Page 45 - MAJALAH 86

KUNJUNGAN KERJA

Sedangkan Asfihani Anggota Tim oleh Bupati sebagai kepala daerah nisasi dengan pemerintah daerah
Kunker dari Fraksi Partai Demokrat dan masih banyak terjadi kegiatan kabupaten/kota dan instansi dalam
mempertanyakan permasalahan yang pertambangan tanpa ijin karena di be- proses penerbitan IUP, secara berkala
terjadi di pertambangan Kalbar dan berapa daerah usaha pertambangan melakukan pengawasan dan monito-
mempertanyakan kepatuhan pengu- rakyat sudah menjadi mata pencaha- ring terhadap kegiatan usaha per-
saha pertambangan terhadap penge- rian rakyat setempat. tambangan, memberikan teguran pe-
lolaan lingkungan. “Kegiatan usaha pertambangan ringatan kepada pemegang IUP yang
“Kegiatan pertambangan sudah akan selalu mengakibatkan dam- kegiatannya belum sesuai dengan
pasti mengakibatkan kerusakan ling- pak lingkungan karena untuk mem- peraturan perundangan yang berlaku,
kungan. Jika lahan pertambangan ti- produksi galian tambang harus mem- melakukan koordinasi dengan pihak
dak dikelola dengan baik, anak cucu buka permukaan tanah. Belum semua kepolisian serta pemerintah kabupa-
kita yang akan mengalami dampak pemegang IUP menerapkan kebijakan ten/kota berkaitan dengan penertiban
buruknya. Apa semua pengusaha pengelolaan lingkungan,” terang Cor- IUP, rekonsiliasi data bagi hasil PNPB
tambang taat pada pengelolaan ling- nelis. ke kabupaten/kota pemerintah pusat,
kungannya,” tanyanya. Walaupun demikian terha- melakukan evaluasi IUP dan menam-
Menjawab pertanyaan tersebut dap masalah tersebut Cornelis me- pung permasalahan yang dihadapi pi-
Gubernur Kalbar Cornelis menyatakan maparkan bahwa sudah dilakukan hak perusahaan. (sc) foto:sc/parle
semua ijin-ijin tambang dikeluarkan upaya-upaya koordinasi dan sinkro- ***

DPR RI Minta Pengusaha Tambang Kalbar

Taati UU Minerba

Amanah UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba),
bahwa setiap kegiatan mineral tahun 2014 nanti tidak boleh lagi di eksport ke luar negeri dalam
bentuk konsentrat.

Asfihani, Anggota Komisi VII DPR RI Pertambangan Batubara
Itu merupakan suatu keharu- waktu lalu. kepada para pemilik tambang agar
san yang harus ditaati oleh Yang menjadi masalah menurut melakukan minimal sudah memi-
pengusaha tambang mineral,” Asfihani, adalah bagaimana peme- liki perencanaan yang jelas pada ta-
“terang Asfihani Anggota Tim rintah memberikan semacam inten- hun 2014 itu sudah ada membangun
Kunjungan Kerja Komisi VII DPR RI ke sif kepada pemilik usaha tambang itu pabrik smelter,” kata Anggota DPR RI
Provinsi Kalimantan Barat saat perte- dalam rangka menuju tahun 2014. dari Fraksi Partai Demokrat.
muan dengan beberapa pengusaha “Artinya mulai dari sekarang Pembangunan smelter meru-
tambang di Pontianak, beberapa pemerintah harus mensosialisasikan pakan perwujudan dari UU Minerba,

7

6 | PARLEMENTARIA | Edisi 86 TH. XLII, 2011 | 7
ARIA |
TH. XLII, 201 |
|
6 | PARLEMENTARIA | Edisi 86 TH. XLII, 2011 || PARLEMENTARIA | Edisi 86 TH. XLII, 2011 |
1

Edisi 86
ARLEMENT
P