Page 15 - MAJALAH 161
P. 15
LAPORAN UTAMA
LAPORAN UT AMA
AMA
LAPORAN UT
honorer dikaji ulang, karena nyatanya
pemerintah memang membutuhkan
banyak tenaga berpengalaman. Fikri
mengaku miris dengan penyelesaian
honorer K2 yang berlarut-larut, karena
PP yang muncul pada 2005 itu hingga
kini belum menghasilkan penyelesaian.
Di sisi lain dia mengapresiasi upaya
yang dilakukan Kementerian Kesehatan
dengan mengangkat 4.400 bidan
pegawai tidak tetap (PTT) menjadi CPNS.
Bahkan banyak bidan PTT itu yang
berusia di atas 35 tahun, namun diangkat
CPNS karena lamanya pengabdian.
Pemerintah Tak Punya
FOTO : RUNI/IW Tenaga Honorer
Kemauan Politik Angkat
Wakil Ketua Komisi X DPR RI Sutan
Wakil Ketua Komisi X DPR RI Fikri Faqih Adil Hendra menilai pemerintah tak
memiliki kemauan politik atau political
serius, karena atas upayanya ikut will untuk mengangkat tenaga honorer
mencerdaskan kehidupan bangsa K2 menjadi PNS. Menurutnya, masalah
hingga ke pelosok-pelosok pedalaman, anggaran selalu menjadi alasan untuk
namun dengan imbalan jasa yang tidak mengangkat status para tenaga
minim. honorer ke jenjang yang lebih baik,
Selain itu menurut Fikri, fakta bahwa “Nasib tenaga honorer K2 meski pengabdian mereka sudah cukup
sekolah kekurangan guru juga tidak sudah menjadi perhatian lama.
terbantahkan. Misalnya, sekolah-sekolah di tingkat nasional. “Nasib tenaga honorer K2 sudah
dasar di daerah pegunungan dan Pengangkatan honorer menjadi perhatian di tingkat nasional.
pedesaan mudah ditemui sekolah tanpa menjadi PNS ini sebenarnya Pengangkatan honorer menjadi PNS ini
guru PNS, semuanya tenaga honorer. tergantung kemauan sebenarnya tergantung kemauan politik
“Kondisi tersebut tentunya sangat politik dari pemerintah. dari pemerintah. Mau tidak mengangkat
paradoks, pemerintah di satu sisi Mau tidak mengangkat mereka. Jika mau, masalah anggaran
kekurangan tenaga guru, namun di dan regulasi bisa dibicarakan bagaimana
sisi lain tidakmau mengangkat guru mereka. Jika mau, masalah teknisnya,” ungkap Sutan, usai Rapat
PNS baru, dengan alasan keterbatasan anggaran dan regulasi bisa Gabungan.
anggaran,” imbuh Fikri. dibicarakan bagaimana Anggota Fraksi Partai Gerindra DPR
Untuk itu, ia menilai sebaiknya teknisnya,” RI ini tak memungkiri, nasib tenaga
kebijakan PP tentang pengangkatan honorer K2 merupakan masalah
yang cukup kompleks. Karena terkait
masalah regulasi, anggaran, kebutuhan,
administrasi dan pemanfaatan pegawai
pemerintah di tiap instansi, sehingga
luasnya permasalahan rapat ini harus
dibahas oleh seluruh pihak yang
berkepentingan.
“Nasib honorer ini masalah yang
sangat kompleks, karena menyangkut
kepentingan banyak pihak. Dan sangat
terkait dengan kemampuan anggaran,
dan administrasi birokrasi yang luas dan
kompleks, sehingga perlu dibicarakan
dari semua sudut kepentingan,”
jelas politisi dapil Jambi itu sembari
FOTO : JAKA/IW mengatakan posisi politik DPR RI tetap
meminta pemerintah bisa mengangkat
Wakil Ketua Komisi X DPR RI Sutan Adil Hendra para tenaga honorer K2 menjadi CPNS.
SF
161 XLVIII 2018 PARLEMENTARIA 15
