Page 16 - MAJALAH 108

LAPORAN UTAMA

KOMISI I

ini masih menumpang di Gedung
Sekretariat Negara Lt. VI di kawasan
Gajah Mada, Jakarta. Anggaran KPI
juga masih jadi sub anggaran Ke-
menkominfo. Belum diberi kelelua-
saan mengelola anggaran sendiri.
Penyelesaian Masalah
Papua

Separatisme di Papua seperti tak
pernah habis mucul. Organisasi
Papua Merdeka (OPM) tentu sangat
mengganggu kedaulatan negara.
Pada Mei 2013, Komisi I DPR sem-
pat mempersoalkan keterlibatan
pemerintah Inggris yang membuka
RUU Perjanjian han 60 h di Baturaja untuk sarana kantor perwakilan OPM di Oxford.
Internasional Dibahas latihan militer Singapura. Inilah con- DPR telah melayangkan keberatan-
toh kasus yang cukup mengganggu nya kepada Dubes Inggris atas
kedaulatan Indonesia. pembukaan perwakilan separatis
UU Nomor 24 Tahun 2000 ten- Papua tersebut. Komisi I DPR bah-
tang Perjanjian Internasional segera Kinerja KPI kan sempat mengundang Royal De-
diamandemen. Komisi I DPR RI su- fence College (Lemhanas Inggris)
dah menyiapkan RUU pengganti Komisi I DPR RI mengapresiasi visi untuk dimintai konfirmasi dan ke-
dan membahasnya bersama peme- Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) jelasan seputar hal ini.
rintah. Kepentingan nasional tentu untuk mewujudkan penyiaran yang
mengemuka pada semua format berkeadilan dan bermartabat agar PM Inggris pun akhirnya me-
perjanjian internasional. Pemerin- bisa dimanfaatkan sebesar-besarnya nyatakan dengan jelas bahwa Papua
tah sudah menyerahkan DIM RUU bagi kesejahteraan masyarakat. maupun Papua Barat adalah bagian
ini. Kebutuhan perlindungan hukum KPI juga sedang giat mengawasi tak terpisahkan dari NKRI. Dalam 2

atas semua kepentingan nasional penyiaran di kawasan perbatasan, tahun terakhir, Komisi I memberikan
menjadi urgen terhadap perubahan karena program siaran tv negara perhatian khusus pada dinamika di
politik dan tata hubungan di dunia sahabat mudah masuk ke sistem tv Papua. Akar persoalan ada pada ke-
internasional. RUU sudah dibahas masyarakat perbatasan Indonesia. sejahteraan masyarakat Papua yang
sejak awal tahun 2013. Banyak program KPI yang terus selalu menimbulkan separatisme.
direalisasikan untuk kepentingan Dan separatisme di Papua selalu
Komisi I juga telah mengundang bangsa. Misalnya, program tv menjadi komoditi pembahasan di
para akademisi dan pakar dari ber- digital. organisasi-organisasi internasional.
bagai perguruan tinggi nasional Untuk itu, Komisi I dalam raker Mei
untuk mencermati kelemahan UU Selain itu, KPI juga sedang menga- 2013 lalu dengan Menlu, Menhan,
lama dan memberi banyak masukan wasi iklan politik menjelang Pemilu dan Kepala BIN, telah memetakan
penting untuk format perjanjian in- ini. KPI tak punya sanksi berat bagi bagaimana sesungguhnya posisi
ternasional masa depan. Contoh para pelanggar kampanye sebelum dan sikap dunia internasional terha-
perjanjian yang cukup menggang- masa Pemilu. Yang bisa dilakukan dap persoalan Papua.
gu kedaulatan bangsa adalah saat KPI hanya pengurangan durasi jam
merancang perjanjian ekstradisi tayang atau penghentian semen- Jenderal Moeldoko
dengan Singapura. Indonesia me- tara. Komisi I sejak awal hingga per- Panglima TNI
minta Singapura mengekstradisi tangahan tahun ini terus memantau
WNI yang tersangkut hukum. Na- kerja KPI. Yang menjadi persoalan Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq
mun, untuk memuluskan ekstradisi KPI saat ini adalah belum punya mengatakan, pergantian tampuk
WNI, Singapura ingin meminta la- sekretariat kantor sendiri. Selama pimpinan TNI merupakan bagian

16 PARLEMENTARIA EDISI 108 TH. XLIII, 2013