Page 18 - MAJALAH 108

LAPORAN UTAMA

Pada Juni 2013, Komisi II DPR
mampu menyelesaikan salah
satu Rancangan Undang-Undang
(RUU) Daerah Otonom Baru (DOB)
terkait pembentukan Kabupaten
Musi Rawas Utara di Prov. Sulawesi
Selatan hingga di sahkan menjadi
Undang-Undang pada Paripurna
DPR.

Lebih lanjut, masih di bulan Juni,
seluruh fraksi di Komisi II DPR ber-
sepakat untuk membahas RUU
Perubahan Atas UU No.23 Tahun
2006 tentang Administrasi Kepen-
dudukan, kesepakatan tersebut ter-
cipta saat Raker dengan Mendagri
Gamawan Fauzi. Menurut beberapa
fraksi revisi ini salah satunya berkai-
tan dengan KTP elektronik, dimana
semua fraksi meminta menghapus
Jateng, dan Bangkalan. Dalam acara sudah sejauh mana Program Sistem masa berlaku e-KTP yang hanya 5
ini ditemukan adanya selisih data Informasi Data Pemilih (SIDALIH) tahun dan menerapkan e-KTP yang
kependudukan yang cukup tinggi dapat membantu KPU untuk berlaku seumur hidup kecuali ada
antara Pemerintah Pusat, Pemerin- memutakhirankan data pemilih sari perubahan elemen data.
tah Daerah dan Komisi Pemilihan sisi kemanfaatannya.
Umum (KPU). Juli 2013, Komisi II DPR mendo-
Menanggapi pernyataan tersebut, rong dibentuknya peradilan perta-
Pada Maret 2013, Komisi II DPR anggota KPU Hadar Nafis Gumay nahan, menurut Wakil Ketua Komi-
melakukan pergantian pimpinan, menjelaskan, bahwa dalam rangka si II DPR Abdul Hakam Naja, saat
Politisi PDIP Arif Wibowo menggan- membantu penyelenggaraan mendampingi Ketua DPR Marzuki
tikan Ganjar Pranowo selaku Wakil Pemilu 2014 yang lebih berkualitas, Alie menerima wakil Masyarakat
Ketua Komisi II DPR, penggantian khususnya untuk menyediakan Desa Paya Bagas, dan Wakil Kelom-
Ganjar Pranowo dilakukan karena daftar pemilih, KPU memanfaatkan pok Tani Bandar Rejo, Desa Naga
saat itu ia tengah sibuk dalam pen- sistem informasi dan teknologi yang Kesiangan Sumatera Utara, Problem
calonannya sebagai Calon Gubernur dinamakan Aplikai Sistem Informasi sengketa pertanahan di Indonesia
Jawa Tengah. Data Pemilih (SIDALIH). “Sistem ini ini seperti gunung es, oleh karena
adalah sebuah sistem informasi itu saat ini DPR tengah membahas
Berkomitmen Kawal berbasis teknologi komputer RUU Pertanahan ini.
Pemilu 2014 (aplikasi) yang digunakan KPU untuk
membantu petugas dalam proses “Dalam RUU Pertanahan yang
pemuktakhiran dan penyusunan diajukan kita memang mendorong
Selanjutnya, pada Mei 2013, Komi- daftar pemilih,”kata anggota KPU agar dibuat sebuah peradilan perta-
si II DPR dalam berbagai kesempatan Hadar Nafis Gumay. nahan khusus, dimana dalam pera-
rapatnya, berkomitmen akan terus dilan tersebut akan membicarakan
mengawal Pemilu 2014 dan me- Fungsi utama SIDALIH, ujar permasalahan tanah yang lebih
nyelesaikan tugas kedewanan pada Hadar Nafis, antara lain mencakup spesifik lagi dibanding peradilan
periode ini “Sebagai bentuk komit- konsolidasi data pemilih, pemilihan umum,”jelas Hakam.
men perwakilan rakyat di Parlemen, dan pemutakhiran dan sosialisasi.
Komisi II DPR berkomitmen akan te- “Sampai saat ini SIDALIH membantu September 2013, dibulan ini,
rus mengawal dan menjaga prinsip proses pemutakhiran mulai dari Komisi II DPR meminta pengumu-
luber, jurdil sebaik-baiknya dalam analisis DP4, menggugah DPT man Daftar PemilihTetap (DPT) un-
Pemilu 2014,” kata Ketua Komisi II Pemilu terakhir, Sinkronisasi DP4 dan tuk di tunda ini dikarenakan Masih
DPR Agun Gunanjar saat RDP de- DPT Pemilu terakhir, distribusi data banyak yang harus diverifikasi dan
ngan Dirjen Dukcapil Kemendagri. pemilih (model A.KPU) ke seluruh divalidasi, walaupun Sekjen KPU Ir-
KPU Kab/Kota, dan menyusun man menyatakan 99% data DPT su-
Dibulan Mei ini juga, dalam RDP pemilih kedalam TPS (model A.0 dah akurat.
dengan KPU dan Bawaslu, Komisi II KPU,” jelasnya.
DPR meminta penjelasan KPU terkait Pergantian pimpinan Komisi II DPR

18 PARLEMENTARIA EDISI 108 TH. XLIII, 2013