Page 18 - MAJALAH 161

SUMBANG SARAN

Penyelesaian

Tenaga

Honorer K2

Dewi Sendhikasari D., S.IP., MPA
Peneliti Administrasi Publik pada
Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI

Salah satu wujud tata pemerintahan yang baik (good governance) yaitu adanya
pemerintahan yang demokratis. Menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) terutama Pegawai
Negeri Sipil (PNS) merupakan dambaan sebagian besar masyarakat Indonesia. PNS
sebagai unsur utama dalam menjalankan roda pemerintahan atau birokrasi.

eran PNS sangat Anggaran Pendapatan dan Belanja Atas kesepakatan 3 Komisi di DPR
menentukan berhasil Daerah (APBD). RI yaitu Komisi II, Komisi VIII, dan
tidaknya birokrasi berjalan Kategori tenaga honorer Komisi X bahwa tes dilakukan 1 kali.
untuk mencapai tujuan berdasarkan sumber pembiayaan yaitu Proses pendataan kembali dilakukan
Ppemerintahan. Hal ini tenaga honorer kategori 1 (THK1) yang karena adanya protes tenaga honorer
berarti PNS sebagai bagian dari dibiayai dari APBN/APBD, dan tenaga yang datanya tercecer. Usulan diajukan
ASN menjadi tonggak berjalannya honorer kategori 2 (THK2) yaitu yang oleh Pejabat Pembina Kepegawaian
pemerintahan yang merupakan salah dibiayai bukan dari APBN/APBD atau (PPK) terdapat 673.737 tenaga honorer.
satu pilar terwujudnya good governance Non APBN/APBD. Kemudian yang mengikuti ujian
bersama 2 (dua) pilar lainnya yaitu Menurut data dari Kementerian sebanyak 648.462 tenaga honorer yang
sektor swasta dan civil society. Pendayagunaan Aparatur Negara dan disebut THK2, dan yang lulus sebanyak
Pada kenyataannya dalam Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB), 209.872 THK2.
menjalankan birokrasi pemerintahan pendataan awal pada periode ke-1 Dengan demikian total tenaga
tidak hanya dilakukan oleh (2005-2009) terdapat 920.702 tenaga honorer (THK1 dan THK2) yang
PNS, tetapi juga dilakukan oleh honorer. Jumlah tenaga honorer yang diangkat tahun 2005-2014 adalah
tenaga honorer. Hal ini kemudian telah diproses CPNS pada tahun 2005- sebanyak 1.070.092 orang. Dari proses
menimbulkan permasalahan tersendiri 2009 melalui PP Nomor 48 Tahun 2005 seleksi tenaga honorer menjadi CPNS
terutama terkait dengan status Jo. PP Nomor 43 Tahun 2007 yaitu yang telah dilakukan Pemerintah
dan kesejahteraannya. Oleh karena sebanyak 860.220 orang THK1 yang tersebut, jumlah tenaga honorer K-2
itu, kemudian muncul Peraturan diangkat tanpa tes setelah memenuhi (THK2) yang tidak lulus tes sebanyak
Pemerintah (PP) untuk mengakomodasi kriteria yang dipersyaratkan yaitu: 438.590 orang. Melalui PP ini tenaga
permasalahan tenaga honorer tersebut. Diangkat pejabat yang bersangkutan di honorer yang diangkat menjadi CPNS
Adapun pengertian tenaga honorer Instansi Pemerintah; Pada 31 Desember terakhir pada Desember 2014.
menurut Peraturan Pemerintah Nomor 2005, telah bekerja paling sedikit 1 Selain itu, sejak diundangkannya
48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan tahun secara terus menerus; Pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun
Tenaga Honorer Menjadi Calon 1 Januari 2006, telah berusia paling 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
Pegawai Negeri Sipil, adalah seseorang rendah 19 tahun dan paling tinggi 46 (UU ASN), banyak terjadi perubahan
yang diangkat oleh Pejabat Pembina tahun. paradigma mengenai PNS. Hal ini
Kepegawaian atau pejabat lain dalam Sedangkan sebanyak 60.482 THK1 diantaranya mengenai pengadaan
pemerintahan untuk melaksanakan tidak dapat diangkat karena tidak CPNS yang kemudian diangkat menjadi
tugas tertentu pada instansi memenuhi kriteria. Kemudian pada PNS. Dalam UU ASN disebutkan bahwa
pemerintah atau yang penghasilannya periode ke-2 (2010-2014), melalui PP 56 Aparatur Sipil Negara adalah profesi
menjadi beban Anggaran Pendapatan Tahun 2012 Pasal 6A ayat (2), dilakukan bagi PNS dan pegawai pemerintah
dan Belanja Negara (APBN) atau tes bagi THK2 untuk menjadi CPNS. dengan perjanjian kerja (PPPK) yang

18
PARLEMENTARIA
161 XLVIII 2018
18 PARLEMENTARIA 161 XLVIII 2018