Page 17 - MAJALAH 108

dari penuntasan agenda reformasi Lemsaneg Mundur dan Australia melakukan penyada-
di tubuh TNI. Pada Agustus 2013, pan terhadap para pejabat negara
Komisi I menggelar fit and profer Setelah mendapat kritik tajam lain. Tak terkecuali, Indonesia men-
test terhadap calon Panglima TNI dari DPR dan masyarakat luas se- jadi obyek penyadapan yang dilaku-
saat itu Jenderal Moeldoko. Pan- lama Oktober hingga November kan pemerintah Australia. Spontan
glima TNI sebelumnya, Laksamana 2013, polemik keterlibatan Lem- ini membuat pemerintah Indonesia
Agus Suhartono sebetulnya sudah baga Sandi Negara (Lemsaneg), be- marah dan mengecam aksi peny-
hampir menyelesaikan Renstra ta- rakhir sudah. Lemsaneg mitra kerja adapan tersebut. Komisi I DPR sibuk
hap I di penghujung masa jabatan- Komisi I akhirnya mundur dari KPU mengecam dan mendesak pemerin-
nya. Karena terpotong oleh agenda setelah menandatangi MoU dengan tah untuk mengeluarkan pernyata-
suksesi TNI, maka Jenderal Moel- KPU untuk mengamankan teknologi an tegas soal ini.
doko harus segera menyelesaikan informasi dan komunikasi Pemilu
agenda mendesak tersebut saat 2014. Desakan agar Lemsaneg mun- Akhirnya, Presiden SBY pun
menjadi Panglima TNI. dur dari KPU tidak saja dilontarkan mengeluarkan kecaman kepada
Komisi I, tapi juga Komisi II DPR. Australia, bahkan membekukan
Banyak harapan kerja sama militer, intelijen, dan ke-
Persoalan netralitas dan keter-
digantungkan pada seorang bukaan kinerja menjadi persoa- amanan dengan Australia. Dan pun-
caknya, pada 28 November 2013,
Moeldoko. lan krusial ketika Lemsaneg ikut Komisi I menggelar rapat gabun-
mengamankan data Pemilu 2014. gan tertutup dengan mengundang
Komisi I DPR, misalnya, mendesak Lemsaneg yang terbiasa beker- Menlu, Menhan, Kepala BIN, Kepala
TNI secepatnya membangun citra ja tertutup, dinilai para anggota Lemsaneg, Panglima TNI, Kapolri,
TNI yang berkelas. Profesionalisme Komisi I tidak tepat bekerja sama dan Kemenkominfo untuk memba-
dan modernisasi alutsista menjadi dengan KPU yang terbiasa terbuka has serius skandal penyadapan.
agenda penting lainnya ketika TNI dalam bekerja. Dan pada Oktober
dipimpin Jenderal Moeldoko. Komisi lalu, Komisi I sempat mengundang Ketua Komisi I Mahfidz Siddiq
I seperti dikemukakan Mahfudz semua lembaga yang terkait Pe- usai rapat tersebut membacakan 6
Siddiq harus tetap aktif berperan milu, dari KPU, Bawaslu, DKPP, KPI, poin penting kesepakatan DPR dan
menjaga perdamaian dunia dan dan Kemenkominfo, untuk mem- pemerintah. Di antaranya adalah
sebagai observer di wilyah konflik bahas keterlibatan Lemsaneg. Dan mendesak pemerintah menye-
di belahan dunia. Sebelum disetujui pada 28 November 2013, Lemsaneg diakan satelit khusus pengamanan
DPR, Komisi I telah memeriksa berkas resmi mundur dari KPU tanpa kom- komunikasi di semua kementerian/
administrasi Moeldoko. Catatan pensasi apapun. lembaga, kantor perwakilan Indone-
harta kekayaannya dilaporkan ke sia di luar negeri, dan juga komuni-
KPK dan jejak karirnya sebagai TNI Heboh Penyadapan kasi VVIP. Cyber defence juga segera
dilaporkan pula ke Komnas HAM. diterapkan dan kontrol terhadap
Dan akhirnya, Jenderal Moeldoko Skandal penyadapan terkuak pada operator seluler yang dikuasai pe-
disetujui DPR menjadi Panglima TNI. November 2013, setelah Edward rusahaan asing juga akan dilakukan
Snowden mengungkap kepada du- secara ketat. (as) Foto: Wahyu/Parle.
nia internasional bahwa Amerika

KOMISI II

Mengawal Persiapan Menanggapi hal tersebut, (ASN), dan berharap RUU ASN bisa
Pesta Rakyat WamenPAN&RB Eko Prasodjo men- diselesaikan ditahun ini. Dibulan
gakui ketidakcermatan pemerintah ini juga Komisi II DPR meminta
saat verval tahap satu, ketidakcer- Mendagri untuk segera menerbitkan
Diawali Januari tahun 2013, Komi- matan itu menurut Eko, karena Perppu mengenai Pilkada.
si II DPR, melakukan RDP dengan keterbatasan waktu, anggaran dan
WamenPAN&RB, Kepala BKN, dan SDM sehinga menyebabkan banyak Di bulan kedua, Februari 2013,
Kepala BPKP, dalam rapat tersebut komplain atas data tersebut. Komisi II DPR dalam keseimpulan-
Komisi II DPR menilai Pemerintah nya saat RDP meminta Dirjen Duk-
tidak konsisten dalam melakukan Masih dibulan yang sama, Komisi capil dan KPU sinkronisasikan data
verifikasi validasi (Verval) tahap satu II DPR menyetujui pelaksanaan penduduk, hal ini merupakan ben-
data honorer yang dianulir pemerin- sosialiasasi Rancangan Undang- tuk kekecewaan Komisi II atas keti-
tah. Undang (RUU) Aparatur Sipil Negara daksinkronan data KPU Jabar, Jatim,

PARLEMENTARIA EDISI 108 TH. XLIII, 2013 17