Page 53 - MAJALAH 135
P. 53

Tim  Kunker Komisi  IV juga    Pertanian, Menteri Perdagangan,   menilai pasti ada yang salah dan perlu
            mengunjungi  wilayah  pesisir di   Bulog,  dan  seluruh instrumen   diluruskan di Bulog.
            Kabupaten Muaro Tungkal, melihat   ketahanan pangan sama-sama          “Mudah-mudahan Bulog yang juga
            perkembangan nelayan laut dan     membangun bangsa ini untuk menuju   kami ajak dalam Kunker ini mendengar
            mendapat masukan mereka sangat    kedaulatan pangan,” tandasnya.    dan melakukan perbaikan-perbaikan
            membutuhkan tambahan alat tangkap    Ketika harga gabah saat ini di   dalam melakukan penyerapan gabah
            dan kapal.                        bawah Harga Pembelian Pemerintah   dan  beras petani,” tegas  Herman
               “Ada dua ribu nelayan yang     (HPP), Bulog berkewajiban membantu   di  Kantor  Gubernur  NTB,  Lombok,
            masih kurang peralatan agar bisa   petani dengan menyerap gabah     Senin (21/3).
            bersaing menghasilkan tangkapan   rakyat. Menurut Rahmad, Menteri      Sementara itu Gubernur NTB
            ikan. Oleh sebab itu, para nelayan   Pertanian ‘gemes’, begitu panen raya   HM. Zainul Majdi mengkritisi secara
            meminta bantuan Komisi IV, untuk   dimana-mana tapi penyerapannya   mendalam kinerja Bulog di NTB. “Kami
            ditindaklanjuti dalam rapat dengan   tidak ada.                     berharap Bulog lebih dekat dengan
            Pemerintah,” papar Sjachrani politisi   Lebih lanjut Rahmad meng-   para petani sehingga bisa menyerap
            dari Partai Gerindra ini.         ungkapkan bahwa ada beberapa      hasil panen raya dengan harga yang
                                              kalangan yang tidak menghendaki   layak, kami ingin petani sejahtera
            Penguatan Bulog Sebagai           Bulog diperkuat untuk  melakukan   karena menikmati hasilnya,” kata
            Badan Ketahanan Pangan            ketahanan pangan.                 Zainul.
               Terkait pengelolaan komoditas     “Ini penting kalau ini dibiarkan   Usai pertemuan, Tim Kunker
            pangan, Komisi IV DPR RI mendesak   di  setiap  komoditas  ada pemain-  Komisi IV didampingi Gubernur NTB
            penguatan Bulog sebagai Badan     pemain yang tidak rela. Untuk itu   dan jajaran SKPD berkesempatan
            Ketahanan Pangan, agar segera     bicaralah dengan pelaku bisnis untuk   turun ke sawah bersama para petani
            direalisasikan oleh Presiden Jokowi.  menciptakan ketahanan pangan kita,”   melakukan panen raya di Desa Gapuk
               “Komisi IV mendukung eksistensi   tambahnya.                     Kec. Gerung Kab. Lombok Barat.
            dan penguatan Bulog sesuai amanah    Dari Nusa Tenggara Barat (NTB)
            UU tentang Pangan yaitu untuk     Tim Kunker Komisi IV DPR prihatin   Selamatkan Nasib Nelayan Lobster
            mewujudkan Badan Ketahanan Pangan   masih rendahnya serapan Bulog      Terbitnya Peraturan Menteri
            serta  mendorong agar  Instruksi   terhadap gabah petani, padahal   (Permen) Nomor 1 Tahun 2015 tentang
            Presiden dan Peraturan Presiden   surplus gabah petani di Provinsi NTB   Larangan Penangkapan Benih Lobster
            untuk pengelolaan komoditas pangan   mencapai 27.000 ton tahun 2015 lalu.  telah membuat 7 ribu nelayan NTB
            itu bisa dipercepat,” ungkap Anggota   Ketua Tim Kunker sekaligus Wakil   yang menggantungkan hidup pada
            Komisi IV DPR Rahmad Handoyo, saat   Ketua Komisi IV DPR RI Herman   lobster kehilangan mata pencaharian.
            meninjau Gudang Bulog di Kelurahan   Khaeron mengapresiasi kerja keras   Terkait hal tersebut Komisi IV DPR
            Pasir Putih,    Kec. Jambi Selatan,   para petani dan Pemerintah Provinsi   berjanji menyelamatkan nasib nelayan
            Provinsi Jambi, Sabtu (19/3).     NTB hingga tercapai surplus beras.   Lobster dengan mencari solusi terbaik
               Untuk itu, Rahmad mengajak     Namun mendengar penjelasan        bersama Kementerian KKP.
            seluruh elemen untuk gotong royong   Gubernur bahwa NTB tidak luput    “Kita akan bawa masalah ini
            membangun bangsa ini, ayolah Menteri   dari serbuan beras impor, pihaknya   saat  Raker  dengan  KKP  agar  setiap
                                                                                kebijakan harus dievaluasi dampaknya
                                                                                terhadap  rakyat  kecil  yaitu  para
                                                                                nelayan lobster, serta diberi solusi yang
                                                                                adil dan kompensasi yang layak,” Kata
                                                                                Ketua Tim Kunker Herman Khaeron
                                                                                saat melakukan pertemuan dengan
                                                                                Gubernur NTB HM. Zainul Majdi
                                                                                beserta jajaran, di Kantor Gubernur,
                                                                                Senin (21/3).
                                                                                   Herman menambahkan, mestinya
                                                                                yang  dilarang  adalah  praktik
                                                                                ekspor benih lobster bukan proses
                                                                                penangkapan bibitnya oleh nelayan.
                                                                                foto : as/hr  lobster ini sangat tinggi, jadi
                                                                                   “Tingkat kematian (mortalitas)


            Tim Kunker Komisi IV DPR dipimpin Wakil Ketua Ibnu Multazam, meninjau gudang Bulog   seharusnya pemerintah memikirkan
                                                                                bagaimana mengadopsi teknik
            di Kelurahan Pasir Putih, Jambi Selatan, Provinsi Jambi.

                                                                             PARLEMENTARIA l  EDISI 135 TH. XLVI - 2016  l  53
   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58