Page 21 - MAJALAH 161

PENGAWASAN

DPR dan pemerintah adalah meminta
pemerintah membentuk Satuan Tugas
(Satgas) Pengawasan TKA.
“Rekomendasi ini telah dibuat
sejak 2016, dan telah direalisasikan
17 Mei Kemarin. Kami mengapresiasi
pembentukan Satuan Tugas (Satgas)
Pengawasan Tenaga Kerja Asing (TKA),
demi kedaulatan buruh Indonesia,” jelas
Dede dengan harapan Satgas tersebut
dapat dengan cepat berjalan sehingga
bisa meyakinkan masyarakat mengenai
pengawasan TKA.
DPR bersepakat tidak menolak TKA
bila sesuai aturan yang ada. Namun,
perlu adanya regulasi turunan tentang
FOTO : AZKA/IW penggunaan TKA, terkait peningkatan
kualitas pendidikan dan keahlian tenaga
kerja Indonesia dan tidak diskriminasi
Ketua Komisi IX DPR Dede Yusuf Macan Effendi upah antara pekerja lokal dan pekerja
asing.
Dede menjelaskan, yang cukup Sementara itu, Menteri
mejadi perhatian adalah tentang turnkey “Masalah pengawasan Ketenagakerjaan (Menaker) Hanif
project, dimana investor datang beserta Dhakiri menjelaskan pembentukan
dengan pekerja dari negara asalnya. ketenagakerjaan Satuan Kerja Pengawasan TKA akan
Dikhawatirkan yang dibawa adalah juga menjadi poin membuat pengawasan lebih ketat.
buruh kasar. Padahal, jelas itu dilarang Meski begitu pemerintah tetap
dalam UU. Terlebih, berdasarkan yang paling disoroti. membuka kesempatan bagi TKA.
data Kemenakertrans per Maret 2018 Unutk itu, dalam raker “Sikap pemerintah pertama,
menerangkan ada sekitar 126 ribu menyederhanakan tata cara perizinan
TKA yang ada di Indonesia. Angka itu pihaknya memberikan penggunaan TKA. Selain itu pemerintah
melonjak 69,85 persen dibandingkan beberapa juga akan memperkuat pengawasan
angka jumlah TKA pada Desember TKA dengan cara lebih terintegratif,”
2016, yang masih 74.813 orang. rekomendasi salah ujar Menaker Hanif.
“Untuk itu, kita terus mengundang satunya yaitu Kemudian, upaya untuk mendorong
pemerintah dan berkoordinasi agar ada pembentukan Satgas penggunaan tenaga kerja Indonesia pun
langkah strategis dalam menangani ditekankan. Hanif bilang pemerintah
masalah ini. Namun, sayangnya sikap untuk meningkatkan juga bersikap terus memastikan
pemerintah seolah-olah menutupi pengawasan terhadap adanya peralihan penggunaan pekerja
persoalan TKA. Padahal menurutnya, dari TKA ke Tenaga Kerja Indonesia
persoalan TKA menyangkut TKA ini,” dengan memastikan terjadinya transfer
kedaulatan NKRI dan kedaulatan keahlian.
buruh indonesia,” jelasnya, seraya yaitu pembentukan Satgas untuk Meski begitu, Satgas juga akan
menegaskan Pemerintah harus mampu meningkatkan pengawasan terhadap tetap memberikan sanksi bila terjadi
menjadi pelindung angkatan kerja TKA ini,” tandas politisi Partai Demokrat pelanggaran. Hanif bilang sanksi
Indonesia dengan tidak mengabaikan itu. yang diberikan tergantung pada jenis
kepentingan semua pihak. pelanggaran. Nantinya bila sanksi
Masalah lain yang cukup krusial Pembentukan Satgas berkaitan dengan bidang imigrasi, maka
adalah jumlah pengawas yang hanya Pembentukan Satuan Tugas pemberian sanksi akan dilakukan oleh
2.294 orang. Mereka harus mengawasi merupakan salah satu langkah yang pihak imigrasi. Begitu pula pada kasus
216. 547 perusahaan dan ratusan harus dilakukan oleh Pemerintah untuk yang lainnya.
ribu tenaga kerja asing. Berarti satu memberikan perlindungan terhadap Sebelumnya, Kemenaker
pengawas harus mengawasi sekitar 94 tenaga kerja lokal. Karenanya, Komisi membentuk Satuan Tugas (Satgas)
perusahaan legal. IX terus mendesak pemerintah untuk Pengawasan Tenaga Kerja Asing (TKA).
“Masalah pengawasan menjalankan rekomendasi Panja Pembentukan Satgas TKA berdasarkan
ketenagakerjaan juga menjadi poin Pengawasan TKA yang diberikan Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja
yang paling disoroti. Untuk itu, kepada pemerintah beberapa waktu (Menaker) Nomor 73 Tahun 2018. Satgas
dalam raker pihaknya memberikan lalu. Salah satu rekomendasi krusial tersebut terdiri dari 24 Kementerian dan
beberapa rekomendasi salah satunya Panja yang menjadi kesepakatan Lembaga (K/L). RNM/SF

161 XLVIII 2018 PARLEMENTARIA 21