Page 10 - MAJALAH 161

LAPORAN UTAMA

Angkat Honorer, Perlu

Revisi Terbatas UU ASN

Pemerintah telah mengangkat 6.069 Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) se-Indonesia
yang sebelumnya berstatus Tenaga Harian Lepas dan Tenaga Bantu (THL-TB) menjadi
Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Secara simbolis Surat Keputusan (SK) CPNS
Penyuluh Pertanian diserahkan oleh Menteri Pertanian Amran Sulaiman di Ungaran,
Jawa Tengah pada awal April 2017 lalu. Namun, bukan berarti permasalahan tenaga
honorer di bidang pertanian selesai.

suatu langkah yang konkret, terkait
pengangkatan honorer sehingga bisa
memberikan ruang kepada mereka
untuk menjadi ASN atau Pegawai Negeri
Sipil (PNS).
Bom Waktu Bagi
Pemerintah
Anggota Komisi IV DPR RI
Hermanto mengatakan permasalahan
tenaga honorer ini akan menjadi bom
waktu jika tak kunjung diselesaikan.
Ia menegaskan, negara perlu hadir
memberikan kepastian kepada mereka
FOTO : RUNI/IW yang telah mengabdi hingga belasan
bahkan puluhan tahun.
Politisi Partai Keadilan Sejahtera ini
Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Michael Wattimena meminta ada pembahasan lebih lanjut
terhadap honorer penyuluh pertanian
akil Ketua Komisi IV pun belum tentu diberikan kepada dan perikanan, sebab kalau tidak
Michael Wattimena mereka. Karena itu, ia mengusulkan diselesaikan dalam proses seperti ini
selaku pimpinan adanya revisi terbatas Undang-Undang akan jadi bom waktu, yang lain sudah
Komisi yang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur ada yang menjadi PNS, sudah jelas
W bermitra dengan Sipil Negara (UU ASN). statusnya sedangkan mereka masih
Kementerian Pertanian menyebutkan “Saya mengusulkan revisi terkatung-katung.
saat ini setidaknya terdapat 25 ribu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Menurutnya, pemerintah perlu
orang honorer penyuluh pertanian tentang Aparatur Sipil Negara. Tanpa juga memperhatikan nasib keluarga
yang masuk kategori THL-TB yang melakukan revisi, maka jangan pernah penyuluh, misalnya rata-rata mereka
tersebar di seluruh Indonesia. Jumlah kita bermimpi ‘ayam akan tumbuh mempunyai anak 2 berarti ada 4 orang
tenaga honorer sebesar ini yang belum gigi’ karena tidak akan pernah mungkin yang harus dinafkahi, sementara jumlah
diangkat CPNS oleh pemerintah. memperjuangkan honorer yang honor yang diterima tidak memadai.
Menurut Michael, salah satu yang sudah mengabdi selama 10 sampai Tentunya, tuntutan akan status maupun
menjadi persoalan dalam proses 20 tahun, karena faktor usia masih kesejahteraan mereka harus menjadi
rekrutmen adalah banyaknya tenaga menjadi penghambat mereka diangkat perhatian pemerintah.
honorer yang telah melebihi batasan menjadi PNS,” tegas Michael saat “Karena itu sebenarnya tuntutan
usia untuk mengikuti proses rekrutmen Rapat Gabungan antara DPR RI dengan yang lebih riil itu bukan hanya
CPNS. Ia sangat menyanyangkan hal pemerintah, awal Juni lalu. status mereka, tetapi juga harus
tersebut. Padahal tak sedikit diantara Untuk itu, politisi Partai Demokrat itu diseimbangkan dengan tingkat
mereka yang telah mengabdi kepada berharap, rapat gabungan yang telah kesejahteraannya,” imbuh Hermanto
negara selama kurun waktu 10 tahun. diinisiasi DPR RI bersama sejumlah kepada Parlementaria, usai Rapat
Tak hanya status pekerjaaan, reward Kementerian terkait ini menghasilkan Gabungan antara DPR RI dengan

10 PARLEMENTARIA 161 XLVIII 2018