Page 57 - MAJALAH 135

desa di gunung dan kepulauan itu karenanya diperlukan kehati-hatian mantan pendamping PNPM Mandiri
butuh biaya transportasi cukup besar,,” serta pengawasan dari semua pihak,” di era Presiden SBY lalu, mengadukan
tukas Akmal coba memperbandingkan. jelas politisi Gerindra asal Dapil Jateng adanya isu bahwa personel eks PNPM
Wakil rakyat pun bicara, Michael VIII ini. tidak akan digunakan lagi setelah
Wattimena selaku Ketua Tim Kunspek Novita, demikian ia biasa disapa Maret 2016.
Komisi V DPR menegaskan bahwa juga berharap ke depan gaji (honor) Mendengar berbagai aspirasi
kehadiran para wakil rakyat ke Provinsi para pendamping desa bisa naik tersebut, Gubernur Jambi Zumi
Jambi tak lain adalah memang untuk seiring kenaikan besaran dana desa Zola didampingi Wagub Fachrori
menjalankan tugas pengawasan terkait tiap tahunnya. Umar, Kapolda Brigjen Pol Musyafak,
penggunaan dana desa. Danrem 042 Garuda Putih Kol Inf
“Kami hadir untuk menyerap aspirasi Kontrak Habis, Nasib Pendamping Makmur, Kepala Instansi terkait
masyarakat terkait pemberdayaan Desa Diujung Tanduk dana desa berharap agar Komisi V
masyarakat desa di provinsi Jambi Matanya berkaca-kaca, tangannya DPR RI memperjuangkannya terkait
dan akan meneruskan semua aspirasi sedikit bergetar memegang mic dengan pelaksanaan dana desa.
terkait dana desa dan menjadi bahan suara sedikit melantang. “Kami mohon Zola menyatakan penyaluran dan
masukan saat rapat kerja dengan bapak-ibu dari Komisi V DPR agar pencairan dana desa (dari APBN) di
Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi,” menyuarakan nasib kami ini kepada Pak Provinsi Jambi berjalan baik dengan
ungkap Michael dalam sambutannya. Menteri Desa secepatnya,” harap lelaki total alokasi mencapai Rp 381,56 miliar
Anggota Komisi V DPR Yoseph paruh baya itu diikuti tepuk tangan telah disalurkan ke rekening desa
Umar Hadi mengapresiasi berbagai dukungan dari sesama Pendes. sebesar Rp 366,81 miliar.
aspirasi para pendamping desa. Ia Maret 2016 adalah batas akhir Di lain pihak, Muklis, Direktur
bahkan mempersoalkan mengapa dari kontrak kerja para pendamping desa. Pembangunan Ekonomi Pedesaan
tes pendamping desa di Provinsi Jambi Marsono, salah satu perwakilan Kementerian Desa, mengakui adanya
yang diikuti 6.263 peserta hanya 600- Pendes mengaku ia dan banyak kawan keterlambatan penerbitan Peraturan
an orang saja yang dinyatakan lulus. sesamanya belum menerima honor Pemerintah (PP) terkait penggunaan
Apakah jumlah tersebut cukup untuk (gaji) selama 2 bulan terakhir. Dirinya dana desa karena masih dibahas
melengkapi kebutuhan pendamping juga heran dengan sistem kontrak di Kemenkumham dan Kemenkeu
desa di semua tingkatan? Tanya Yoseph. yang dicicil. “Kami awalnya dikontrak sehingga menghambat pelaksanaan
“Seyogyanya para eks PNPM sampai Oktober lalu diperpanjang ke di lapangan.
bisa lebih diperhatikan (diakomodir Desember diperpanjang lagi sampai “Sudah ada Peraturan Menteri Desa
sebagai Pendes) namun tetap melalui Maret ini, kenapa bisa dicicil begini? (Permendes) sehingga dalam waktu
mekanisme tes yang ada,” pesan politisi ungkapnya dengan raut muka kecewa. dekat bisa dicairkan,” ungkap Muklis
Dapil Jabar VIII tersebut. Selain masalah kontrak, para saat menjawab soal dana operasional
Namun, politisi PDI-Perjuangan ini Pendes yang sebagian besar adalah bagi para pendamping desa.
merasa cukup puas dengan laporan
penggunaan dana desa di Provinsi
Jambi yang sejauh ini terlihat tidak
ada masalah.
“Jika melihat laporan penggunaan
dana desa sudah cukup baik, namun
saya ingin mengingatkan perlunya
alur perencanaan, pelaksanaan serta
pengawasan dalam setiap program
pemberdayaan masyarakat desa di
Jambi,” jelas Yoseph.
Hal senada diungkapkan Anggota
Komisi V DPR Novita Wijayanti,
menurutnya pola rekrutment para
pendamping desa juga sebaiknya
mempertimbangkan para mantan
pendamping PNPM karena dianggap
sudah cukup berpengalaman. foto :od/hr
“Saya juga berpesan jangan
sampai timbul masalah hukum Anggota Komisi V DPR RI berdialog dengan Gubernur Jambi, Zumi Zola saat melakukan
terkait penggunaan dana desa, oleh Kunjungan Kerja Spesifik terkait PPMD di Jambi

PARLEMENTARIA l EDISI 135 TH. XLVI - 2016 l 57