Page 27 - MAJALAH 161

LEGISLASI

“Tidak sedikit orang
menjadi malas
mengisi SPT karena
dianggap rumit dan
membingungkan. Itu
perlu dijembatani
dengan konsultan
pajak yang
profesional,”

Hingga saat ini, Komisi XI dalam
pembahasan RUU Konsultan Pajak
sudah membentuk Panitia Kerja (Panja). FOTO : AZKA/IW
RUU tersebut telah masuk dalam
proses harmonisasi di tingkat Badan Anggota Komisi XI DPR Heri Gunawan
Legislatif (Baleg) DPR untuk dibahas. Ke
depan, tentu Komisi XI akan meminta diharapkan? Kalau ada, supply-nya dari Dengan begitu, diharapkan
masukan dari pihak-pihak yang mana saja? Lalu, proses sertifikasinya kesadaran masyarakat untuk membayar
berkompeten. bagaimana? Jika merujuk pada data pajak makin tinggi sehingga itu akan
Yang tak kalah penting untuk IKPI, saat ini di seluruh Indonesia hanya mendongkrak kepatuhan orang bayar
dipertimbangkan dengan sungguh- ada 4.500 konsultan pajak. Jumlah pajak yang bisa diukur dari makin
sungguh dalam pembahasan ke depan itu tentu sangat kecil untuk ukuran membaiknya tax ratio nasional.
adalah putusan Mahkamah Konstitusi negara dengan jumlah penduduk Dengan adanya UU Konsultan
(MK) atas UU Tentang Ketentuan Umum diatas 250 juta jiwa. Jepang saja dengan Pajak ini, maka apa yang digariskan di
dan Tata Cara Perpajakan (KUP) belum jumlah penduduk 123 juta memiliki Pasal 28 h Ayat 2 UUD 1945, tentang
lama ini. Merujuk putusan MK atas 74 ribu konsultan pajak,” tegas Heri “memberikan kesempatan masyarakat
permohonan perkara No.63/PUU- menambahkan. untuk memperoleh informasi atau
XV/2017 maka kewenangan untuk Karenanya, Legislator Dapil Jawa bimbingan perpajakan dari orang-orang
menerima kuasa wajib pajak tak lagi Barat IV ini berharap RUU Konsultan yang mempunyai kemampuan” dapat
menjadi otoritas konsultan pajak. Pajak nanti dapat menegaskan dilakukan oleh konsultan pajak yang
“Berdasar putusan itu maka kini konsultan pajak sebagai suatu profesi profesional. Dengan adanya konsultan
setiap pihak kini bisa menjadi kuasa yang diakui dan dilindungi dengan UU. pajak profesional, maka masyarakat
dari wajib pajak asalkan memahami Dengan begitu, proses sertifikasinya dapat tertolong. Dengan sendirinya
persoalan perpajakan. Oleh sebab juga bisa diatur dengan lebih ketat kesadaran bayar pajak bisa di-generate.
itu, dalam menyusun RUU Konsultan sehingga tidak semua orang bisa jadi Heri juga menegaskan bahwa salah
Pajak akan memperhatikan putusan MK konsultan pajak, harus ada sertifikasi satu poin penting yang harus diatur
tersebut,” tutur Heri. yang ketat sehingga tidak abal-abal. dalam RUU Konsultan Pajak adalah
Hingga kini terdapat sejumlah RUU Konsultan Pajak adalah peningkatan profesionalitas Konsultan
tantangan dalam upaya meningkatkan keniscayaan dan berkaitan dalam Pajak, proses sertifikasi yang ketat dan
penerimaan perpajakan, bagi Heri rangka meningkatkan penerimaan profesional sampai mekanisme apa saja
Gunawan pemasukan pajak bisa negara. Korelasinya terletak pada yang musti dipenuhi oleh seseorang
membaik, jika tingkat kepatuhan peningkatan literasi perpajakan yang bisa jadi konsultan pajak.
bagus. Tingkat kepatuhan bagus, jika nasional, dengan adanya konsultan “Hal lainnya adalah dengan
literasi pajak masyarakat juga bagus. pajak, orang tidak akan malas dan adanya konsultan pajak itu maka
Selanjutnya untuk meningkatkan bingung lagi dalam mengisi SPT setiap kebijakan pajak tidak boleh
kualitas literasi perpajakan nasional masing-masing. “Orang Indonesia menyimpang dari aturan utamanya,
dibutuhkan profesi konsultan pajak malas bayar pajak karena mengisi yakni Undang-Undang Perpajakan.
yang berfungsi sebagai advicer. SPT masih dianggap rumit. Kerumitan Jika dibuat menyimpang, kebijakan
Tentunya konsultan pajak yang ada ini karena pemerintahnya tidak itu menjadi lemah dan tidak memiliki
musti berkualitas dan tersertifikasi mempunyai data. Kalau data dari kekuatan untuk memaksa. Dampaknya
secara ketat. berbagai sumber sudah terkumpul, akan terlihat dari buruknya penerimaan
“Tantangan ke depan adalah apakah tentu tidak perlu lagi meminta WP negara dan juga tidak tumbuhnya
ada ketersediaan SDM konsultan untuk datang ke kantor pajak,” jelas kesadaran masyarakat untuk membayar
pajak yang memenuhi kriteria yang Heri. pajak,” pungkas Heri. HS/SC

161 XLVIII 2018 PARLEMENTARIA 27