Page 66 - MAJALAH 135

SOROTAN

Pengemudi ojek online menunggu pesanan pengguna jasa tersebut

TRANSPORTASI ONLINE

WAJIB TAAT UU

ini di Indonesia, khususnya pengemudi bus mogok dan turun membayar pajak kendaraan umum.
Ibu Kota, memesan taksi ke jalan pada Senin 14 Maret lalu di Karena kendaraan yang digunakan
atau ojek cukup bermodal Balai Kota. Bahkan pada aksi lanjutan adalah kendaraan pribadi berpelat
K teknologi. Hanya dengan pada Selasa 22 Maret lalu, di sejumlah hitam sehingga pajak kendaraan
sentuhan ibu jari di layar ponsel pintar, tempat salah satunya didepan Gedung umum tidak dibayarkan.
taksi atau ojek akan menjemput untuk DPR Jakarta, aksi semakin membesar DPR berpandangan bahwa penge-
meluncur kemanapun tujuan kita. dan sempat terjadi kontak fisik antara lola transportasi yang berbasis aplikasi
Sejak kehadirannya, transportasi supir taksi konvensional dengan diingatkan harus tunduk terhadap UU
berbasis aplikasi atau online menuai pengemudi ojek Online. Nomor 22/2009 tentang Lalu Lintas
pro kontra. Transportasi konvensional Dalam aksinya, mereka menuntut dan Angkutan Jalan (LLAJ). Di samping
mempersoalkan keberadaan trans- agar taksi online ditutup atau diblokir. itu Presiden Jokowi juga harus tegas,
portasi online seperti Gojek, Grabbike, Di sisi lain, hadirnya transportasi online bukan malah menawarkan jalan tengah
Grab Car, atau Uber karena dinilai telah dinilai menguntungkan pengguna terhadap polemik transportasi yang
melanggar sejumlah peraturan seperti angkutan umum. Sebab harganya terjadi saat ini.
UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. kompetitif, pelayanannya juga nyaman. Atas kisruh ini, Presiden Jokowi
Menyikapi kondisi ini, pemerintah be- Atas pro kontra ini, pemerintah dianggap memilih jalan tengah terkait
lum mengeluarkan kebijakan te gas dan didesak menindak perusahaan polemik transportasi online. Ia memilih
final. Pasalnya, secara atu ran, kedua penyedia jasa taksi online. Selain untuk menunggu kementerian terkait
perusahaan aplikasi ini me langgar tak memiliki izin legalitas operasi melaksanakan kajian soal apakah
regulasi dalam perusahaan taksi. kendaraan umum, alasan lainnya adalah aplikasi tersebut layak untuk diblokir
Walhasil para sopir taksi dan penyedia jasa taksi online juga tidak atau tidak.

66 l PARLEMENTARIA l EDISI 135 TH. XLVI - 2016