Page 6 - MAJALAH 108
P. 6

ASPIRASI




              Informasi tentang SP3 atas 22 Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi

               Surat  dari Sdr. Valentinus Gunawan selaku  Praktisi Hukum, Jurnalis medai cetak, elektronik
              Ketua LSM Forum Komunikasi Masyarakat  dan online yang jumlahnya sekitar 100 (seratus)
              Tionghoa Indonesia/FKMTI Kota Padang,  yang  orang bertempat di Kejaksaan Tinggi Sumbar
              ditujukan kepada Komisi III DPR RI, perihal  pada tgl 29 Mei 2013, dimana Kejaksaan Tinggi
              penyampaian informasi tentang terjadinya protes  Sumatera Barat akan memberikan salinan berkas
              terhadap keputusan SP3 atas 22 (dua puluh dua)  perkara 22 (dua puluh dua) kasus dugaan tindak
              kasus dugaan tindak pidana korupsi di Sumatera  pidana korupsi yang di SP3 tersebut.
              Barat dan rencana untuk mempraperadilkan
              Kejati, pasca diumumkannya SP3 tersebut oleh    Pelapor sebagai anggota LSM FKMTI memohon
              Kepala Kejati Provinsi Sumatera Barat.       agar Kejaksaan Tinggi Sumbar dapat menjelaskan
                                                           alasan dilakukannya SP3 dan mengkaji ulang
               Berkaitan dengan diumumkannya SP3 atas  terhadap 22 (dua puluh dua) kasus korupsi
              22 (dua puluh dua) kasus dugaan tindak pidana  tersebut.
              korupsi tersebut, terjadi kesepakatan bersama
              dalam pertemuan antara Kepala Kejaksaan        Pelapor memohon agar Komisi III DPR RI ikut
              Tinggi Sumatera Barat dengan Gerakan Lawan  memberi perhatian dan penanganan terhadap
              Mafia Hukum (GLMH) Sumatera Barat, LSM-LSM,  masalah tersebut.




             Penyampaian                  Sengketa  Lahan Perkebunan masyarakat
             Buku Laporan                 Desa Samba Danum dan Rantau Asem

             Keuangan                     dengan PT Karya Dewi Putra
              Bersama ini kami sampaikan    Surat dari Sukriansyah, dkk., ten-  tanggal 1 April 2013, yang intinya
             dengan hormat surat dari Sdr.   tang permohonan penyelesaian  meminta Bupati Katingan untuk
             M. Zamkhani selaku Deputi    sengketa lahan perkebunan antara  memfasilitasi penyelesaian perma-
             Bidang Usaha Industri Primer   masyarakat Desa Samba Danum  salahan tersebut sesuai dengan ke-
             Kementerian BUMN RI yang     dan Rantau Asem dengan PT Karya  wenangan dan ketentuan yang ber-
             ditujukan kepada Ketua Panja   Dewi Putra (PT KDP) yang beroper-  laku.
             Kelapa Sawit dan Karet Komisi   asi di Desa Tumbang Kalemei, Keca-
             VI DPR RI perihal Penyampaian   matan Katingan Tengah, Kabupaten   Kemudian pelapor menyampai-
             Buku Laporan Keuangan        Katingan, Provinsi Kalimantan Ten-  kan permasalahan tersebut secara
             BUMN Perkebunan yang sudah   gah karena sampai saat ini belum  langsung kepada Bupati Katingan
             di audit secara detail selama 5   ada penyelesaian.           dan Gubernur Kalimantan Tengah
             tahun terakhir (tahun buku                                    pada bulan April 2013, namun tidak
             2008 – 2012).                  Pelapor telah menggarap lahan  mendapatkan penyelesaian seperti
                                          tersebut  sejak  Tahun  1990  dan  yang diharapkan pelapor.
              Surat pelapor tersebut dalam   telah mempunyai Surat Pernyataan
             rangka menindaklanjuti surat   Penggarapan Tanah (SPPT) yang    Pelapor memohon Komisi III
             Sekjen DPR RI No. PW/05651/  ditandatangani oleh Kepala Desa  DPR RI membantu menyelesaikan
             DPR-RI/V/2013 tgl 24 Mei     Tumbang Kalemei pada tanggal 25  permasalahan tersebut dengan
             2013 perihal Permintaan Buku   November 2011.                 meminta Menteri Kehutanan dan
             Laporan Keuangan yang sudah                                   Perkebunan mengecek kembali izin

             di audit secara detail selama 5   Pelapor menyampaikan, bahwa  dan luas lahan perkebunan kelapa
             tahun terakhir dan  terlampir   kebun karet sejumlah 3.000 pohon  sawit yang dikelola oleh PT KDP
             disampaikan pula Buku        yang sudah panen dan rumah tem-  serta memanggil Bupati Katingan
             Laporan Keuangan BUMN        pat peristirahatan digusur rata den-  Duel Rawing, Gubernur Kalteng
             Perkebunan (kelapa sawit dan   gan tanah oleh PT KDP dan telah  dan Ketua DPRD Provinsi Kalteng
             karet) tersebut.             diadukan kepada Presiden berdasar-  dan diteruskan kepada Komisi IV
                                          kan surat tanggal 28 Februari 2013  DPR RI yang membidangi kehutan-
                                          dan telah mendapatkan tanggapan  an dan perkebunan sebagai bahan
                                          dari Plh. Asisten Deputi Pengaduan  masukan dalam rangka pelaksa-
                                          Masyarakat Kemensekneg RI pada  naan fungsi Pengawasan Dewan.




          6  PARLEMENTARIA  EDISI 108 TH. XLIII, 2013
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11