Page 7 - MAJALAH 161
P. 7

PROL  OG
                                                                                  LAPORAN UTAMA





                                              orang sesuai dengan ketentuan yang   memperjuangkan Tenaga Honorer
                                              berlaku.                         K2 adalah sulitnya menyamakan dan
                                                “Kesimpulan pertama dari       memvalidasi data. Dengan hadirnya
                                              rapat gabungan ini, pemerintah   hampir seluruh Komisi DPR RI dan
                                              akan menyelesaikan status Tenaga   pemerintah, menjadi satu langkah positif
                                              Honorer K2 yang belum lulus tes,   untuk menyelesaikan masalah status
                                              yakni sebanyak 438.590 orang sesuai   Tenaga Honorer K2.
                                              dengan ketentuan yang berlaku,” ucap   “Permasalahan K2 ini sudah lama
                                              Utut, saat membacakan kesimpulan   sekali. Dari mulai tahun 2014 yang ujian,
                                              rapat, usai pemerintah menyampaikan   yang lulus 238 ribu, kurangnya masih
                                              data mengenai tenaga honorer, serta   438 ribu lebih. Itu seolah-olah selesai,
                                              perwakilan Komisi-Komisi DPR RI   tapi ini masih menjadi masalah, karena
                                              menyampaikan pendapatnya, di Gedung   tidak satu Komisi pun atau kementerian
                                              DPR RI, Senayan, Jakarta.        yang mampu untuk menyelesaikan
                                                Kedua, DPR RI dan pemerintah   ini. Makannya saya senang sekali ini
                                              sepakat untuk kembali mengadakan   sudah betul-betul mengerucut. Komisi X
                                              rapat kerja gabungan lanjutan pada   berkomitmen akan mengawal ini, supaya
                                              Senin, 23 Juli 2018 dengan agenda   permasalahan K2 ini selesai,” komitmen
                                              Tahapan Penyelesaian Tenaga Honorer   Djoko.
                                              K-2 yang akan mengundang juga       Wakil Ketua Komisi IV DPR RI
                                              Kementerian Pertanian RI, Kementerian   Michael Wattimena turut menyampaikan
                                              Kelautan dan Perikanan RI serta   pandangannya terkait tenaga honorer itu.
                                              Kementerian Lingkungan Hidup dan   Ia menjelaskan, hingga pada tahun 2017,
                                              Kehutanan RI.                    kebutuhan tenaga penyuluh pertanian
                                                Ketua Komisi IX DPR RI Dede Yusuf   yang telah direkrut hingga tahun 2017
                                              Macan Effendi Dalam kesempatan yang   mencapai 25 ribu orang. Namun pada
                                              sama menyampaikan bahwa pihaknya   tahun 2018 ini, ada tenaga penyuluh
                                              telah beberapa kali berusaha untuk   pertanian yang tak diangkat menjadi PNS
                                                                               karena ada persoalan usia, yang sudah
                                              mendorong agar tenaga honorer itu
                                            FOTO : ANDRI/IW  bisa masuk sebagai bagian daripada   melebihi umur 35 tahun.
                                                                                  “Padahal mereka sudah mengabdi
                                              perangkat pemerintah seperti PNS.
                                              “Pada saat ini, yang sudah kita golkan
                                                                               pada 10 tahun. Bagaimana reward and
                                              adalah dari PTT yakni Bidan PTT, Dokter   pada nusa dan bangsa ini lebih dari
                                              PTT dan Perawat PTT,” ucap Dede.  punishment terhadap pengabdian yang
            komitmen DPR RI memperjuangkan      Dede mengatakan, tenaga honorer   mereka lakukan? Apakah Undang-
            status Tenaga Honorer K2.         yang dimaksud adalah termasuk juga   Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
               Rapat gabungan ini diikuti oleh   tenaga honorer yang ada dibidang   Aparatur Sipil Negara (ASN) ini harus kita
            Pimpinan dan Anggota Komisi I, Komisi   kesehatan. “Sebagai tenaga honorer,   revisi terbatas. Ini mesti kita diskusikan
            II, Komisi IV, Komisi VIII, Komisi IX, Komisi   mereka mungkin pendapatannya di   saat ini atau pada pertemuan berikutnya,”
            X, dan Komisi XI DPR RI. Sementara   bawah Upah Minimum Regional (UMR).   kata Michael.
            pemerintah diwakili Menteri Pendidikan   Kadang mereka hanya mendapatkan   Sementara itu, Deputi Bidang
            dan Kebudayaan Muhadjir Effendy,   uang (honor) senilai Rp250 ribu   Sumber Daya Manusia Aparatur
            Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo,   per bulan, bahkan ada yang hanya   Kemenpan-RB Setiawan Wangsaatmaja
            Kementerian Pendayagunaan         mendapatkan (upah) berdasarkan dari   mengatakan bahwa pengangkatan
            Aparatur Negara (KemenPAN-RB),    hasil patungan dari teman-temannya,”   tenaga honorer K2 menjadi PNS harus
            perwakilan Kementerian Dalam Negeri   jelasnya.                    melalui mekanisme tes CPNS. Hal itu
            (Kemendagri), Kementerian Perencanaan   Oleh karena itu, tambah Dede, Komisi   dimaksudkan agar dapat menyaring
            Pembangunan Nasional/ Bappenas,   IX DPR sudah mengusulkan kepada   tenaga-tenaga handal dan yang ada di
            Kementerian Luar Negeri, Kementerian   Menteri Kesehatan untuk memberikan   bidang tersebut.
            Kesehatan dan Kementerian Agama.  surat edaran kepada gubernur di     Dikatakannya, perintah tersebut
               Dalam rapat gabungan tersebut   seluruh Indonesia, bahwa untuk tenaga   tertera dalam Peraturan Pemerintah
            dibahas mengenai kronologis       kesehatan yang sifatnya tenaga sukarela   Nomor 56 tahun 2012. Dalam aturan itu
            penanganan tenaga honorer yang    atau honorer harus mendapatkan haknya   ditekankan agar tenaga honorer yang
            telah dilakukan dan data jumlah   sesuai peraturan perundang-undangan.  ada harus diseleksi melalui berbagai
            tenaga honorer yang ada saat ini. Rapat   Sementara itu, Ketua Komisi X DPR   macam rangkaian tes. Ada banyak
            gabungan tersebut menghasilkan dua   RI Djoko Udjianto mengaku bersyukur   Tenaga Honorer K2 yang tidak lulus
            kesimpulan yaitu: Pertama, Pemerintah   dengan diadakannya Rapat Gabungan   seleksi, yakni sekitar 438.590 tenaga
            akan menyelesaikan status Tenaga   ini. Menurutnya, selama ini salah satu   honorer yang tidak lolos seleksi CPNS
            Honorer K2 yaitu sebanyak 438.590   hal yang menjadi kendala dalam   pada tahun 2013 lalu.   TIM PARLE


                                                                               161 XLVIII 2018  PARLEMENTARIA  7
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12