Page 48 - MAJALAH 151

KUNKER

Rendahnya IPM Pengalihan Pengelolaan BLK

dan Perbaikan Faskes Jadi Sorotan DPR

Wakil Ketua Komisi IX DPR Ermalena prihatin atas rendahnya capaian Indeks Pembangunan
Manusia (IPM) yang masih menempati urutan ke 32 dari 34 provinsi. Menurutnya, ada masalah
dengan pendidikan, kesehatan dan ekonomi yang harus segera dibenahi bersama-sama jajaran
pemerintah daerah dan pusat.

olitisi PPP ini menengarai angka Fauziah Pujiwatie Hatta usai mengunjungi membangun gedung baru tiga lantai
drop out di SMP dan SMA yang RSUD Johanes di Kota Kupang melihat dengan pengerjaan fisik baru mencapai 30
Ptinggi menjadi masalah besar walau kemiskinan dan kurangnya tenaga persen.
partisipasi sekolah dasar cukup tinggi. Perlu kesehatan di daerah-daerah, serta tingkat “Pembangunan dan pengembangan
perhatian khusus Pemda NTT dari segi kesadaran ibu-ibu hamil masih rendah fasilitas kesehatan ini penting dan sudah
pendidikan agar masalah ini bisa teratasi. menjadi penyebab masih tingginya tingkat mendesak sebagai salah satu syarat agar
Sementara masalah kesehatan di NTT yang kematian ibu dan bayi. akreditasinya bisa meningkat dari tipe C
merupakan daerah kepulauan dengan 22 “Komisi IX DPR mendorong menjadi tipe B,” terang Pius. Capaian peserta
kabupaten/kota dengan sebaran penduduk Kemenkes untuk melakukan upaya JKN di Atambua yang baru mencapai
5 juta lebih, kondisi demografi ini menjadi promotif dan preventif yang spektakuler sekitar 50% dari total penduduk, prosesnya
pekerjaan rumah yang cukup besar. dalam menekan angka kematian ibu dan bisa dipercepat agar target capaian 100%
Mengenai ketenagakerjaan, penerapan bayi karena ini sudah terjadi dari tahun ke pada tahun 2018 bisa terpenuhi, imbuhnya.
pelayanan satu pintu bagi tenaga kerja tahun tidak ada perubahan signifikan,” Terkait Balai Latihan Kerja (BLK),
menjadi prioritas agar para TKI tidak ungkap politisi Golkar ini. Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Pius
dipersulit masalah kelengkapan dokumen Ketua Tim Kunjungan Kerja Reses Lustrilanang mempertanyakan lambatnya
dan bisa bekerja secara resmi. NTT salah Komisi IX DPR Pius Lustrilanang proses pengalihan pengelolaan BLK di
satu provinsi yang banyak permasalahan mendukung perbaikan fasilitas kesehatan Kupang ke pemerintah pusat. Padahal
tenaga kerjanya, terutama TKI yang tidak RSUD Mgr. Gabriel Manek Atambua kebijakan pengalihan pengelolaan BLK
resmi, yang tidak menggunakan dokumen. sebagai rumah sakit rujukan regional Provinsi Kupang sudah dilakukan sejak
Termasuk maraknya korban human di Atambua NTT. Pada tahun 2016 tahun 2015 namun hingga pertengahan
trafficking, ungkap Ermalena. memperoleh alokasi anggaran sebesar 2017 tak kunjung selesai.
Anggota Komisi IX DPR RI Andi 30 miliar yang saat ini digunakan untuk Politisi Gerindra ini menilai
pengalihan tersebut penting untuk lebih
mengefektifkan kerja-kerja di BLK, karena
keterbatasan dana yang dimiliki APBD
NTT, sehingga jika dikelola oleh pusat
maka bisa dialokasikan dari APBN. Seperti
kita lihat BLK ini sangat potensial untuk
menyerap tenaga kerja, baik yang bekerja
di NTT maupun yang menjadi TKI ke luar
negeri, imbuhnya.

Komisi IX Akan Kawal Pembangunan
RS Vertikal Di Papua
foto : Oji/iw Ketua Tim Kunjungan Kerja Komisi
Wakil Ketua Komisi IX DPR sekaligus
Tim Kunker Komisi IX DPR sedang meninjau BLK di Kupang, NTT IX ke Wamena, Jayapura Syamsul Bachri

48 | PARLEMENTARIA n Edisi : 151 TH. XLVII 2017