Page 13 - MAJALAH 161
P. 13

LAPORAN UTAMA
                                                                                  LAPORAN UT
                                                                                  LAPORAN UT    AMA
                                                                                                AMA



                                                       menandatangi            memenuhi persyaratan sebagai
                                                       Rancangan Peraturan     ASN, akan diangkat menjadi pegawai
                                                       Pemerintah (RPP)        pemerintah dengan perjanjian kerja
                                                       terkait pengangkatan    (PPPK),” kata Imam.
                                                       6000 nakes yang tidak      Sementara itu, Anggota Komisi IX
                                                       lulus seleksi atau tidak   DPR RI Amelia Anggraini mengatakan
                                                       memenuhi persyaratan    permasalahan mendasar terkait
                                                       sebagai ASN karena      status tenaga honorer akibat tidak
                                                       usianya melebihi 35     adanya link and match antara
                                                       tahun agar segera       rencana pembangunan nasional dan
                                                       diangkat menjadi        kebutuhan birokrasi.
                                                       Pegawai Pemerintah         Menurutnya, diperlukan
                                                       dengan Perjanjian Kerja   ketegasan pemerintah untuk
                                                       (PPPK).                 menyelesaikan masalah status
                                                          “Sudah dilaporkan    pekerja honorer secara serius
                                                       Menteri Kesehatan,      dan holistik, karena menyangkut
                                                       katanya SK-nya tinggal   nasib ribuan tenaga honorer yang
                                                       menunggu tanda tangan   menggangtung di seluruh Indonesia.
                                                       Presiden. Hal ini sudah    “Jika perlu kita revisi saja Undang-
                                                       beberapa kali kami      Undang ASN itu supaya masalah
                                                       gaungkan di Komisi IX.   tenaga honorer K2 ini terselesaikan,”
               “Kita dengar dalam paparan     Karena itu kami mendesak kepada   ungkap politisi Partai NasDem ini.
            Kementerian Pendayagunaan         pemerintah khususnya Presiden       Politisi dapil Jawa Tengah itu juga
            Aparatur Negara dan Reformasi     Jokowi untuk segera menandatangi   mempertanyakan adanya perbedaan
            Birokrasi (PAN-RB), tenaga        itu dulu, sehingga mengurangi beban   data tenaga honorer kesehatan
            administrasi mencapai 60 persen.   negara dalam menyelesaikan
            Padahal untuk kementerian teknis   masalah honorer ini,” harap politisi
            seperti pendidikan, kesehatan,    PAN itu.
            pertanian, PUPR dan yang lain-      Anggota Komisi IX DPR
            lain, tenaga teknis itu lebih jauh   RI Imam Suroso DPR RI
            dibutuhkan. Bagaimana dengan nasib   berkomitmen akan terus
            tenaga teknis yang kalau di kesehatan   memperjuangkan para tenaga
            ada 6.091 orang dan sebagian      honorer K2 di seluruh Indonesia,
            diantaranya sudah diatas 35 tahun,”   baik yang ada di kementerian
            tambah politisi Partai Demokrat itu.  atau lembaga untuk menjadi
               Tetapi bagaimanapun,           ASN. Pengangkatan para tenaga
            sambungnya, pihaknya tetap        honorer K2 menjadi ASN akan
            mendukung pemerintah untuk        ditempuh lewat tes seleksi
            segera menyelesaikan persoalan    kembali. Semua kementerian dan
            tenaga honorer K2 yang tersisa    lembaga belum boleh membuka
            pada tahun 2014 tersebut. Menurut   formasi ASN baru, sebelum
            Dede, pemerintah harus menjadikan   menyelesaikan para tenaga
            persoalan ini sebagai prioritas. Sebab,   honorer K2-nya.
            ini menjadi cerminan dukungan       Politisi PDI Perjuangan itu
            pemerintah terhadap sektor Sumber   mengatakan, tenaga honorer K2
            Daya Manusia (SDM).               banyak sekali jenisnya, seperti
               “Jika pemerintah memiliki sikap   bidan Pegawai Tidak Tetap (PTT),
            untuk memberikan dukungan         dokter PTT, guru PTT, penyuluh
            kepada SDM, apakah itu pendidikan,   PTT, dan lain-lain. Kecuali,
            kesejahteraan, ataupun peningkatan   sambung Imam, tenaga sukarela
            status, kompetensi, saya pikir ini bisa   di Kementerian Sosial yang tidak
            mendorong bangsa kita bergerak,”   masuk kategori K2.
            tandas politisi dapil Jawa Barat itu.  “Para tenaga honorer K2 yang   antara Kementerian Kesehatan dan
                                              memiliki jenjang pendidikan minimal   KemenPAN-RB. Menurut Kemenkes,
            Menunggu Kebijakan                D3 dengan usia maksimal 35 tahun   tenaga honorer kesehatan berjumlah
            Presiden                          akan mendapat prioritas mengikuti   278.000, sedangkan dalam paparan
               Wakil Ketua Komisi IX DPR RI   seleksi ASN. Mereka yang lulus   KemenPAN-RB masih ada 6.091.000
            Saleh Partaonan Daulay meminta    otomastis diangkat menjadi ASN.   tenaga kesehatan honorer K2.
            Presiden Joko Widodo segera       Bagi yang tidak lulus atau tidak    ANN/SF


                                                                               161 XLVIII 2018  PARLEMENTARIA 13
   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18