Page 52 - MAJALAH 151
P. 52

KUNKER







































             foto : Azka/iw


              Tim Kunjungan Kerja Komisi XI DPR foto bersama dengan Ditjen Pajak usai rapat kerja di Kota Kupang, NTT

                 Mencermati Pertumbuhan dan Pajak Daerah





              Angka pertumbuhan ekonomi di berbagai daerah sangat beragam. Ada yang melebihi capaian
              nasional ada juga yang lebih rendah daripada capaian nasional. Namun, angka pertumbuhan
              di daerah tidak linier  dengan penurunan  angka kemiskinan.  Inilah yang terungkap dalam
              kunjungan kerja Komisi XI DPR RI ke tiga provinsi.



                      i Nusa Tenggara  Timur   ekonomi hanya dinikmati  oleh  para   harus didasarkan pada  peningkatan
                      (NTT),     pertumbuhan   penguasa saja, tetapi rakyat kecil tidak   produktivitas  di sektor  pertanian dan
              Dekonominya  mencapai 5,18       merasakan,” ujar politisi Partai Golkar   perikanan. Sebab,  produk domestik
              persen.  Tapi, angka kemiskinannya   ini usai pertemuan dengan Kanwil BPK,   regional bruto (PDRB) NTT sebanyak
              mencapai 22  persen.  Angka yang   Kanwil OJK, Kanwil BPS, perbankan   30 persen berasal dari dua sektor itu.
              masih tinggi untuk  pemberantasan   NTT, PT. Askrindo, Jamkrindo, BI,   Ditegaskan pula, jika gini rationya
              kemiskinan.  Ketua  Komisi  XI   dan BNI.  Melihat fakta  itu,  Mekeng   melebar antara  si kaya dan si  miskin,
              DPR  Melchias Markus Mekeng      menyayangkan capaian  pertumbuhan   maka APBN tidak akan tercapai.
              mengemukakan hal tersebut di Kupang   ekonomi  NTT yang tidak dibarengi   “Kita  juga akan  melihat  apakah
              saat memimpin delegasi kunjungan   kesejahteraan penduduknya.     ada kebijakan-kebijakan  daerah  yang
              kerja , awal Agustus lalu.          Peningkatan      kesejahteraan  bertentangan dengan kebijakan pusat
                 “Jangan  sampai  pertumbuhan  masyarakat NTT, sambung Mekeng,   dan apakah  uang-uang  APBN  benar-



              52  | PARLEMENTARIA n Edisi : 151 TH. XLVII 2017
   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57