Page 7 - MAJALAH 108

Kondisi Fisik Bangunan SPAM KTM Rambutan Terbengkalai

Surat dari Sdr. Naslim Herwadi, Amd., selaku sendiri secara manual di tempat kerja dengan alat
Ketua LSM Brantas Orang Korupsi Tegakkan berupa molen.
Kebenaran Bersama Rakyat (LSM BONKKAR),
tentang laporan kondisi fisik bangunan SPAM Anggaran untuk pemeliharaan bangunan
KTM Rambutan yang terbengkalai. reservoir KTM Rambutan Ogan Ilir yang 5%
diduga fiktif terlihat dari kondisi bangunan yang
Pelapor menyampaikan hasil investigasi di saat ini tidak terawat dan tidak ada pemeliharaan
lapangan pada kegiatan Pengembangan SPAM bangunan dan perawatan lokasi bangunan.
Rambutan Satker SNVT Dirjen Cipta Karya
Kementerian Pekerjaan Umum, antara lain: Bangunan SPAM KTM Rambutan tidak berfungsi
dan tidak terawat atau diduga Dirjen Cipta Karya
Pondasi water reservoir diduga tidak sesuai Kementerian Pekerjaan Umum salah dalam
dengan gambar rancangan kerja (soft drawing) membuat program perencanaan sehingga
sehingga terjadi keretakan konstruksi bangunan. bangunan SPAM KTM Kabupaten Ogan Ilir tidak
bermanfaat, terbengkalai dalam kondisi + 50%
Pembesian dinding water reservoir (booster) rusak dan fasilitas tidak berfungsi sama sekali atau
terindikasi tidak sesuai dengan spesifikasi karena hanya menghambur-hamburkan uang negara saja.
hanya menggunakan besi Æ8 dan Æ10 KS yang
semestinya menggunakan besi ulir berukuran Æ13 Pelapor memohon agar Komisi V DPR RI
SNI. memeriksa dan meninjau lokasi pembangunan
SPAM KTM Rambutan tersebut karena diduga
Dari penampakan visual, mutu beton untuk terjadi tindak pidana KKN dalam pelaksanaannya
peven kanan terindikasi bukan mutu beton serta memproses sesuai dengan peraturan
K.350 tetapi beton plastis yang diauk/diolah perundang-undangan yang berlaku.

Permohonan Pengembalian Tanah Masyarakat
Ds. Sungai Belida Kabupaten Oki

Surat dari M. Jais, tentang permohonan ganti rugi atas penggusuran tersebut kepada
pengembalian tanah masyarakat Desa Sungai PT BCW melalui Pemerintah Kabupaten OKI dan
Belida, Kabupaten Ogan Komering Ilir, yang DPRD Provinsi Sumatera Selatan, namun sampai
dikuasai oleh PT Buluh Cawang Plantations (PT saat ini belum dapat terealisasi dan tanah seluas
BCW), Kebun Bumi Arjo sejak Tahun 1989 sampai 222 hektar tersebut masih dikuasai oleh PT BCW
saat ini seluas 222 hektar a.n. M. Jais dkk karena hingga kini.
sampai saat ini belum diberikan ganti rugi.
Pelapor mengkhawatirkan situasi dan kondisi
Masyarakat sebanyak 111 KK telah menggarap yang terjadi di wilayah tersebut karena pada
tanah tersebut sejak Tahun 1986 sebagai tanah bulan Mei 2013, anak-anak pelapor telah
persawahan dan perkebunan. menguasai tanah dimaksud secara paksa.
Bahwa sejak diberikan HGU pada tahun 1989, Pelapor memohon Komisi III DPR RI membantu
PT BCW yang bergerak pada bidang perkebunan menyelesaikan permasalahan tersebut dan
kelapa sawit dan karet telah menggusur tanaman dapat diteruskan kepada Komisi IV DPR RI yang
padi dan kebun yang digarap masyarakat tanpa membidangi kehutanan dan perkebunan dan
ada penyelesaian ganti rugi. Komisi II DPR RI yang membidangi Pemerintahan
Daerah sebagai bahan masukan dalam rangka
Pada tahun 1996, pelapor telah mengajukan fungsi Pengawasan Dewan.

PARLEMENTARIA EDISI 108 TH. XLIII, 2013 7