Page 53 - MAJALAH 151

benar sampai ke tangan masyarakat. Ekonomi pun
Jika sampai ke tangan masyarakat, akan diharapkan
bisa memperbaiki taraf kehidupan terus bergerak
masyarakat,” ujarnya. dan perbankan
tidak mengalami
Kebijakan Pajak kesulitan likuiditas.
Di Provinsi Yogyakarta, delegasi “Bagaimanapun
kunjungan kerja Komisi XI menyorot juga, dana pihak
soal sosialisasi Perppu No.1/2017 ketiga ini cukup
tentang Akses Informasi Keuangan besar di perbankan.
untuk Kepentingan Perpajakan. Oleh sebab itu, foto : Husen/iw
Sosialisasi ini penting, agar aparatur sosialisasi Perppu
pajak dan perbankan dapat menjaga harus terus
kerahasiaan informasi dana nasabah. digalakkan dan
Perppu tak boleh disalahgunakan untuk tingkat kerahasiaan dari informasi yang dari pusat, perolehan pajak dari daerah
kepentingan lain, selain perpajakan. didapatkan harus bisa terjaga, supaya pun dikejar pemerintah untuk mengisi
Anggota Komisi XI DPR RI Willgo tidak terjadi permasalahan di kemudian postur APBN. Bila meleset dari target,
Zainar menyampaikan hal ini saat hari,” tegasnya. APBN pun direvisi. Sayangnya, lanjut
melakukan sosialisasi Perppu tersebut Sementara itu, di Banjarmasin, Heri, sejak dulu sampai sekarang daerah
di Yogyakarta. “Karena hal ini langsung Kalimantan Selatan, penetapan target hanya bisa menerima penetapan target
berkaitan dengan nasabah, maka sedikit pajak daerah jadi sorotan. Anggota tanpa punya hak koreksi. Raihan pajak
banyak pasti ada dampaknya. Kita tidak Komisi XI DPR Heri Gunawan daerah ini kemudian akan dijadikan
tahu secara persis reaksi pasar seperti menilai, penetapan target pajak daerah dasar untuk penyusunan APBN.
apa, tetapi secara psikologis terdampak tidak transparan. Setiap daerah punya Revisi APBN karena melesetnya
pada masyarakat,” ujar Willgo. kondisi kekayaan berbeda-beda yang perolehan pajak, menimbulkan
Perbankan, kata politisi Partai harus dijadikan dasar penetapan ketidakpastian pendapatan, bahkan
Gerindra ini, perlu melakukan perolehan pajak. dianggap tidak kredible. “Saya pikir ini
langkah antisipasi terhadap berbagai “Kita ingin lihat di Banjarmasin sebuah kebijakan pusat yang kurang
kemungkinan yang terjadi. Kepercayaan bagaimana mereka mendapat target baik. Akan lebih baik bila tiap daerah
masyarakat sebagai penyimpan dana untuk raihan pajak. Sampai Semester diberi kepastian berapa target pajak
harus tetap dijaga, agar penerimaan I 2017 capaiannya baru 31 persen. yang memang harus dan dapat mereka
negara dari sektor pajak bisa tercapai. Kenapa bisa seperti ini. Ternyata peroleh berdasarkan kondisi regional
target pajak ditetapkan oleh masing-masing,” ujar politisi dari dapil
pusat secara sepihak kepada Jabar IV itu.
Kanwil Pajak Daerah,” Di Kalimantan Selatan, misalnya,
ungkap Heri. Dalam Pasal tidak semua perusahaan multinasional
12 ayat (1) UU No.17/2003 pengelola sumberdaya alam bisa
tentang Keuangan Negara, langsung diambil pajaknya, karena
disebutkan, ”APBN para pengusahanya memiliki NPWP di
disusun sesuai dengan Jakarta (pusat). “Kebijakan penetapan
kebutuhan penyelenggaraan target pajak di daerah nampaknya perlu
pemerintahan negara dievaluasi guna kepastian pendapatan.
dan kemampuan dalam Jadi bukan hanya ditetapkan oleh pusat,
menghimpun pendapatan tapi dari daerah akan menghasilkan
foto : Devi Iriyandi/iw negara”. berapa berdasarkan kondisi atau analisa
Salah satu pendapatan
data base termasuk tax ratio yang
Tidak hanya perolehan pajak
Anggota Komisi XI DPR Willgo Zainar negara diperoleh dari pajak. selama ini ada dan sedang terjadi.” n
(azk, dep, mh)

Edisi : 151 TH. XLVII 2017 n PARLEMENTARIA | 53