Page 9 - MAJALAH 161
P. 9

LAPORAN UT
                                                                                  LAPORAN UT    AMA
                                                                                  LAPORAN UTAMA
                                                                                                AMA



                            akil  Ketua DPR     Karena itu pula dalam rapat    ini, menyangkut begitu banyak
                            Utut Adianto      gabungan itu, dari pemerintah yang   orang. Hampir di semua lini, yang
                            mengingatkan,     diwakili Wakil Menteri Keuangan RI   mencakup 9 kementerian. Karena
                            keinginan         Mardiasmo diminta untuk membuat   itu untuk menyelesaikan kasus ini
            W itu harus                       kajian memgenai kemampuan        basis atau dasar hukumnya harus
            diselaraskan dengan kemampuan     keuangan negara. Apalagi, dari data   kuat. Apakah harus merevisi UU
            keuangan negara. Karena itulah, DPR   yang ada terungkap, total Aparatur   ASN atau tidak, itu nanti pemerintah
            RI perlu membahasnya dulu dengan   Sipil Negara (ASN) di Indonesia   yang mengukur,” kata Pimpinan DPR
            Kementerian Pendayagunaan         berjumlah 4,35 juta orang dan dari   Bidang BURT dan BAKN ini.
            Aparatur Negara dan Reformasi     jumlah tersebut sebanyak 1,07 juta   Utut memastikan, pihaknya
            Birokrasi, Kementerian Luar       pegawai masih berstatus honorer.  menyampaikan kepada pemerintah
            Negeri, Kementerian Pendidikan                                     mengenai fakta dan kondisi tenaga
            dan Kebudayaan, Kementerian                                        honorer di lapangan. Kemudian
            Agama, Kementerian Perencanaan                                     dalam rapat gabungan itu dibahas
            Pembangunan Nasional/ Bappenas,                                    mengenai jalan keluarnya, dan itu
            hingga Kementerian Kesehatan,                                      yang sedang dipertimbangkan.
            terkait dengan kebijakannya.                                          Ketika ditanyakan apakah
               “Tentu  setiap pengeluaran                                      pertemuan antara DPR RI dengan
            keuangan negara basisnya ada tiga    “Dalam kasus honorer          pemerintah pada Juli mendatang
            yakni validasi data, dasar hukum dan                               merupakan tindaklanjut rapat
            ada kemampuan keuangan negara.     sekarang ini, menyangkut        awal Juni lalu, Utut menjawab
            Itu sudah sampai titik awal, dan kita   begitu banyak orang.       “Benar, rapat gabungan bulan Juli
            sepakat pada tanggal 23 Juli 2018   Hampir di semua lini, yang     nanti adalah tindaklanjut rapat
            mendatang akan ada pertemuan       mencakup 9 kementerian.         awal Juni lalu, sehingga akan
            lagi,” kata Utut, saat ditemui          Karena itu untuk           diketahui bagaimana progresnya
            Parlementaria di ruang kerjanya,    menyelesaikan kasus ini        menuntaskan status tenaga honorer
            Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta,   basis atau dasar hukumnya       K2 itu,” tutup Ketua Umum Percasi
            baru-baru ini.                      harus kuat. Apakah harus       ini.
               Utut menambahkan,               merevisi UU ASN atau tidak,        Dalam rapat gabungan antara
            berdasarkan data dari pemerintah,   itu nanti pemerintah yang      DPR RI dengan pemerintah pada
            setidaknya ada 438.590 tenaga             mengukur,”               awal Juni lalu, dibahas mengenai
            honorer yang akan dituntaskan                                      kronologis penanganan tenaga
            statusnya oleh pemerintah. Dengan                                  honorer yang telah dilakukan dan
            jumlah sebanyak itu, akhirnya                                      data jumlah tenaga honorer yang
                                                                               ada saat ini. Rapat gabungan
      Angkat Honorer,                                                          kesimpulan yaitu: Pertama,
                                                                               tersebut menghasilkan dua

                                                                               Pemerintah akan menyelesaikan

 Selaraskan Dengan Kemampuan Negara







            rapat gabungan DPR RI dengan        Saat ditanyakan kaitan masalah   status Tenaga Honorer K2 yaitu
            pemerintah itu memprioritaskan    status tenaga honorer ini dengan   sebanyak 438.590 orang sesuai
            untuk menyelesaikan status tenaga   revisi Undang-Undang Aparatur Sipil   dengan ketentuan yang berlaku.
            honorer K2.                       Negara (ASN), Utut mengatakan       Kedua, DPR RI dan pemerintah
               “Jadi dalam rapat gabungan     jika pengangkatan tenaga honorer   sepakat untuk kembali mengadakan
            kemarin itu, kita pilah-pilah dulu.   menjadi PNS dalam jumlah banyak   rapat kerja gabungan lanjutan pada
            Yang diprioritaskan diselesaikan   harus mempunyai landasan hukum   Senin, 23 Juli 2018 dengan agenda
            adalah yang tenaga honorer K2     yang kuat. Kebijakan itu berbeda   Tahapan Penyelesaian Tenaga
            saja. “Kalau semuanya kan enggak   jika hanya untuk mengisi formasi   Honorer K-2 yang akan mengundang
            mampu, maka kita selesaikan yang   ASN dalam jumlah kecil, seperti   juga Kementerian Pertanian RI,
            K2 dulu, perjuangan kita dilakukan   mengganti yang pensiun atau yang   Kementerian Kelautan dan Perikanan
            secara bertahap,” ungkap Pimpinan   sudah wafat.                   RI serta Kementerian Lingkungan
            DPR dari Fraksi PDI Perjuangan ini.  “Dalam kasus honorer sekarang   Hidup dan Kehutanan RI.   MP/SF


                                                                               161 XLVIII 2018  PARLEMENTARIA  9
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14