Page 19 - MAJALAH 161

SUMBANG SARAN

Penyelesaian

Tenaga

Honorer K2

FOTO : ANDRI/IW

Tenaga Perawat Honorer tuntut kepastian status
bekerja pada instansi pemerintah. Kementerian Pendidikan dan dan jika lulus akan diangkat menjadi
UU ASN tersebut diharapkan Kebudayaan. PNS.
mampu menjawab persoalan tenaga Dalam rapat gabungan tersebut Tenaga honorer yang tidak
honorer. Namun kenyataannya tidak dibahas mengenai kronologis memenuhi persyaratan akan dibuka
demikian. Oleh karena itu, kemudian penanganan tenaga honorer yang kesempatan mengikuti tes PPPK dan
muncul gagasan dilakukannya revisi telah dilakukan dan data jumlah tenaga jika lulus akan diangkat menjadi PPPK.
pada UU ASN tersebut. Salah satu poin honorer yang ada saat ini. Rapat Bagi Tenaga honorer yang tidak lulus
revisi UU ASN adalah pengangkatan gabungan tersebut menghasilkan 2 maka akan diberi kesempatan bekerja
tenaga honorer yang telah bekerja kesimpulan yaitu: Pertama, Pemerintah sesuai kebutuhan instansinya dan
di institusi atau lembaga pemerintah akan menyelesaikan status THK2 yaitu peraturan perundangan yang berlaku,
menjadi PNS. sebanyak 438.590 orang sesuai dengan dengan gaji sesuai UMR di daerahnya.
Pasca UU ASN ditetapkan sejak 2014 ketentuan yang berlaku. Dengan adanya pertemuan
yang lalu, maka proses pengangkatan Kedua, DPR RI dan Pemerintah antara DPR RI dengan pemerintah
harus melalui seleksi, sehingga tidak sepakat untuk kembali mengadakan tersebut, diharapkan menjadi titik
bisa diangkat secara otomatis. Oleh rapat kerja gabungan lanjutan pada terang dalam penyelesaian tenaga
karena itu, DPR RI dan KemenPAN-RB Senin, 23 Juli 2018 dengan agenda honorer saat ini. Usulan-usulan dari
telah sepakat untuk membahas revisi Tahapan Penyelesaian Tenaga Honorer Pemerintah tersebut diharapkan dapat
UU ASN yang diharapkan menjadi K-2 yang akan mengundang juga dikoordinasikan dengan DPR RI. Selain
payung hukum dalam pengangkatan Kementerian Pertanian, Kementerian itu, DPR RI terus mendorong proses
tenaga honorer yang masih banyak Kelautan dan Perikanan serta penyelesaian tenaga honorer ini agar
jumlahnya di Indonesia. Kementerian Lingkungan Hidup dan segera mendapatkan kejelasan status
Pada tanggal 4 Juni 2018 yang lalu, Kehutanan RI. dan peningkatan kesejahteraan yang
DPR RI mengadakan rapat gabunngan Dalam rapat tersebut, KemenPAN- layak.
bersama Pemerintah. DPR RI dalam RB juga menjabarkan usulan langkah DPR RI bersama pemerintah
hal ini dihadiri oleh Komisi I, Komisi penanganan tenaga honorer yaitu harus terus berupaya mencari solusi
II, Komisi IV, Komisi VIII, Komisi IX, dengan updating terhadap 438.590 terbaik yang dapat dilakukan untuk
Komisi X, dan Komisi XI. Sedangkan THK2, validasi yang fokus pada penyelesaian tenaga honorer tersebut,
dari pihak pemerintah dihadiri oleh tenaga pendidik dan kesehatan, serta terutama aturan yang jelas guna
KemenPAN-RB, Kementerian Dalam pemilahan data yang disesuaikan menjadi payung hukum bagi status
Negeri, Kementerian Keuangan, dengan peraturan perundang- tenaga honorer nantinya. Termasuk
Kementerian Kesehatan, Kementerian undangan. Tenaga honorer yang penyelesaian PP tentang manajemen
Agama, Kementerian Perencanaan memenuhi persyaratan maka akan PPPK yang diharapkan bisa menjadi
Pembangunan Nasional/Bappenas, dibuka kesempatan mengikuti tes CPNS salah satu solusi untuk menindaklanjuti
Kementerian Luar Negeri, dan sesuai peraturan perundang-undangan pemasalahan ini.

19
PARLEMENTARIA
161 XLVIII 2018
161 XLVIII 2018 PARLEMENTARIA 19