Page 54 - MAJALAH 135

KUNKER
KUNKER

foto : od/hr

Tim Kunker Komisi IV DPR dipimpin Wakil Ketua Herman Khaeron saat meninjau budidaya lobster di Pulau Bungin, NTB.
(teknologi) budidaya lobster yang baik NNT) untuk melihat proses reklamasi Politisi PKS tersebut juga mengkritisi
seperti di Vietnam dari pada membuat lahan terganggu akibat penambangan, masih rendahnya anggaran Corporate
larangan,” harap Herman yang juga Rabu (23/3). Social Responsibility (CSR) PT. NNT yang
politisi Demokrat ini. Menurut Wakil Ketua Komisi IV DPR tahun 2015 lalu hanya sebesar 50 miliar.
Keseriusan DPR dalam menye- Herman Khaeron, Komisi IV merasa “Nilai CSR tersebut tidak sebanding
lamatkan nasib nelayan Lobster perlu melihat langsung kawasan dengan total pendapatan PT. NNT
terungkap saat Gubernur NTB tambang serta progres reklamasi yang yang mencapai 18 Triliun dalam
HM. Zainul Madji di hadapan Tim selama ini dilakukan PT. NNT dalam setahun, ini harus lebih ditingkatkan
Kunker Komisi IV mengungkapkan, rangka pengawasan Pinjam Pakai lagi serta melibatkan para pemangku
dirinya mengkritik keras kebijakan Kawasan Hutan (PPKH). kepentingan baik di pusat terutama
Kementerian Kelautan dan Perikanan “Pada periode sebelumnya kita pemerintah daerah dan masyarakat
(KKP) tersebut. Bahkan pihaknya ada Panja PPKH yang salah satunya sekitar,” tambah Hermanto.
merasa sudah tidak mampu lagi menghasilkan rumusan iuran PPKH Khusus mengenai pembuangan
menyelamatkan nasib ribuan nelayan berdasarkan panjang x lebar x tinggi limbah ke laut (tailing), Hermanto
lobster. area tambang, karena ini menyangkut menekankan bahwa hal tersebut
“Ada 7 ribu lebih nelayan lobster aspek hajat hidup masyarakat sekitar merupakan masalah serius dan
yang menderita saat ini, saya saya berpendapat Panja PPKH perlu bisa berdampak pada kerusakan
memohon bapak-ibu dari Komisi IV dihidupkan kembali,” jelasnya. ekosistem laut.
DPR membantu mencari solusi terbaik Dari penjelasan Direksi PT. NNT, “PT. NNT harus segera melakukan
untuk menyelamatkan masa depan luas lahan pinjam pakai PT. NNT penelitian yang komprehensif, terbuka,
para nelayan tersebut,” kata Majdi. yang mencapai 6.417 Ha dan daerah melibatkan para ahli dan Dirjen terkait
Majdi menambahkan, sejak lama yang sudah dibuka mencapai 2.336 di Kementerian Kelautan dan Perikanan
masyarakat NTB menghidupi anak Ha sedangkan area yang sudah (KKP) agar bisa diminimalisir dampak
dan istri dari lobster. Biaya hidup dan direklamasi mencapai 709 Ha. jangka panjang dari proses ‘tailing’
pendidikan anak juga didapatkan dari Anggota Komisi IV Hermanto tersebut,” saran Hermanto.
pekerjaan menangkap bibit lobster. menilai luas wilayah yang direklamasi Sementara itu Manajer CSR PT.
“Tapi tiba-tiba turun Permen yang masih sangat kurang dibandingkan NNT, Syarifudin Djarot menerima
melarang mereka, ini kan pemerintah luas lahan pinjam pakai PT. NNT. dengan baik semua masukan Anggota
daerah dan aparat dibenturkan dengan “Seharusnya PT.NNT lebih serius Komisi IV DPR dan berjanji akan lebih
rakyatnya sendiri,” tambahnya. melakukan reklamasi area lahan intensif dalam menggalakkan Program
terganggu akibat penambangan, CSR antara lain melalui Community
Pantau Reklamasi Lahan Terganggu sehingga ketika masa kontrak karya Development.
Pada kesempatan lainnya, Tim selesai, masyarakat sekitar tambang “Sebagai gambaran pada tahun
Kunker Komisi IV DPR mengunjungi tidak lagi dibebani dampak kerusakan 2005 produksi padi petani lokal hanya
PT. Newmont Nusa Tenggara (PT. lingkungan dan ekosistem,” ungkapnya. 4,6 ton/Ha, namun setelah mengikuti

54 l PARLEMENTARIA l EDISI 135 TH. XLVI - 2016