Page 16 - MAJALAH 161

LAPORAN UTAMA

Indonesia

Kekurangan Guru

DPR RI meminta penjelasan dari pemerintah mengenai permasalahan tenaga
honorer pada Rapat Kerja Gabungan yang digelar awal Juni lalu. Hadir mewakili
pemerintah diantaranya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian
Keuangan, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, Kementerian Dalam Negeri,
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Kementerian Luar
Negeri, Kementerian Kesehatan dan Kementerian Agama.

sekolah satu ke sekolah yang lain yang
mengalami kelebihan,” imbuhnya.
Muhadjir menambahkan, tentunya
optimalisasi itu membutuhkan kerja
sama dan koordinasi yang baik dengan
pemerintah daerah. Sebab, berdasarkan
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (UU
Pemda), guru menjadi kewenangan
masing-masing provinsi, kabupaten/
kota. Sehingga kewenangan untuk
melakukan mutasi guru itu mutlak di
tangan para pemerintah daerah.
Sementara itu, Direktur Jenderal Bina
Keuangan Daerah, Kementerian Dalam
Negeri Syarifuddin mengingatkan, jika
FOTO : RUNI/IW menjadi CPNS, keuangan daerah akan
ratusan ribu tenaga honorer K2 diangkat

terbebani Rp8,4 triliun pada tahun ini.
Mendikbud Muhadjir Effendy berdiskusi dengan Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sementara total nilai APBD seluruh
provinsi, kabupaten dan kota pada 2018
enteri Pendidikan dan guru. Sehingga, untuk mengatasi hal ini, mencapai Rp1.100 triliun. Sebagian besar
Kebudayaan (Mendikbud) termasuk untuk mengganti guru yang anggaran itu telah terserap untuk belanja
Muhadjir Effendy pensiun itu, memerlukan solusi jangka pegawai.
melaporkan, akan ada panjang. “Nilai total APBD Provinsi Rp400 triliun
Mlebih dari 200.000 tenaga “Total guru bukan PNS di sekolah dan Kabupaten/Kota Rp700 triliun. Dari
guru yang memasuki masa pensiun di negeri dan swasta 1.534.031. Kemudian jumlah itu, 40 persennya untuk belanja
tahun 2017 hingga 2021. Rinciannya, guru guru PNS di sekolah negeri, itu 1.378.940. pegawai. Kami menghitung beban
yang pensiun mulai 2017 sebesar 38.809 Kemudian, guru PNS di sekolah swasta keuangan daerah karena setiap tahun pasti
guru, kemudian tahun 2018 sebanyak adalah 104.135. Kemudian total sekolah mengantisipasi, jangan sampai misalnya
51.000 guru, tahun 2019 ada 52.000 guru, negeri dan swasta 1.430.285,” jelas ada pengangkatan K2 sebagai PNS,
tahun 2020 mencapai 72.000 guru, dan Muhadjir. tapi tak ada anggaran,”kata Sayrifuddin.
tahun 2021 sekitar 69.000 guru. Untuk mengatasi kekurangan guru
Muhadjir menjelaskan, jumlah guru itu, Muhadjir mengatakan pihaknya Pengangkatan Honorer Lihat
nasional saat ini sebanyak 3.170.296 juta akan melakukan berbagai upaya untuk Keuangan Negara
guru. Untuk guru bukan PNS di sekolah mengatasi permasalahan kekurangan Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo
negeri sebanyak 735.825 ribu, sedangkan guru di Indonesia. Salah satunya, kata mengatakan, pengangkatan tenaga
jumlah guru bukan PNS di sekolah Muhadjir, melakukan optimalisasi guru honorer K2 perlu memperhatikan tiga
swasta sebanyak 788.288. Ia mengakui, yang berlebih. “Optimalisasi guru yang hal utama. Tiga hal tersebut adalah
secara nasional Indonesia kekurangan berlebih dengan cara mutasi daru dasar hukum, validasi, dan kemampuan

16 PARLEMENTARIA 161 XLVIII 2018