Page 53 - MAJALAH 135
P. 53
Tim Kunker Komisi IV juga Pertanian, Menteri Perdagangan, menilai pasti ada yang salah dan perlu
mengunjungi wilayah pesisir di Bulog, dan seluruh instrumen diluruskan di Bulog.
Kabupaten Muaro Tungkal, melihat ketahanan pangan sama-sama “Mudah-mudahan Bulog yang juga
perkembangan nelayan laut dan membangun bangsa ini untuk menuju kami ajak dalam Kunker ini mendengar
mendapat masukan mereka sangat kedaulatan pangan,” tandasnya. dan melakukan perbaikan-perbaikan
membutuhkan tambahan alat tangkap Ketika harga gabah saat ini di dalam melakukan penyerapan gabah
dan kapal. bawah Harga Pembelian Pemerintah dan beras petani,” tegas Herman
“Ada dua ribu nelayan yang (HPP), Bulog berkewajiban membantu di Kantor Gubernur NTB, Lombok,
masih kurang peralatan agar bisa petani dengan menyerap gabah Senin (21/3).
bersaing menghasilkan tangkapan rakyat. Menurut Rahmad, Menteri Sementara itu Gubernur NTB
ikan. Oleh sebab itu, para nelayan Pertanian ‘gemes’, begitu panen raya HM. Zainul Majdi mengkritisi secara
meminta bantuan Komisi IV, untuk dimana-mana tapi penyerapannya mendalam kinerja Bulog di NTB. “Kami
ditindaklanjuti dalam rapat dengan tidak ada. berharap Bulog lebih dekat dengan
Pemerintah,” papar Sjachrani politisi Lebih lanjut Rahmad meng- para petani sehingga bisa menyerap
dari Partai Gerindra ini. ungkapkan bahwa ada beberapa hasil panen raya dengan harga yang
kalangan yang tidak menghendaki layak, kami ingin petani sejahtera
Penguatan Bulog Sebagai Bulog diperkuat untuk melakukan karena menikmati hasilnya,” kata
Badan Ketahanan Pangan ketahanan pangan. Zainul.
Terkait pengelolaan komoditas “Ini penting kalau ini dibiarkan Usai pertemuan, Tim Kunker
pangan, Komisi IV DPR RI mendesak di setiap komoditas ada pemain- Komisi IV didampingi Gubernur NTB
penguatan Bulog sebagai Badan pemain yang tidak rela. Untuk itu dan jajaran SKPD berkesempatan
Ketahanan Pangan, agar segera bicaralah dengan pelaku bisnis untuk turun ke sawah bersama para petani
direalisasikan oleh Presiden Jokowi. menciptakan ketahanan pangan kita,” melakukan panen raya di Desa Gapuk
“Komisi IV mendukung eksistensi tambahnya. Kec. Gerung Kab. Lombok Barat.
dan penguatan Bulog sesuai amanah Dari Nusa Tenggara Barat (NTB)
UU tentang Pangan yaitu untuk Tim Kunker Komisi IV DPR prihatin Selamatkan Nasib Nelayan Lobster
mewujudkan Badan Ketahanan Pangan masih rendahnya serapan Bulog Terbitnya Peraturan Menteri
serta mendorong agar Instruksi terhadap gabah petani, padahal (Permen) Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Presiden dan Peraturan Presiden surplus gabah petani di Provinsi NTB Larangan Penangkapan Benih Lobster
untuk pengelolaan komoditas pangan mencapai 27.000 ton tahun 2015 lalu. telah membuat 7 ribu nelayan NTB
itu bisa dipercepat,” ungkap Anggota Ketua Tim Kunker sekaligus Wakil yang menggantungkan hidup pada
Komisi IV DPR Rahmad Handoyo, saat Ketua Komisi IV DPR RI Herman lobster kehilangan mata pencaharian.
meninjau Gudang Bulog di Kelurahan Khaeron mengapresiasi kerja keras Terkait hal tersebut Komisi IV DPR
Pasir Putih, Kec. Jambi Selatan, para petani dan Pemerintah Provinsi berjanji menyelamatkan nasib nelayan
Provinsi Jambi, Sabtu (19/3). NTB hingga tercapai surplus beras. Lobster dengan mencari solusi terbaik
Untuk itu, Rahmad mengajak Namun mendengar penjelasan bersama Kementerian KKP.
seluruh elemen untuk gotong royong Gubernur bahwa NTB tidak luput “Kita akan bawa masalah ini
membangun bangsa ini, ayolah Menteri dari serbuan beras impor, pihaknya saat Raker dengan KKP agar setiap
kebijakan harus dievaluasi dampaknya
terhadap rakyat kecil yaitu para
nelayan lobster, serta diberi solusi yang
adil dan kompensasi yang layak,” Kata
Ketua Tim Kunker Herman Khaeron
saat melakukan pertemuan dengan
Gubernur NTB HM. Zainul Majdi
beserta jajaran, di Kantor Gubernur,
Senin (21/3).
Herman menambahkan, mestinya
yang dilarang adalah praktik
ekspor benih lobster bukan proses
penangkapan bibitnya oleh nelayan.
foto : as/hr lobster ini sangat tinggi, jadi
“Tingkat kematian (mortalitas)
Tim Kunker Komisi IV DPR dipimpin Wakil Ketua Ibnu Multazam, meninjau gudang Bulog seharusnya pemerintah memikirkan
bagaimana mengadopsi teknik
di Kelurahan Pasir Putih, Jambi Selatan, Provinsi Jambi.
PARLEMENTARIA l EDISI 135 TH. XLVI - 2016 l 53