Page 11 - MAJALAH 161

LAPORAN UTAMA
LAPORAN UT AMA
AMA
LAPORAN UT

dan Perikanan, hingga Kementerian
Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
“Kemudian ada juga tenaga-tenaga
fungsional lain yang berstatus belum
K2 dan sudah mengabdi pada negeri
selama sekian tahun seperti guru
swasta. Suka tidak suka ini juga harus
dipikirkan oleh negara, karena mereka
membantu kesulitan pemerintah dalam
mencerdaskan anak bangsa,” kata
Agung kepada Parlementaria, usai
Rapat Gabungan.
Dia menjabarkan, upah yang
diterima guru-guru swasta dengan
melakukan pengabdian hanya berhonor
Rp100 ribu sampai dengan Rp400
FOTO : RUNI/IW kehidupan rumah tangga mereka
ribu per bulan, padahal tuntutan
semakin hari semakin naik, seperti
Anggota Komisi IV DPR RI Hermanto beban tarif listrik, bahan bakar dan
kebutuhan pokok lainnya. Menurutnya,
pemerintah mempunyai kepentingan
pemerintah yang dipimpin oleh Wakil Menua Proses Alami, Bukan terhadap regulasi khususnya di UU ASN
Ketua DPR RI Utut Adianto itu. Kehendak Pekerja untuk bisa mendapatkan tenaga yang
Ia menambahkan, apa guna Persoalan tenaga honorer juga memiliki kemampuan kompetensi yang
statusnya tinggi atau sudah PNS, tetapi menjadi perhatian Anggota Komisi bagus.
kesejahteraannya rendah. Untuk itu ia IV DPR RI Agung Widyantoro. Ia “Silahkan uji kemampuan,
mendorong untuk menciptakan prinsip mendorong agar pemerintah segera tapi jangan sampai mematahkan
keseimbangan, sehingga, semakin menuntaskan persoalan terkait nasib pengorbanan mereka,. Kalau tidak
pegawai itu berprestasi, semakin tinggi 438.580 tenaga honorer K2. Ia juga lulus dalam tahapan kualifikasi buatkan
juga apresiasi yang diberikan. meminta pemerintah tidak hanya fokus kebijakan afirmasi yang berangkat dari
“Kalau statusnya dari honor, kepada tenaga pendidik dan tenaga kedekatan kesejahteraan,” tegasnya.
kemudian ditingkatkan menjadi PNS kesehatan. Agung menilai, tenaga honorer yang
itu kan terjadi peningkatan juga ada Politisi Partai Golkar itu menuturkan, telah berusia di atas 35 tahun sehingga
promosi. Bersama dengan itu juga ada tenaga-tenaga honorer lain yang tidak bisa mengikuti proses penerimaan
harus diselesaikan tentang hak dan juga sama pentingnya dengan tenaga CPNS yang merupakan suatu proses
kewajibannya terutama untuk bisa pendidik dan tenaga kesehatan, seperti alami. Menurutnya, itu bukan kehendak
meningkatkan kesejahteraan penyuluh tenaga penyuluh di Kementerian sendiri dari para honorer itu. Mereka
itu,” kata Hermanto menambahkan. Pertanian, Kementerian Kelautan mengabdi sampai belasan bahkan
puluhan tahun, tapi kebijakan belum
segera diputuskan.
“Pada Rapat Gabungan ini,
mari dengan arif dan bijak kita
menyelamatkan nasib mereka. Kalau
masih memungkinkan berdasarkan
aturan UU, tentu bisa kita lakukan revisi.
Kalau ada anggaran, beri tambahan
kesejahteraan,. Toh pemerintah sudah
meningkatkan kesejahteraan pejabat
pemerintah,” harapnya menutup sesi
wawancara.
Berdasarkan data Kementerian
Pertanian, jumlah tenaga Penyuluh
Pertanian yang berstatus PNS hanya 30
persen dari jumlah petugas Penyuluh
FOTO : RUNI/IW Pertanian yang telah bekerja pada
bagian desa binaan. Sisanya telah diisi
Anggota Komisi IV DPR RI Agung Widyantoro oleh petugas penyuluh yang berasal
dari THL-TB. MP, ANN/SF

161 XLVIII 2018 PARLEMENTARIA 11