Page 6 - MAJALAH 108

ASPIRASI

Informasi tentang SP3 atas 22 Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi

Surat dari Sdr. Valentinus Gunawan selaku Praktisi Hukum, Jurnalis medai cetak, elektronik
Ketua LSM Forum Komunikasi Masyarakat dan online yang jumlahnya sekitar 100 (seratus)
Tionghoa Indonesia/FKMTI Kota Padang, yang orang bertempat di Kejaksaan Tinggi Sumbar
ditujukan kepada Komisi III DPR RI, perihal pada tgl 29 Mei 2013, dimana Kejaksaan Tinggi
penyampaian informasi tentang terjadinya protes Sumatera Barat akan memberikan salinan berkas
terhadap keputusan SP3 atas 22 (dua puluh dua) perkara 22 (dua puluh dua) kasus dugaan tindak
kasus dugaan tindak pidana korupsi di Sumatera pidana korupsi yang di SP3 tersebut.
Barat dan rencana untuk mempraperadilkan
Kejati, pasca diumumkannya SP3 tersebut oleh Pelapor sebagai anggota LSM FKMTI memohon
Kepala Kejati Provinsi Sumatera Barat. agar Kejaksaan Tinggi Sumbar dapat menjelaskan
alasan dilakukannya SP3 dan mengkaji ulang
Berkaitan dengan diumumkannya SP3 atas terhadap 22 (dua puluh dua) kasus korupsi
22 (dua puluh dua) kasus dugaan tindak pidana tersebut.
korupsi tersebut, terjadi kesepakatan bersama
dalam pertemuan antara Kepala Kejaksaan Pelapor memohon agar Komisi III DPR RI ikut
Tinggi Sumatera Barat dengan Gerakan Lawan memberi perhatian dan penanganan terhadap
Mafia Hukum (GLMH) Sumatera Barat, LSM-LSM, masalah tersebut.

Penyampaian Sengketa Lahan Perkebunan masyarakat
Buku Laporan Desa Samba Danum dan Rantau Asem

Keuangan dengan PT Karya Dewi Putra
Bersama ini kami sampaikan Surat dari Sukriansyah, dkk., ten- tanggal 1 April 2013, yang intinya
dengan hormat surat dari Sdr. tang permohonan penyelesaian meminta Bupati Katingan untuk
M. Zamkhani selaku Deputi sengketa lahan perkebunan antara memfasilitasi penyelesaian perma-
Bidang Usaha Industri Primer masyarakat Desa Samba Danum salahan tersebut sesuai dengan ke-
Kementerian BUMN RI yang dan Rantau Asem dengan PT Karya wenangan dan ketentuan yang ber-
ditujukan kepada Ketua Panja Dewi Putra (PT KDP) yang beroper- laku.
Kelapa Sawit dan Karet Komisi asi di Desa Tumbang Kalemei, Keca-
VI DPR RI perihal Penyampaian matan Katingan Tengah, Kabupaten Kemudian pelapor menyampai-
Buku Laporan Keuangan Katingan, Provinsi Kalimantan Ten- kan permasalahan tersebut secara
BUMN Perkebunan yang sudah gah karena sampai saat ini belum langsung kepada Bupati Katingan
di audit secara detail selama 5 ada penyelesaian. dan Gubernur Kalimantan Tengah
tahun terakhir (tahun buku pada bulan April 2013, namun tidak
2008 – 2012). Pelapor telah menggarap lahan mendapatkan penyelesaian seperti
tersebut sejak Tahun 1990 dan yang diharapkan pelapor.
Surat pelapor tersebut dalam telah mempunyai Surat Pernyataan
rangka menindaklanjuti surat Penggarapan Tanah (SPPT) yang Pelapor memohon Komisi III
Sekjen DPR RI No. PW/05651/ ditandatangani oleh Kepala Desa DPR RI membantu menyelesaikan
DPR-RI/V/2013 tgl 24 Mei Tumbang Kalemei pada tanggal 25 permasalahan tersebut dengan
2013 perihal Permintaan Buku November 2011. meminta Menteri Kehutanan dan
Laporan Keuangan yang sudah Perkebunan mengecek kembali izin

di audit secara detail selama 5 Pelapor menyampaikan, bahwa dan luas lahan perkebunan kelapa
tahun terakhir dan terlampir kebun karet sejumlah 3.000 pohon sawit yang dikelola oleh PT KDP
disampaikan pula Buku yang sudah panen dan rumah tem- serta memanggil Bupati Katingan
Laporan Keuangan BUMN pat peristirahatan digusur rata den- Duel Rawing, Gubernur Kalteng
Perkebunan (kelapa sawit dan gan tanah oleh PT KDP dan telah dan Ketua DPRD Provinsi Kalteng
karet) tersebut. diadukan kepada Presiden berdasar- dan diteruskan kepada Komisi IV
kan surat tanggal 28 Februari 2013 DPR RI yang membidangi kehutan-
dan telah mendapatkan tanggapan an dan perkebunan sebagai bahan
dari Plh. Asisten Deputi Pengaduan masukan dalam rangka pelaksa-
Masyarakat Kemensekneg RI pada naan fungsi Pengawasan Dewan.

6 PARLEMENTARIA EDISI 108 TH. XLIII, 2013