Page 20 - MAJALAH 108

LAPORAN UTAMA

Dalam setiap proses uji kepatutan anggota Komisi III dari FPDIP Ahmad Agustus itu berlangsung tertutup.
dan kelayakan keterlibatan publik Basyarah juga bersuara keras. “Kita putuskan rapat ini berlangsung
selalu menjadi menjadi perhatian. Ketika anggota lain menyebut tertutup karena kita ingin mencari
Sejumlah masukan yang diperoleh nama Sutarman seperti Superman, akar masalah sesungguhnya, jadi
dari LSM, mahasiswa dan komponen ia memilih penggambaran yang para Kalapas bisa bicara tanpa be-
masyarakat lain terbukti sangat berbeda. “Nama Sutarman menjadi ban,” kata Wakil Ketua Komisi III Al
membantu dalam mengeksplorasi Superman barangkali itu bercanda Muzammil Yusuf yang memimpin
kemampuan para calon. Kejelian tapi ini sangat penting. Nama jalannya sidang.
dalam memilih dan mengajukan Sutarman itu memang harus
pertanyaan membuat sejumlah menjadi Superman dan tidak Dalam pertemuan itu Anggota
kandidat gelagapan. Barangkali boleh menjadi ‘Setirman’ apalagi Komisi III dari FPG Nudirman Munir
meminta penjelasan terkait realisasi
pembangunan lapas dengan
anggaran sebesar Rp.1 triliun
sesuai Inpres no.1/2010. Ia juga
mengkritisi keputusan pemerintah
mengeluarkan PP no.99/2012
tentang Pengetatan Remisi untuk
narapidana korupsi, narkotika
dan terorisme dinilai tidak tepat.
Sejumlah temuan menunjukkan
kebijakan itu malah membuat
para napi menjadi frustasi karena
upaya mereka untuk berubah
menjadi lebih baik tidak mendapat
apresiasi. Menurutnya dalam UU
dijelaskan lapas adalah tempat
pembinaan bukan balas dendam.
Prinsip pembinaan kalau berbuat
baik akan ada reward, pengurangan
hukuman. Setelah PP 99, upaya
remisi diperketat sejumlah napi
menjadi hilang harapan, jadi agresif.
“Seharusnya kalau mau menambah
itulah sebabnya ada yang menyebut ‘Setorman’. Apakah itu ‘Setirmen’ efek jera beri hukuman maksimal
kursi di Komisi III ibarat kursi panas karena Kapolri yang mudah disetir 20, 30 tahun, seumur hidup kalau
bagi kandidat yang sering memakan oleh kepentingan tertentu, apalagi perlu,” tandasnya.
korban. Hakim Daming Sanusi Kapolri yang menyetor pada
misalnya saat fit and proper test atasannya. Tidak boleh Sutarman P e r te n g ah an M e i, p u b l i k
keseleo lidah, menyebut korban dan menjadi ‘Setirman’ atau ‘Setorman’ dikejutkan dengan beredarnya
pemerkosa sama-sama menikmati. tapi harus menjadi Superman,” laporan PPATK tentang seorang
Pengalaman lain juga dialami paparnya. anggota polisi berpangkat Aiptu
kandidat hakim konstitusi Dr. Djafar yang memiliki rekening gendut
Albram, SH yang salah menyebutkan Pengawasan dan Anggaran dengan jumlah total transaksi Rp.1,5
sila kedua dan keempat Pancasila. triliun. Ini mengingatkan banyak
Media dan publik menyoroti insiden Sepanjang tahun 2013, Komisi pihak pada temuan serupa yang
ini, sebagian menyampaikan aspirasi III banyak menyoroti permasalah- sempat diekspos daftar perwira
agar meminta Komisi III untuk tidak an yang terjadi di Lembaga Pema- tinggi kepolisian yang juga terendus
meloloskan mereka. “Kami meminta syarakatan. Mulai dari sidak Wa- punya rekening gendut. Bedanya
DPR tidak meloloskan hakim Daming men Denny Indrayana dari lapas kali ini aparat korps Bhayangkara ini
Sanusi menjadi hakim agung karena ke lapas, temuan produksi ekstasi, lebih sigap, Aiptu LS yang bertugas
telah melukai perasaan rakyat,” kata pesta seks dan narkoba seorang di Papua segera ditangkap dan
juru bicara aliansi LSM STPA, Ilma bandar di lapas, kasus napi koruptor dijadikan tersangka. “Kalau dulu
Sovri Yanti. Belakangan 2 kandidat hilang malam pulang pagi sampai ada rekening gendut melibatkan
ini memang tidak diloloskan. kepada kerusuhan antar napi atau perwira tinggi, laporan PPATK itu-
dengan sipir. Untuk mengurai per- kan raib ditelan bumi. Ini jangan
Pertengahan Oktober, pada saat masalahan itu komisi hukum secara artinya kepolisian itu tumpul ke
uji kepatutan dan kelayakan calon khusus mengundang para Kalapas atas runcing ke bawah, harusnya
Kapolri Komjen Pol. Sutarman dari seluruh Indonesia. Rapat akhir azas kesetaraan perlu diperhatikan

20 PARLEMENTARIA EDISI 108 TH. XLIII, 2013