Page 14 - MAJALAH 161

LAPORAN UTAMA

Validasi Data Jadi

Permasalahan Honorer

Gedung DPR RI, Jakarta, Senayan, awal
Juni lalu.
Terkait undang-undang ataupun
regulasi yang menghambat dalam
pengangkatan tenaga honorer itu
menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil
(CPNS), Djoko menilai hal itu bisa
direvisi. Namun menurutnya, sebelum
dilakukan revisi itu, ia meminta
adanya kesepakatan DPR RI dengan
pemerintah, bahwa permasalahan status
tenaga honorer K2 ini harus segera
diselesaikan.
“Mengenai UU, nanti kalau kurang
bisa kita revisi. Namun kita harus sepakat
dulu bahwa honorer K2 itu ada, dan
permasalahannya harus dipecahkan. Itu
harus menjadi sama dulu. Karena ada
yang bilang honorer K2 itu tidak perlu,
makanya kita harus sepakat dulu K2 itu
menjadi permasalahan kita, dan harus
segera diselesaikan,” tandas politisi
Partai Demokrat itu.
FOTO : RUNI/IW X DPR RI Abdul Fikri Faqih mengkritik
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi

ribuan tenaga honorer K2 yang nasibnya
Ketua Komisi X DPR RI Djoko Udjianto langkah pemerintah dalam menangani
tidak kunjung jelas, khususnya dalam
Rapat Gabungan antara Komisi-Komisi DPR RI dengan hal kesejahteraan.
Menurutnya, jika pemerintah hanya
perwakilan Kementerian pada Kabinet Kerja Presiden merujuk pada Peraturan Pemerintah
Joko Widodo–Jusuf Kalla mendapat apresiasi dari Nomor 56 Tahun 2012 tentang
berbagai pihak. Ketua Komisi X DPR RI Djoko Udjianto Perubahan kedua atas Peraturan
Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005
mengaku bersyukur dengan diadakannya Rapat tentang Pengangkatan Honorer menjadi
Gabungan ini. Melalui rapat ini, berbagai kendala CPNS, maka permasalahan tenaga
honorer K2 tidak akan pernah selesai.
dapat dikomunikasikan. Pasalnya, menurut PP itu, lebih dari
438 ribu tenaga honorer K2 tidak layak
joko mengutarakan, selama menyelesaikan masalah status Tenaga diangkat menjadi CPNS.
ini salah satu hal yang Honorer K2. “Pemerintah saat ini sama saja
menjadi kendala dalam “Selama ini, permasalahan itu telah menyerah dengan keadaan
memperjuangkan status seolah-olah selesai, tapi ini masih dan membiarkan rakyat yang telah
Dtenaga honorer Kategori menjadi masalah, karena tidak satu mengabdikan hidupnya untuk kemajuan
(K2) adalah sulitnya menyamakan pun Komisi atau kementerian yang bangsa, yaitu para guru honorer, yang
dan memvalidasi data. Menurutnya, mampu untuk menyelesaikan ini. sampai tidak jelas nasibnya,” kritik Fikri
permasalahan tenaga honorer K2 ini Makannya saya senang sekali ini saat Rapat Gabungan yang dipimpin
sudah lama sekali. Dengan hadirnya sudah betul-betul mengerucut. Komisi oleh Wakil Ketua DPR RI Utut Adianto itu.
hampir seluruh Komisi DPR RI dan X berkomitmen akan mengawal ini, Politisi PKS itu menilai para tenaga
pemerintah pada rapat gabungan ini, supaya permasalahan K2 ini selesai,” honorer, utamanya guru adalah yang
menjadi satu langkah positif untuk komitmen Djoko, usai rapat Gabungan di paling layak mendapatkan perhatian

14 PARLEMENTARIA 161 XLVIII 2018