juta.
pendamping desa di lapangan. Namun yaitu kontraktor. “Jangan sampai masyarakat di desa
dirinya akan mengakomodir semua “Banyak dana desa dikelola pihak hanya jadi penonton saja,” tandasnya.
masukan tersebut untuk dibawa ke ketiga, yaitu kontraktor. Padahal dana Ter kai t soal P endamping
tingkat pusat. desa itu ada untuk memberdayakan Desa, politisi Dapil NTT II ini
“Soal kontrak, sedang dipersiapkan masyarakat. Kami tidak ingin dana desa mensyaratkan pendamping desa
rekruitmen secara nasional mulai April dinikmati orang luar atau pihak ketiga harus paham betul karakter dan
ini dan sifatnya terbuka bagi siapapun,” sehingga masyarakat desanya justru permasalahan yang ada di desa.
pungkas Muklis. tidak dapat apa-apa,” kata Fary. Rekrutmen yang berlangsung pada
Temuan ini, menurut politisi bulan Januari lalu, diharapkan tidak
Perlu Evaluasi Dana Desa partai Gerindra tersebut berdasarkan hanya lulus namun juga memenuhi
Dari Bangkalan, Madura, Ketua hasil evaluasi penggunaan anggaran segala persyaratan.
Komisi V DPR Fary Djemy Francis tahun 2015. Sejatinya, selain untuk “Jangan sampai pendamping desa
memin ta K emen terian Desa membangun desa, dana ini juga yang lolos seleksi tidak memiliki
Pembangunan Daerah Tertinggal diperuntukkan memberdayakan kemampuan yang mumpuni,” katanya.
dan Transmigrasi (PDT-T) untuk potensi desa, dan mengakomodir Politisi dari Partai Gerindra itu
melakukan evaluasi penyaluran dan kebutuhan desa. menilai keberadaan pendamping desa
penggunaan dana desa. Pasalnya, “Yang merasakan langsung manfaat sangat diharapkan mampu memberikan
ditemukan sejumlah penyimpangan dana tersebut masyarakat desa itu kontribusi positif dalam pembangunan
dalam penggunaan dana tersebut. sendiri. Maka program-program yang dan pemberdayaan masyarakat. “Tugas
Disela-sela kunjungan kerja Komisi diadakan harus sesuai kebutuhan mereka memfasilitasi. Dana per desa
V DPR dalam rangka Peninjauan masyarakat,” ujarnya. sekitar Rp800 juta, jadi ini perlu
Pembangunan dan Pemberdayaan Ia berharap ke depan tidak ada pendampingan bagaimana mengelola

58 l PARLEMENTARIA l EDISI 135 TH. XLVI - 2016