Page 40 - MAJALAH 151

KUNKER

Beras Jadi Perhatian Khusus Komisi IV

Reses Masa Sidang IV Tahun Sidang 2016-2017 kali ini, Komisi IV DPR RI menurunkan tiga
Tim Kunjungan Kerjanya ke tiga Provinsi, yaitu Sulawesi Barat, Sumatera Barat dan Jawa
Timur.

im Komisi IV banyak
menerima berbagai aspirasi,
T baik dari mitra kerja
maupun dari petani, nelayan dan
masyarakat daerah yang dikunjungi,
terutama masalah beras yang
menjadi kebutuhan pangan utama
bagi masyarakat Indonesia.
Ketua Tim Kunker ke Sulbar
yang juga Wakil Ketua Komisi IV
Roem Kono menyatakan bahwa
kondisi surplus beras di daerah
harus bisa dinikmati semua petani,
baik yang memiliki lahan maupun
yang tidak. “Pemerintah harus foto: kresno/iw
seimbang memberi perhatian, agar
semua petani sejahtera,” katanya. Tim Kunjungan Kerja Komisi IV DPR mengunjungi Gudang Bulog Sub Divre XI Jember, Jawa Timur.
Saat ini, lanjut politisi Golkar
ini, Sulbar mengalami surplus beras ketimbang 13 tahun lalu. “Sulbar intervensi terhadap harga beras,
sebesar 200 ton. “Kondisi surplus sudah maju. Daerah ini punya perlu dilakukan penataan secara
itu percuma hanya dinikmati oleh potensi luar biasa dibandingkan era nasional,” ujarnya.
petani yang mempunyai lahan. Petani saya di Gorontalo. Kemajuan di Selama ini, lanjutnya, Bulog
yang tak punya lahan tetap kurang sini luar biasa. Dan saya berpikir, membeli gabah atau beras petani
menikmati kesejahteraan, karena sebetulnya negara kita ini makmur dengan acuan Harga Pembelian
pemerintah hanya memberikan kalau dikelola dengan baik,” ujarnya. Pemerintah (HPP) ketika harga
bantuan bagi yang punya lahan,” gabah petani anjlok. Sedangkan pada
katanya. Pemerintah Diminta Perbaiki saat harga beras tinggi, pemerintah
Ironis, bila di Sulbar alami Manajemen Penataan Beras menggunakan harga acuan untuk
surplus beras tapi masih ada Sementara itu, Ketua Tim Kunker melakukan intervensi dengan
kantong kemiskinan. Ini harus ke Jawa Timur yang juga Wakil melakukan operasi pasar.
jadi perhatian serius pemerintah. Ketua Komisi IV Herman Khaeron “Sejauh ini, HPP gabah atau
Bantuan pertanian tidak hanya bagi menegaskan bahwa pemerintah perlu beras dinilai belum rasional sehingga
petani yang memiliki lahan, bagi memperbaiki manajemen penataan jangan disalahkan beras Bulog tidak
tak memiliki lahan juga harus bisa beras dalam perberasan nasional. berkualitas dan berasnya kurang
menikmati bantuan pemerintah. Hal ini dikatakannya saat baik karena HPP jauh dari harga
Kondisi surplus ini baru dialami pertemuan tim dengan Bulog di pasar,” tandas anggota dewan dari
Sulbar setelah 13 tahun berdiri. Gudang Bulog Sub Divre XI Jember, Demokrat ini.
Kini, sambung Roem, kemajuan Jawa Timur. “Harga eceran tertinggi “Ada kekhawatiran ketika HPP
Sulbar sudah jauh lebih baik atau harga acuan untuk melakukan dinaikkan akan berdampak pada

40 | PARLEMENTARIA n Edisi : 151 TH. XLVII 2017