Page 39 - MAJALAH 151

Komisi III Akan Panggil Bupati
Bolaang Mongondow
Sedangkan di Provinsi Sulawesi
Utara, tim kunjungan kerja Komisi
III dipimpin Wakil Ketua Komisi III
Benny K. Harman menyoroti masalah
kasus dugaan perusakan asset PT
Conch North Sulawesi Cement oleh
Bupati Bolaang Mongondow Yasti
Soepredjo Mokoagow. Komisi III DPR
RI akan memanggil Bupati Bolaang
Mongondow untuk mendengarkan
foto : Tiara/iw duduk persoalan yang sebenarnya
terjadi.
Tim Kunker Komisi III DPR foto bersama dengan jajaran Polda Riau, Kajati Riau dan BNN Riau Ketua Tim Kunker Komisi III
Benny K. Harman mengatakan
kami menginginkan terdiri atas anggota- Semoga di bulan Desember ini bisa pemanggilan Yasti Soepredjo tidak
anggota Polri terbaik yang tersebar di 34 diresmikan,” ungkapnya. untuk mengintervensi hukum tapi
provinsi di Indonesia,” jelas politisi asal Pada kesempatan yang sama Kapolda untuk membuat masalahnya jelas
F-PDIP itu. Riau Irjen Pol Zulkarnain Adinegara dimata publik. “Jangan sampai publik
Sesuai informasi dari Kapolri dalam mendukung pembentukan Densus punya interprestasi lain, hukum tetap
hal perekrutan, Kapolri sudah bekerja Tipikor untuk segera diresmikan. Ia dilanjutkan, dan jangan terpengaruh
sama dengan Menteri Pendayagunaan turut mengusulkan didalam penyidikan dengan politik atau apapun kata publik,”
Aparatur Negara dan Reformasi dan penyelidikan Densus Tipikor berada ujarnya saat Kunker ke Manado.
Birokrasi terkait gaji. Besaran gaji yang disatu atap demi kelancaran penanganan Namun, menurutnya, apa kata publik
akan diterima pun nantinya sama dengan kasus. jangan lupa juga untuk diperhatikan
gaji yang diterima oleh penyidik-penyidik “Saya kira ini sebuah pemikiran yang siapa tahu betul. Hukum itu kan hidup
Polri yang ada di KPK. bagus tetapi tentu lebih bagus lagi jika dia, bukan barang mati. Jangan sampai
“Tapi persisnya seperti apa kita penyidikan dan penuntutan berada di hukum itu lari jauh dengan apa yang
tunggu saja nanti penjelasan resmi lingkup yang sama tidak terpisahkan. hidup dan berkembang di masyarakat.
Kapolri dalam rapat dengan Komisi III Ada baiknya untuk kelancaran dari “Komisi III DPR akan panggil
di masa sidang mendatang. Informasi proses penanganan Tipikor ini mungkin Bupati Bolaang Mongondow tidak
terakhir yang kami dapat, pada akhir dijadikan satu atap. Maksud saya supaya untuk mengintervensi, kita panggil
tahun 2017 ini akan diresmikan. Jadi tidak bolak-balik dalam hal pemenuhan untuk membuat masalahnya jelas di
tinggal kita tunggu saja realisasinya. berkas-berkas,” ucapnya. mata publik,” kata Benny K. Harman
usai mendapatkan informasi dari Polda
Sulawesi Utara dan Kejaksaan Tinggi
Sulawesi Utara.
Poltisi Demokrat itu menjelaskan,
apapun yang penegak hukum
lakukan itu adalah kewenangan yang
diberikan UU, tetapi kewenangan
itu harus dipertanggungjawabkan
penggunaannya. Tugas Komisi III
DPR untuk mengawasi penggunaan
foto : Agung/iw kewenangan yang diberikan oleh hukum
itu, sehingga jangan sampai salah pakai,
Foto bersama Tim Kunker Komisi III DPR dengan Jajaran Kejati Sulut pungkasnya. n(Andri, Agung dan Tiara)

Edisi : 151 TH. XLVII 2017 n PARLEMENTARIA | 39