Page 21 - MAJALAH 108
P. 21
jangan double standar. Sekarang ka yang saat itu masih Ketua Komisi. asasi. Tim Komisi III yang kemudian
begitu reaktifnya polisi, LS segera memeriksa laporan ini ke rumah
diinvestigasi dan ditetapkan jadi Pengaduan Publik sakit, langsung meminta aparat
tersangka,” kata anggota Komisi III segera memulangkan jenazah
Edi Ramli Sitanggang. Setiap hari Selasa, Komisi III selalu kepada keluarganya. Keluarga lain
mengupayakan untuk menerima yang juga menyampaikan aspirasi
Apresiasi diberikan kepada KPK pengaduan publik yang mendapat ke komisi hukum ini adalah ibunda
ketika berhasil menangkap tangan masalah dalam upaya mencari Raffi Ahmad. Ia mengeluhkan
kasus suap yang dilakukan Mario keadilan. Kegiatan ini sekaligus penanganan kasus anaknya oleh
C. Bernardo pengacara dari kantor dalam kerangka pengawasan BNN yang disangka memiliki
Hotma Sitompul kepada seorang terhadap kinerja aparat penegak psikotropika/zat katinona tidak
oknum pegawai MA, Djodi Supra- hukum, apakah mereka sudah sesuai aturan perundangan.
tman. Uang suap sebesar Rp.128 bekerja dengan benar. Akhir
juta dalam amplop berwarna coklat Januari, mantan wartawan Metro Cukup panjang daftar pengaduan
berhasil disita. Ini membuat sang- TV Luviana mengadukan kekerasan publik yang telah disampaikan ke
kaan publik soal aksi mafia peradi- yang diperolehnya saat melakukan Komisi III sepanjang tahun 2013,
lan yang mengatur perkara di MA, aksi unjuk rasa bersama anggota termasuk Sanusi Wiradinata yang
benar adanya. Sejumlah anggota AJI (Aliansi Jurnalis Independen) melaporkan aksi mafia peradilan
komisi bersuara agar momentum ini di depan kantor Partai Nasdem di oleh seorang oknum pengacara.
digunakan untuk membongkar aksi Jakarta. Niat hati ingin menyerahkan Ia datang ke ruang rapat komisi
busuk para mafia pengatur kasus. rekomendasi dari Komnas HAM dan hukum membawa sejumlah bukti
Komnas Perempuan kepada Surya dengan pengawalan khusus 4 orang
Keprihatinan mendalam me- Paloh, pemilik Metro TV yang juga petugas dari Lembaga Perlindungan
nyeruak karena sepanjang Agustus pengurus partai Nasdem. Polisi Saksi dan Korban. “”Kita sepakat
lalu 4 polisi telah gugur dalam se- menurut mereka membiarkan kasus tidak ada tempat bagi mafia hukum
rangkaian aksi teror penembakan. kekerasan yang dilakukan oleh di negara ini. Mereka bergerak
Rasa duka sekaligus dukungan simpatisan partai itu. karena kita memberi ruang kepada
mengemuka dari ruang rapat Komisi penegak hukum untuk melanggar
bidang hukum ini. Kebijakan sejum- Pengaduan lain datang dari hukum. Jadi jangan halangi lagi
lah Polda untuk melengkapi ang- keluarga yang melaporkan jenazah pemberian sanksi bagi penegak
gotanya dengan rompi anti peluru terduga terorisme ditahan aparat hukum yang melanggar UU. Ini
didukung, namun yang paling pent- kepolisian sampai 26 hari di perlu diatur dalam revisi RUU KUHAP
ing adalah menjaga moral force. ”Ini ruang jenazah RS Polri Kramat Jati dan KUHP,” demikian Nudirman
aksi teror yang harus dikalahkan, Jakarta. Kebijakan tersebut dinilai Munir. (iky) Foto:Wahyu/Parle.
moral force polisi perlu ditingkat- tidak sesuai aturan perundang-
kan,” begitu kata Gede Pasek Suardi- undangan dan melanggar hak
KOMISI IV
Pemerintah Perlu Jamin Untuk mencegah krisis pangan Komisi IV meminta penjelasan
Terwujudnya Kemandirian di Indonesia, ketahanan pangan Kementerian Pertanian mengenai
dan Kedaulatan Pangan mutlak diperkuat, karena pangan progres program swasembada
merupakan kebutuhan dasar dan swasembada berkelanjutan 5
manusia yang paling utama dan komoditas utama pertanian.
Memasuki tahun 2013 kekhawatir- pemenuhannya merupakan bagian
an semakin parahnya krisis pangan dari hak asasi manusia yang dijamin “Intinya bisakah pada akhir tahun
menghantui sebagian besar nega- di dalam Undang-Undang Dasar 2014 mencapai swasembada dari
ra-negara di dunia, termasuk Indo- Negara Republik Indonesia Tahun 5 komoditas pangan tersebut, dan
nesia. Komisi IV Dewan Perwakilan 1945 sebagai komponen dasar kalau tidak bisa apa kendalanya,
Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) untuk mewujudkan sumber daya serta tidak boleh terjadi fluktuasi
yang memiliki fungsi dan tugas bi- manusia yang berkualitas. harga di pasar,” kata Wakil Ketua
dang pertanian, perkebunan, ke- Komisi IV Firman Subagyo, kepada
hutanan, kelautan, perikanan, dan DPR mengharapkan Pemerintah Parlementaria, baru-baru ini.
pangan, menginginkan Pemerintah mencapai target swasembada 5
menjamin terlaksana dan terwujud- komoditas pangan utama yaitu padi, Untuk itu Komisi IV meminta Men-
nya kemandirian dan kedaulatan jagung, kedelai, gula dan daging, teri Pertanian untuk melaksanakan
pangan. sesuai dengan yang direncanakan. progres penyerapan anggaran un-
PARLEMENTARIA EDISI 108 TH. XLIII, 2013 21