Page 38 - MAJALAH 151

KUNKER

berdiri, KPK juga masih belum optimal
dalam melakukan pemberantasan tindak
pidana korupsi.
Politikus PDIP itu juga menjelaskan
wacana pembentukan Densus
Tipikor Polri juga bukan dalam
rangka melemahkan KPK atau upaya
pembubaran KPK. Namun justru untuk
mengembalikan kepercayaan masyarakat
foto : andri/iw Indonesia terhadap Kepolisian untuk

Pertemuan Tim Kunker Komisi III DPR dengan jajaran Polda Maluku menangani kasus tindak pidana korupsi.
Ia justru berharap jika Densus Tipikor
ini bisa sinergi dengan KPK dalam
Melihat Kesiapan Pembentukan penanganan kasus korupsi. Karenanya,

semangat wacana pembentukan Densus
Densus Tipikor, Komisi III tersebut untuk menelaah apakah saat ini
Polri layak dipercaya untuk memberatas
Kunjungi Polda Maluku Tipikor, tegasnya.

Densus Tipikor Diharap Mampu
Berantas Korupsi
Komisi III DPR RI pada reses masa persidangan ke V Tahun Di Provinsi Riau, Wakil Ketua
Sidang 2016-2017 melakukan Kunjungan Kerja ke tiga Komisi III DPR Trimedya Panjaitan yang
Provinsi. Diantaranya Provinsi Maluku, Provinsi Sulawesi memimpin Tim Komisi III berharap,
Utara, dan Provinsi Riau. Menindaklanjuti kesimpulan rapat keberadaan Detasemen Khusus Tindak
Komisi III DPR RI dengan Kapolri Jenderal Tito Karnavian Pidana Korupsi (Densus Tipikor)
beberapa waktu lalu mengenai pembentukan Detasemen yang dibentuk oleh Polri mampu
Khusus Tindak Pidana Korupsi (Densus Tipikor), Komisi III memberantas korupsi di Indonesia.
DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Maluku untuk melihat Keberadaannya diharapkan mampu
membantah konsiderans dalam Undang-
kesiapan Polda Maluku membentuk Densus Tipikor.
Undang KPK, yang menilai Kepolisian
dan Kejaksaan Agung kurang mampu
al itu disampaikan Wakil Ketua Densus Tipikor terlaksana, maka melakukan pemberantasan tipikor.
Komisi III Desmond Junaidi Densus Tipikor tidak bisa langsung “Kepolisian dan Kejaksaan bukan
HMahesa usai pertemuan di otomatis dijalankan. Selanjutnya masih kurang mampu, melainkan mereka
Kantor Kapolda Maluku di Ambon, harus dikonsultasikan dengan beberapa terkendala oleh rendahnya anggaran.
baru-baru ini, sekaligus mendorong Polri kementerian dan lembaga terkait juga Anggaran untuk penanganan korupsi,
untuk segera membentuk Detasemen melakukan roadmap dan tata aturan tidak bisa disamakan dengan perkara lain
Khusus Tindak Pidana Korupsi dengan yang berlaku dari pembentukan Densus misalnya pembunuhan, narkoba, dan
anggaran dan kewenangan khusus. Tipikor tersebut. sebagainya,” tegasnya usai pertemuan
Terkait hal tersebut, anggota Menurut dia, dalam Undang- dengan jajaran Polda Riau, Kejaksaan
Komisi III dari Fraksi PDIP Ahmad Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Tinggi Riau dan BNN Provinsi Riau, di
Basarah mengatakan, dorongan tersebut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Pekanbaru.
diberikan agar pemerintah maupun dijelaskan bahwa pembentukan KPK Terkait hal tersebut, Komisi III
Polri menelaah apakah Densus Tipikor karena institusi penegak hukum seperti DPR telah menyetujui anggaran untuk
memang dibutuhkan atau tidak untuk Kepolisian dan Kejaksaan belum optimal Densus Tipikor. “Oleh karena itu sesuai
mengusut kasus tindak pidana korupsi. dalam memberantas korupsi. Namun pengalokasian anggaran dalam hal
Namun menurutnya, jika pembentukan selama kurun waktu 15 tahun KPK perekrutan SDM di Densus Tipikor,

38 | PARLEMENTARIA n Edisi : 151 TH. XLVII 2017