Page 56 - MAJALAH 135

KUNKER
KUNKER

foto: od/hr

Anggota Komisi V DPR RI saat melakukan Kunjungan Kerja Spesifik terkait PPMD di kantor Gubernur Jambi

“ROMLAH SI PENDAMPINg DESA”

erempuan paruh baya Masyarakat Desa (PPMD), Senin menyertakan alokasi dana operasional
berbaju pink dipadu- (7/3/2016). dalam setiap kegiatan.
padan dengan jilbab putih Di ruang Pola Kantor Gubernur “Padahal kita butuh konsumsi,
P nampak asik bercengkerama Jambi, sebutan rombongan lillahita’ala transportasi biasanya itu kita ambil
dengan sesama rekan sebayanya. alias “romlah” itu terucap. Mereka inilah dari dana operasional, tapi kalau
Sesekali tatapan matanya mengarah yang melakukan pendampingan secara sekarang tidak boleh (belum ada
ke handphone yang selalu lekat di sukarela terkait PPMD, walaupun gaji alokasinya) kita harus bagaimana lagi?
jemarinya. Bibirnya sedikit berbinar (honor) 2 bulan nunggak dan status tanya lelaki kurus berbaju batik itu.
dengan olesan gincu merah terang, kontrak tidak jelas. Sebagian besar P ersoalan lainn ya adalah
komat-kamit sejenak lalu senyum pun adalah para eks Program Nasional standarisasi gaji (honor) yang terlalu
merekah. Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) umum. Tidak ada perbedaan antara
Namanya bukan Romlah, dia salah Mandiri yang kini menjadi Pendamping pendamping desa yang bertugas di
satu dari sekian puluh perempuan Desa (Pendes) di Provinsi Jambi. desa yang secara geografis normal
dan juga para lelaki paruh baya yang Di antaranya Akmal, perwakilan dengan pendamping desa yang
jauh-jauh datang dari Perwakilan Pendes asal Kabupaten Tanjung Jabung bertugas di wilayah dengan medan
3 Kabupaten di Jambi memenuhi Timur ini mengungkapkan ketiadaan sulit seperti pegunungan atau bahkan
undangan Gubernur Jambi dan dana operasional dalam PPMD terkait di kepulauan.
Anggota Komisi V DPR RI dalam rangka pemanfaatan dana desa. Hal tersebut “Tunjangan operasional untuk
Kunjungan Kerja Spesifik terkait berbeda saat pelaksanaan PNPM era daerah sulit itu era PNPM ada dan jelas,
pelaksanaan Program Pemberdayaan pemerintahan sebelumnya yang selalu sementara untuk menjangkau desa-

56 l PARLEMENTARIA l EDISI 135 TH. XLVI - 2016