Page 46 - MAJALAH 86

yang menetapkan bahwa pengola- harus kita laksanakan,” imbuhnya. ngelolaan tambang itu aspek ling-
han dan pemurnian bahan tambang Amanah UU Minerba tidak meng- kungan harus diperhatikan,” tegas
harus dilakukan di Indonesia. Smelter haruskan setiap pengusaha tambang Asfihani.
merupakan pabrik pengolahan atau untuk membangun smelter-nya, na- Karena berkaitan dengan UU No-
pemurnian konsentrat dan bijih tam- mun jika dari segi perekenomiannya mor 32 Tahun 2009 tentang Perlin-
bang. “Dengan adanya Undang-un- pemilik tambang tersebut tidak eko- dungan dan Pengelolaan Lingkungan
dang ini, untuk ke depan sudah ti- nomis, dia bisa bekerja sama dengan Hidup, ada semacam punishment
dak memungkinkan bagi kita untuk pihak ketiga yang ingin mengivestasi- kepada suatu kegiatan yang merusak
mengekspor raw materials”, jelasnya. kan pembangunan smelter itu untuk lingkungan. “Ini bisa mengakibatkan
Untuk mengakomodir daripada bisa diolah dari bahan pemilik-pemilik sampai ijin dicabut dan sebagainya
pengusaha tambang yang memi- tambang yang kecil. bagi pengusaha-pengusaha yang
liki lahan kecil, Asfihani minta agar “Komisi VII DPR RI juga meng- melanggar aturan dari UU lingkungan
pemerintah memikirkan hal tersebut. himbau kepada pengusaha tambang, tersebut,” paparnya mengakhiri. (sc)
“Bagaimana solusinya sehingga kebi- tentunya dalam pelaksanaan pasca foto:sc/parle
jakan perintah amanat UU Minerba itu tambang ataupun dalam rangka pe- ***

Verifikasi Ijin Usaha Pertambangan

di Kalbar Belum Sinkron

Berdasarkan paparan beberapa perusahaan pertambangan di Kalimantan Barat, Tim Kunjungan Kerja
(Kunker) Komisi VII DPR RI ke Provinsi Kalimantan Barat menilai Verifikasi Ijin Usaha Pertambangan
(IUP) yang dilakukan pemerintah pusat dalam hal ini Dirjen Minerba Kementerian Energi dan Sumber
Daya Mineral sampai saat ini belum sinkron.
iefky menjelaskan bahwa UU
Nomor 4 Tahun 2009 tentang
RPertambangan Mineral dan
Batubara (UU Minerba) memberikan
arah baru kebijakan pertambangan
mineral dan batubara Indonesia ke
depan, termasuk dalam hal penga-
turan Domestic Market Obligation
(DMO), kebijakan produksi mineral
dan batubara, peningkatan nilai tam-
bah pertambangan, serta pertamba-
ngan yang baik dan benar.
“UU Minerba mewajibkan regris-
trasi ulang bagi semua ijin tambang
yang dikeluarkan Bupati-bupati, dan
berdasarkan data dari Dirjen Minerba Teuku Riefky Harsya, Ketua Komisi VII DPR RI saat pertemuan dengan para pengusaha pertambangan
ijin yang dikeluarkan para bupati tidak mokrat) menjelaskan bahwa dari per- Kalbar. Kita yakin yang 10.000 ijin
sama dengan daftar di pemerintah temuan tersebut menemukan salah yang telah dikeluarkan pemerintah
pusat dalam hal ini Dirjen Minerba,” satu perusahaan yang mendapatkan daerah itu mungkin kebanyakan se-
terang Riefky. ijin usaha pertambangan eksploitasi perti ini. Karena dia hanya mengejar
Jika dikaitkan dengan kebijakan ternyata perusahaan tersebut masih ijin keluar. Ijin ini juga belum tentu dia
pemerintah daerah dalam hal ini Bu- melakukan ekplorasi. “Inikan kebalik, gunakan untuk melakukan kegiatan
pati/Walikota yang mengeluarkan harusnya prosesnya dalam perijinan di lapangan bisa juga untuk kepenti-
ijin-ijin pertambangan itu sudah me- dari visibilisi tadi eksplorasi baru ijin ngan IPO,” tambah Asfihani.
nyalahi prosedure. produksi,” paparnya. “Melihat kenyataan ini, Komisi
Sementara Asfihani Anggota “Ini akan kita tertibkan, dan ini VII DPR RI akan melakukan evalu-
Tim Kunker Komisi VII DPR RI (F-De- baru salah satu contoh yang ada di asi berkaitan dengan kewajiban-

7

6 | PARLEMENTARIA | Edisi 86 TH. XLII, 2011 | 7
6 | PARLEMENTARIA | Edisi 86 TH. XLII, 2011 || PARLEMENTARIA | Edisi 86 TH. XLII, 2011 |
TH. XLII, 201 |
ARIA |
|
Edisi 86
1
ARLEMENT
P