Page 25 - MAJALAH 161

LEGISLASI

sehingga memberikan setiap daerah penamaannya berbeda-
landasan pada penguatan beda. “Yang setiap daerah berbeda-
karakter bangsa. beda, kalau di Jawa namanya pesantren,
Totok menegaskan kalau di Aceh namanya menasah, kalau
kembali agar definisi di Sumatera Barat namanya surau,”
pesantren dalam RUU ungkap Reni.
ini hendaknya dibahas Dari sisi historis, dia juga
secara komprehensif menjelaskan, seiring kedatangan
dan melingkupi jenis Portugal dan Belanda terjadi pemisahan
pendidikan agama yang ada antara pendidikan agama dan
di Nusantara. “Beberapa pendidikan umum. Jadi sesungguhnya
catatan penting saya kira, dalam pesantren, menasah, dan
mungkin perlu dielaborasi surau itu terjadi pembelajaran yang
konsep pesantren ini. komprehensif, bukan saja pendidikan
Pesantren tidak hanya agama tetapi juga pendidikan umum.
dipandang pada nama Sebagai pihak pengusul RUU,
saja, tapi definisinya perlu Reni mengungkapkan bahwa saat ini,
diperluas atau diperdalam,” secara implementatif masih terjadi
ungkapnya. ketimpangan terhadap Lembaga
Totok juga Pendidikan Keagamaan dan Pesantren,
mengungkapkan, mayoritas baik dalam hal persoalan anggaran
fraksi menyetujui gagasan maupun kebijakan. “Yang kami inginkan
dari dua pengusul RUU agar perhatian terhadap lembaga
tersebut. Namun, usulan pendidikan dan pesantren, dan
tersebut memang masih alhamdulillah mayoritas fraksi juga
alam rapat-rapat perlu diintegrasikan oleh dua fraksi setuju,” ujarnya.
pembahasan RUU ini, Wakil pengusul yakni PKB dan PPP. “Kan nanti Di pihak lain, Juru Bicara Fraksi PKB
Ketua Badan Legislasi dibawa di dalam Panja, tentu kita akan Nihayatul Wafiroh mengungkapkan
DPR RI Totok Daryanto membentuk Panja harmonisasi untuk bahwa draf usulan RUU dari fraksinya
Dmenjelaskan, lewat RUU melakukan pendalaman dari draf PPP terdiri dari 10 bab dan 199 pasal.
Lembaga Pendidikan Keagamaan dan dan PKB, disetujui ya,” imbuh Totok. Keseluruhan draf itu rencanaya tidak
Pesantren, pihaknya mendorong agar Selain itu dia juga mengungkapkan hanya mengatur tentang pendidikan
negara terlibat dalam memajukan bahwa pembahasan RUU ini dengan agama Islam aja, tapi juga empat agama
pendidikan agama, tidak hanya Agama pemerintah akan dimulai kalau RUU lain yang diyakini di Indonesia, yakni
Islam, tapi juga agama-agama lainnya Lembaga Pendidikan Keagamaan dan pendidikan keagamaan Kristen 20 pasal,
yang diakui Negara Indonesia. Pesantren sudah disepakati menjadi Katolik 20 pasal, Hindu 26 pasal, Buddha
“Jadi hendaknya undang-undang ini usul inisitif DPR. 30 pasal, dan Konghucu 13 pasal.
gagasan pokoknya mendorong supaya Rencananya, RUU ini nantinya akan
pendidikan keagamaan, baik itu Islam Kesamaan Pemahaman mengakomodasi pendidikan agama dan
dan agama lain maju dan menjadi Akan Pendidikan pesantren yang belum mendapatkan
landasan pembentukan karakter Dalam kesempatan rapat antara perhatian secara proporsional dari
bangsa,” jelas Totok saat mendengarkan Baleg dan pengusul, Ketua Fraksi kebijakan 20 persen anggaran biaya
masukan dari dua pengusul RUU PPP Reni Marlinawati yang menjadi pendidikan yang diamanatkan UUD.
Lembaga Pendidikan Keagamaan dan juru bicara di Baleg menyampaikan Menurut Nihayah, anggaran yang
Pesantren, Fraksi Partai Persatuan dalam beberapa hal terjadi kesamaan didapat untuk pendidikan diniyah dan
Pembangunan (PPP) dan Fraksi Partai pemahaman diantara dua pengusul, pesantren hanya 1,8 persen dari APBN
Kebangkitan Bangsa (PKB), di Ruang baik PPP dan PKB yang diwakil oleh juru yakni Rp 875 miliar. Dana itu digunakan
Rapat Baleg, Gedung DPR RI. bicara Nihayatul Wafiroh. untuk biaya pendidikan di sebanyak
Politisi Fraksi PAN ini berharap Reni menjelaskan, sebab musabab 76.566 madrasah diniyah takmiliyah,
dalam integrasi draf RUU tersebut, kenapa RUU ini diusulkan untuk 134.860 lembaga pendidikan Al-Qur’an
terjadi penyatuan gagasan yang belum menjadi undang-undang, karena dalam dan 28.961 pondok pesantren.
ada dalam RUU tersebut seperti sejarah pendidikan di Indonesia, jauh “Itu yang terdaftar, tapi masih
definisi dari pesantren itu sendiri. Dia sebelum sistem pendidikan nasional banyak yang belum terdaftar dan masih
menyarankan agar definisi pendidikan hadir, yakni sekitar tahun 1347, telah banyak jutaan santri di pesantren.
agama dan pesantren diperluas dan terjadi prosesi pendidikan. Awalnya Tentu jauh daripada cukup untuk bisa
diperdalam dengan pendidikan lain, lembaga pendidikan di Nusantara mengatakan negara ini berpihak pada
meskipun namanya bukan pesantren. menggabungkan kurikulum pendidikan pendidikan pesantren,” kata Nihayah
Usulan tersebut supaya pendidikan agama dan umum. dalam kesempatan yang sama.
keagamaan Islam dan agama lain maju, Meskipun ada kesamaan prinsip, di EKO/SF

161 XLVIII 2018 PARLEMENTARIA 25