Page 20 - MAJALAH 161

PENGAWASAN

SUMBER : NUSANTARA.NEWS

Satgas Jadi Solusi

Polemik TKA

Kebijakan pemerintah yang menggenjot arus masuk modal dengan mengorbankan
sisi pembangunan kemanusiaan terus menjadi perhatian semua pihak. Bahkan, pada
peringatan Hari Buruh yang berlangsung beberapa waktu lalu di Gedung DPR, banyak
buruh yang menyampaikan sejumlah refleksi atas persoalan yang terjadi di sektor
pekerja di Indonesia, salah satu yang krusial adalah polemik Tenaga Kerja Asing (TKA).

su TKA bermula dari langkah mencegah TKA ilegal masuk ke Ketua Komisi IX DPR RI Dede
pemerintah yang memandang dalam negeri. Namun, beberapa pihak Yusuf Macan Effendi mengatakan, TKA
perlu pengaturan kembali lain memandang Perpres tersebut diperbolehkan di Indonesia tapi harus
mengenai izin penggunaan TKA, tidak tepat. Pasalnya, di tengah tren memperhatikan kondisi pasar tenaga
Idengan pertimbangan untuk integrasi ekonomi kawasan, pemerintah kerja dalam negeri dan mewajibkan
mendukung perekonomian nasional dan seharusnya memberikan perlindungan pemberi kerja TKA mengutamakan
perluasan kesempatan kerja melalui terhadap kepentingan tenaga kerja penggunaan tenaga kerja Indonesia
peningkatan investasi, daya saing dan lokal dari gempuran TKA, bukan malah pada semua jenis jabatan yang
perluasan lapangan pekerjaan. Atas memberi kesempatan kerja bagi warga tersedia. TKA tetap dilarang menduduki
dasar pertimbangan tersebut, pada 26 negara asing di Indonesia. jabatan-jabatan tertentu sesuai dengan
Maret lalu, Presiden menandatangani Untuk itu, DPR RI yang memiliki UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Peraturan Presiden (Perpres) Nomor tanggung jawab salah satunya sebagai Ketenagakerjaan.
20 Tahun 2018 tentang Penggunaan pengawas tidak tinggal diam. Koordinasi “Penggunaan TKA harus dipastikan
Tenaga Kerja Asing. terus dilakukan, baik oleh Komisi yang ada knowledge transfer antara TKA
Keluarnya Perpres menuai pro bersangkutan yaitu Komisi IX DPR dengan pekerja Indonesia. Sebab,
kontra. Pemerintah menjelaskan Perpres bahkan sampai ketingkat Pimpinan DPR. eksistensi TKA diperbolehkan ke
bermaksud mengatur izin penggunaan Semua itu dilakukan agar perlindungan Indonesia agar terjadi proses alih
TKA, agar tercipta kepastian hukum, tenaga kerja lokal tetap pada pengetahuan,” jelas Dede beberapa
dan untuk mengendalikan TKA, serta koridornya. waktu lalu.

20 PARLEMENTARIA 161 XLVIII 2018