Page 49 - MAJALAH 151

menegaskan akan mengawal proses John Wempi Wetipo
pembangunan RS Vertikal di Wamena, mengapresiasi perhatian
Kabupaten Jayawijaya untuk menjamin Komisi IX DPR tentang
penyediaan fasilitas kesehatan bagi minimnya fasilitas
masyarakat Wamena. kesehatan di Wamena.
Pembangunan infrastruktur dan SDM Ia pun berharap tenaga
RS Vertikal ini nantinya akan menggunakan medis yang akan bekerja
dana APBN yang dikelola langsung oleh di RS Vertikal sebanyak
Kemenkes sehingga tidak membebani 70 persen adalah
APBD Provinsi Papua. “Pembangunan ini masyarakat asli Papua,
adalah multi years, tidak dibebankan pada sedangkan 30 persen
satu tahun anggaran 2018. Yang pasti 2018 boleh berasal dari luar. foto : Ria/iw
akan dimulai langkah konkrit,” tegasnya. DPR Awasi DAK
Anggota Komisi IX DPR RI Ali Mahir Kesehatan di Entikong
menegaskan agar mengutamakan tenaga Ketua Tim Kunker
medis asal Papua sebagai lapangan kerja Komisi IX DPR RI Dede Yusuf Macan fasilitas kesehatan di Entikong yang sudah
untuk membangun daerahnya sendiri. Ia Effendi mengemukakan bahwa Pemerintah tidak memadai. “Saya sempat melihat
prihatin mengenai jumlah pasien yang tak Pusat mengucurkan Dana Alokasi Khusus ambulancenya usang, kalau pasien dibawa
sesuai dengan fasilitas yang ada. “RSUD (DAK) Rp 22 miliar untuk 20 puskesmas pakai ambulance seperti itu, pasien
Jayawijaya itu kasurnya ada 200 sekian dan di Kecamatan Entikong, Kabupaten akan tambah sakit,” ungkapnya. Ia juga
ternyata penuh. Tadi di IGD ada yang Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat. mendesak Kemenkes segera menurunkan
sampai 2 hari tidak bisa masuk karena Anggaran itu diberikan untuk peningkatan anggaran tambahan sebesar Rp 500 juta
penuh. Fasilitas kesehatan di sini masih layanan kesehatan di kawasan pedalaman untuk Puskesmas Entikong yang belum
sangat kurang,” jelasnya. perbatasan RI-Malaysia. turun sampai sekarang.
Sementara Anggota Komisi IX DPR Dede menegaskan, konsep penggunaan Terkait BLK di Entikong, Dede Yusuf
RI Marinus Gea mendesak Kementerian DAK fisik afirmasi kesehatan harus jelas. Macan Effendi mengharapkan, jenis
Kesehatan RI untuk berkonsenterasi Ketersediaan tenaga medis, alat kesehatan, pelatihan harus sesuai dengan kebutuhan
pada peningkatan pelayanan kesehatan di infrastruktur sentra pelayanan kesehatan dunia kerja (Link and match), sehingga
Wamena. Ia mendorong peningkatan RS masyarakat dan obat-obatan. “Nah di sini daya serapnya bisa mencapai 70 persen.
type C yang sudah ada dan disiapkan ruang distibusi obat masih bermasalah, kita akan Pelatih juga merupakan kunci bagi para
perawatan yang layak. Sulitnya transportasi bawa permasalahan ini saat rapat dengan calon pekerja meningkatkan kemampuan,
menjadi faktor lambatnya distribusi alat- Kemenkes nanti,” ungkapnya. sehingga yang bekerja di sektor informal
alat kesehatan masuk ke rumah sakit di Anggota Komisi IX DPR Okky bisa menjadi pekerja formal. Khusus
Wamena. Asokawati juga berharap DAK fisik di Sarawak saja TKI kita ada 300 ribu,
Sementara itu, Bupati Jayawijaya afirmasi kesehatan digunakan memperbaiki tapi mayoritas masih bekerja di sektor
informal,” kata Dede.
Hal lain, yang menjadi perhatian
Komisi IX DPR mengenai Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)
bidang Ketenagakerjaan yang belum
sepenuhnya melindungi para pekerja
pada sektor Informal di Entikong. “BPJS
Ketenagakerjaan di sini tidak tergarap,
karena tidak adanya personil yang
menjangkau ke daerah perbatasan. Padahal
sesuai himbauan Jokowi pembangunan
foto : Hendra/iw di perbatasan, harus diprioritaskan, kalau
tidak berarti negara tidak hadir untuk

Tim Kunker Komisi IX DPR saat meninjau RSUD Jayawijaya di Wamena melindungi.,” pungkas Dede. n(Oji/Hendra/Ria)

Edisi : 151 TH. XLVII 2017 n PARLEMENTARIA | 49