Page 56 - MAJALAH 151

LIPUTAN KHUSUS

hal inti yang disampaikan oleh
Indonesia di dalam VNR tersebut
adalah terintegrasinya indikator-
indikator SDGs ke dalam Rencana
Pembangunan Jangka Menengah
Nasional (RPJMN) 2015-2019.
Dengan terintegrasinya indikator-
indikator SDGs ke dalam indikator
pembangunan nasional tersebut
memiliki arti bahwa implementasi
agenda pembangunan global tersebut
seiring dengan tujuan pembangunan
nasional. Menteri Badan
foto : Dok BKSAP/iw Perencanaan Pembangunan
Menurut

Nasional Bambang Brodjonegoro,
Ketua BKSAP DPR Nurhayati Ali Assegaff bersama Menteri PPN/Kepala Bappenas dan di dalam upaya menjalankan tujuan
pembangunan
berkelanjutan,
Duta Besar RI untuk AS keterlibatan para pemangku
kepentingan untuk mensukseskan
Delegasi DPR RI Hadiri Sidang pembangunan berkelanjutan telah
dilembagakan
dan
ditekankan
United Nation High Level didalam Perpres Nomor 59 Tahun
2017.
“Para pemangku kepentingan
Political Forum 2017 tersebut adalah pemerintah,

bisnis,
parlemen,
filantopri,
di New York organisasi masyarakat, akademisi
dan juga pakar-pakar dalam SDGs.
Hal itu ditunjukan didalam hadirnya
perwakilan dari masing-masing
Delegasi DPR RI yakni Ketua Badan Kerja Sama Antar pemangku kepentingan di dalam
pelaporan voluntary national review
Parlemen (BKSAP) Nurhayati Ali Assegaff, anggota BKSAP di dalam High Level Political Forum
Hasnuryadi dan Mercy Barends menghadiri sidang United ini,” ujar Bambang Brodjonegoro di
New York, 17 Juli 2017 yang lalu.
Nation High Level Political Forum 2017 di New York, Amerika Tak hanya itu, Bambang
Serikat. Brodjonegoro juga menjelaskan
pembentukan Perpres SDGs
T urut hadir dalam acara beberapa negara diizinkan untuk kelembagaan SDGs tersebut juga
yang merupakan dasar hukum
Di dalam mekanisme tersebut,
menunjukan komitmen pemerintah
Badan
tersebut,
Menteri
Perencanaan Pembangunan
pembangunan berkelanjutan secara
Nasional Bambang Brodjonegoro, menyampaikan hasil dari inisiatif didalam melembagakan agenda
SDGs ke pembangunan nasional dan
Duta Besar Indonesia untuk sukarela, dimana Indonesia menjadi menunjukan pentingnya koordinasi
Amerika, jajaran PTRI untuk PBB salah satu negara yang menyampaikan yang jelas dalam pelaksanaan SDGs.
dan juga jajaran dari Bappenas, hal tersebut pada tahun 2017 ini. “Pelaksanaan pembangunan
serta perwakilan dari organisasi Di dalam acara UN High Level nasional juga ditunjang dengan
masyarakat. Political Forum 2017 ini ada sekitar beberapa aksi, beberapa diantaranya
United Nation High Level 44 negara termasuk Indonesia yang adalah pembangunan infrastruktur
Political Forum 2017 merupakan telah menyampaikan voluntary yang terintegrasi dan juga pelaksanaan
forum tentang mekanisme pelaporan national review (VNR). program-program nasional yang
hasil dari pembangunan berkelanjutan Selain pentingnya kerja sama antar menunjang kesejahteraan masyarakat
dari masing-masing negara. pemangku kepentingan, beberapa seperti Kartu Indonesia Sehat dan

56 | PARLEMENTARIA n Edisi : 151 TH. XLVII 2017