Page 44 - MAJALAH 151

KUNKER

Komisi VI Soroti Pemerataan Komisi VI DPR RI

Pembangunan dan Kemajuan mendesak berbagai

BUMN daerah
BUMN di Daerah untuk mendukung

program pemprov.

Berbagai persoalan

Reses Masa Persidangan V Tahun Sidang 2016-2017 kali ini, yang menghambat
Komisi VI DPR RI melaksanakan kunjungan kerja ke tiga kemajuan di
provinsi, yaitu Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Bali dan karenakan adanya

Provinsi Sumatera Utara. yang kurang bersinergi
dengan pemerintah
unjungan Tim Kunker yang penting untuk pemerataan
Komisi VI di Provinsi pembangunan,” tutup Sumarjaya setempat
K Bali mengingatkan Linggih.
bahwa kebijakan pembangunan Tim Kunker Komisi VI dua kali di tahun 2015. Informasi
yang mengejar pertumbuhan di Provinsi Kalimantan Timur dari Walikota Balikpapan, pasar
hendaknya dibarengi dengan dipimpin Wakil Ketua Komisi VI ini sangat berkembang pesat dari
pemerataan, jangan hanya terpusat Azam Azman Natawijaya meninjau segi ekonomi, sehingga penjual
di wilayah Bali Selatan dan Pasar Pandansari di Balikpapan. melebar ke luar area pasar,” kata
mengabaikan kabupaten lainnya. “Kami sudah melihat dan Azam.
“Kebijakan pemerintah daerah meninjau, Pasar Pandansari ini Komisi VI menyarankan
lewat moratorium pembangunan merupakan pasar induk dan pasar agar pasar induk di Pandansari
hotel di Bali Selatan hendaknya retail. Pasar ini sudah terbakar dipindahkan, dan sebagian pasar
dijadikan dasar bahwa carryng
capacity di Denpasar atau Badung
sudah cukup padat,” ungkap
anggota Komisi VI DPR Gde
Sumarjaya Linggih saat pertemuan
Tim Kunker Komisi VI dengan
Direksi BUMN antara lain Garuda
Indonesia, Angkasa Pura I dan
Pelindo III di Hotel Inna Kuta,
Bali.
Sudah saatnya pemerintah
memikirkan pemerataan
pembangunan di beberapa
wilayah Bali lainnya, seperti
Karangasem di Bali Timur dan
Bali Utara seperti Buleleng
dan Bangli. “Harus ditentukan
skala prioritasnya mana yang foto : Iwan/iw
segera dibangun, apakah daerah-
daerah Timur, Utara atau Barat, Anggota Komisi VI DPR Sumarjaya Linggih berdialog dengan Direksi BUMN Provinsi Bali

44 | PARLEMENTARIA n Edisi : 151 TH. XLVII 2017